Andre Rosiade Minta Pendistribusian LPG 3 Kg Sumbar Sesuai HET

PADANG — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, kembali menyoroti persoalan distribusi gas elpiji 3 kilogram di Sumatera Barat. Politisi yang dikenal dekat dengan persoalan ekonomi daerah itu menegaskan bahwa penyaluran LPG bersubsidi harus berjalan tertib, tepat sasaran, dan tidak boleh memunculkan keresahan di tengah masyarakat.

Andre mengingatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pertamina, agen, hingga pangkalan, agar mematuhi harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan harga menjadi kunci utama agar warga tidak terbebani oleh lonjakan harga yang tidak wajar di lapangan.

Kelangkaan Harus Dicegah

Persoalan kelangkaan LPG 3 kg menjadi perhatian serius Andre. Ia menilai, jika distribusi tidak dikawal dengan baik, potensi kekosongan stok di tingkat pangkalan sangat mungkin terjadi. Kondisi tersebut, lanjutnya, akan berdampak langsung pada aktivitas rumah tangga dan usaha mikro yang sangat bergantung pada gas bersubsidi.

Andre meminta Pertamina beserta jajaran agen dan pangkalan di Sumatera Barat untuk memastikan ketersediaan pasokan berjalan lancar. Ia juga mendorong pengawasan di lapangan diperketat, termasuk terhadap potensi penimbunan yang kerap menjadi biang keladi langkanya gas melon di pasaran.

Penyaluran Harus Tepat Sasaran

Di sisi lain, Andre juga menekankan pentingnya pendistribusian yang tepat sasaran. Gas elpiji 3 kg merupakan barang yang disubsidi oleh negara, sehingga peruntukannya harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, terutama warga kurang mampu dan pelaku usaha kecil.

Ia mengimbau aparat terkait untuk aktif memantau peredaran LPG bersubsidi di lapangan. Jika ditemukan penyalahgunaan, seperti penjualan di atas HET atau pengalihan ke konsumen yang tidak berhak, Andre meminta agar tindakan tegas segera diambil sesuai ketentuan yang berlaku.

Harga Tidak Boleh Melonjak

Andre menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi harga LPG 3 kg di Sumatera Barat untuk melonjak melebihi ketentuan. Seluruh rantai distribusi, dari hulu hingga hilir, harus bekerja sesuai aturan yang sudah digariskan pemerintah.

Ia berharap masyarakat juga berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan praktik penjualan yang menyimpang. Dengan pengawasan bersama, Andre yakin distribusi LPG 3 kg di Sumbar dapat berjalan lancar, harga tetap terkendali, dan kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa hambatan.

Dukungan terhadap Pengawasan Lapangan

Selain mengingatkan para pelaku usaha, Andre juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dan instansi terkait di daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara sangat diperlukan agar distribusi energi bersubsidi berjalan optimal.

Ia menilai Sumatera Barat sebagai salah satu daerah dengan tingkat konsumsi LPG 3 kg yang cukup tinggi, sehingga kelancaran pasokan di provinsi ini menjadi prioritas. Gangguan sekecil apa pun dalam rantai distribusi, kata Andre, bisa berdampak luas bagi perekonomian rumah tangga.

Harapan bagi Masyarakat

Di akhir pernyataannya, Andre menyampaikan harapannya agar masyarakat Sumatera Barat dapat memperoleh LPG 3 kg dengan mudah dan harga yang wajar. Ia ingin tidak ada lagi keluhan warga akibat kesulitan mendapatkan gas bersubsidi ataupun harga yang tidak sesuai ketentuan.

Ia pun mengajak seluruh pihak untuk menjaga iklim distribusi yang sehat dan transparan. Menurutnya, komoditas bersubsidi adalah hak rakyat, sehingga semua elemen harus bertanggung jawab menjaga agar bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi energi ini benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan.

Pernyataan Andre tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Barat untuk terus mengawal distribusi LPG 3 kg. Dengan pengawasan yang ketat, penegakan aturan yang konsisten, dan partisipasi aktif masyarakat, kelangkaan serta lonjakan harga diharapkan dapat dicegah sejak dini, sehingga kebutuhan energi rumah tangga dan usaha kecil di provinsi itu tetap terjamin sepanjang waktu.