Beban Biaya Hidup Seret Popularitas PM Jepang ke Level Terendah

Tokyo — Peta politik Jepang kembali berguncang. Inflasi yang terus menggerus daya beli publik membawa popularitas Perdana Menteri Sanae Takaichi jatuh ke titik terendah sejak ia memimpin. Hasil jajak pendapat nasional yang dirilis akhir pekan ini memperlihatkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahannya merosot tajam, seiring melambungnya harga pangan dan energi yang semakin mencekik rumah tangga. Tekanan ekonomi yang tidak kunjung mereda telah menjadi ujian terberat bagi sang pemimpin, mengancam stabilitas politik di tahun kedua masa jabatannya.

Survei yang dilakukan oleh Pusat Kajian Opini Publik Nasional mencatat angka dukungan terhadap kabinet Takaichi hanya berada di kisaran 28 persen, turun lebih dari dua belas poin dalam kurun tiga bulan terakhir. Angka ini adalah yang paling rendah sejak Takaichi dilantik sebagai perdana menteri pada Oktober 2025. Jauh dari masa awal kepemimpinannya yang masih didukung oleh hampir setengah populasi, kini mayoritas responden menyatakan ketidakpuasan terhadap cara pemerintah menangani krisis biaya hidup.

Harga Kebutuhan Pokok Melonjak Tak Terbendung

Indeks harga konsumen inti Jepang telah mencatat kenaikan di atas 4,2 persen secara tahunan, tertinggi dalam lebih dari tiga dekade, jika dikecualikan dampak kenaikan pajak konsumsi sebelumnya. Harga beras, komoditas yang sangat sensitif secara politis, melonjak hingga 30 persen dibandingkan tahun lalu akibat kombinasi panen yang buruk dan depresiasi yen. Sementara itu, tarif listrik dan gas rumah tangga naik lebih dari dua kali lipat, memaksa keluarga kelas menengah untuk mengencangkan ikat pinggang lebih dalam. Di supermarket-supermarket Tokyo, keluhan warga semakin keras terdengar. "Saya harus memilih antara membeli susu untuk anak atau membayar tagihan listrik bulan ini," ujar Yuki Nakamura, seorang ibu rumah tangga di kawasan Setagaya, menggambarkan dilema yang kini dihadapi banyak keluarga Jepang.

Kebijakan Ekonomi Gagal Redakan Kecemasan

Pemerintahan Takaichi sebenarnya telah meluncurkan beberapa paket stimulus ekonomi yang menelan anggaran triliunan yen, termasuk subsidi bahan bakar dan bantuan langsung tunai untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Namun, upaya itu dinilai publik hanya bersifat tambal sulam. Para ekonom independen menilai bahwa kebijakan fiskal pemerintah tidak cukup agresif untuk menahan laju inflasi yang sebagian besar diimpor dari tekanan global dan pelemahan mata uang. Bank sentral Jepang, yang tetap mempertahankan suku bunga di level sangat rendah untuk menopang pemulihan ekonomi, turut menjadi sasaran kritik karena dianggap memperparah depresiasi yen. Dampaknya, harga barang impor, mulai dari minyak goreng hingga pakaian, terus merangkak naik.

Ketidakmampuan pemerintah untuk secara cepat menstabilkan harga pangan telah menggerus kepercayaan publik yang sempat diberikan kepada Takaichi. Ia naik dengan janji reformasi struktural dan pemerataan kesejahteraan, tetapi realitas di lapangan memperlihatkan kesenjangan antara janji dan kenyataan. Sejumlah analis politik menyebut bahwa penurunan popularitas ini adalah efek akumulatif dari biaya hidup yang melampaui kenaikan upah. Data pemerintah menunjukkan upah riil pekerja Jepang justru mengalami kontraksi selama lima kuartal berturut-turut, menciptakan suasana pesimistis yang meluas di tengah masyarakat.

Tekanan Politik dari Oposisi dan Internal Partai

Parlemen kini semakin riuh. Partai-partai oposisi menggunakan momentum ini untuk menggempur pemerintah dalam setiap sesi interpelasi. Mereka menuntut revisi anggaran darurat serta perubahan radikal dalam kebijakan moneter. Bahkan di dalam Partai Demokratik Liberal (LDP) yang menjadi kendaraan politik Takaichi, mulai muncul suara-suara sumbang. Beberapa faksi senior dikabarkan menyiapkan manuver untuk mendesak evaluasi kepemimpinan jika tren penurunan popularitas tidak segera dibendung dalam enam bulan ke depan. "Ini bukan sekadar soal angka survei. Ini tentang apakah kita bisa memenangkan pemilihan majelis tinggi tahun depan," ujar seorang sumber internal partai yang enggan disebutkan namanya.

Di tengah tekanan itu, Takaichi berusaha menunjukkan ketenangan. Dalam konferensi pers darurat, ia kembali menekankan komitmennya untuk melindungi kelompok rentan dan mempercepat transisi energi agar Jepang tidak terlalu bergantung pada impor. Namun, tanpa hasil konkret yang bisa dirasakan langsung oleh warga, pidato-pidato itu terasa semakin hampa. Para pengamat menilai bahwa waktu adalah musuh terbesar sang perdana menteri saat ini; setiap kenaikan harga berikutnya berpotensi menjadi paku terakhir bagi koalisi pemerintah.

Krisis Kepercayaan dan Jalan Terjal ke Depan

Penurunan popularitas PM Takaichi ini menandai babak baru dalam lanskap politik Jepang yang sebelumnya cenderung stabil di bawah dominasi LDP. Dengan tingkat inflasi yang belum menunjukkan tanda-tanda pelambatan, serta musim dingin yang akan meningkatkan konsumsi energi, tekanan terhadap pemerintahan Takaichi diprediksi akan semakin membesar. Para pemimpin bisnis pun mulai menyuarakan kekhawatiran akan ketidakpastian politik yang dapat menghambat investasi asing. Sementara itu, di jalan-jalan Tokyo, spanduk protes yang mengecam kenaikan pajak tidak langsung semakin sering terlihat.

Jika gelombang ketidakpuasan ini terus berlanjut, tidak hanya nasib kabinet yang dipertaruhkan, tetapi juga arah kebijakan ekonomi Jepang dalam jangka panjang. Masyarakat yang biasanya dikenal sebagai pemilih yang loyal dan sabar, kini mulai menunjukkan gejala kelelahan. Pertanyaan yang tersisa adalah apakah Takaichi mampu melakukan terobosan drastis sebelum kepercayaan itu sepenuhnya lenyap, ataukah ia akan menjadi pemimpin terbaru yang tumbang akibat beban biaya hidup yang kian tak tertanggungkan.

Analis senior dari Institut Kajian Strategis Tokyo, Hiroshi Matsumoto, menyimpulkan bahwa kunci pemulihan popularitas Takaichi terletak pada kemampuannya untuk menghadirkan solusi yang menyentuh langsung dapur rakyat. "Subsidi sementara tidak cukup. Publik butuh kepastian bahwa upah akan naik sejalan dengan inflasi dan bahwa perlindungan sosial akan diperkuat. Tanpa itu, angka survei hanya akan terus merosot hingga titik yang tidak bisa ditoleransi oleh parlemen," ujarnya. Sementara itu, masyarakat Jepang menunggu. Antrean panjang di bank makanan dan keluhan di media sosial menjadi cermin retaknya harapan yang dulu diletakkan di pundak Sanae Takaichi. Musim gugur politik ini tampaknya belum akan segera berakhir.