Andi Widjajanto Tegaskan Kembali Profesionalitas Militer di Peringatan Kudatuli

Jakarta — Peringatan tiga dekade peristiwa Kelabu 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kudatuli kembali menjadi momen refleksi mendalam tentang hubungan sipil-militer di Indonesia. Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andi Widjajanto, menyampaikan sorotan tajam mengenai profesionalitas tentara dalam sebuah forum diskusi yang digelar untuk mengenang salah satu episode kelam demokrasi Indonesia tersebut. Ia menekankan bahwa netralitas dan profesionalisme militer merupakan fondasi utama yang tidak boleh ditawar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menolak Militer Berpolitik Praktis

Dalam pemaparannya, Andi Widjajanto secara lugas menyatakan bahwa keterlibatan aktif prajurit dalam urusan politik praktis merupakan bentuk pengkhianatan terhadap sumpah dan konstitusi. Menurutnya, sejarah telah mencatat dengan jelas bagaimana intervensi militer dalam ranah sipil kerap melahirkan luka mendalam yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk disembuhkan. Kudatuli, yang terjadi tepat pada 27 Juli 1996, menjadi salah satu bukti paling gamblang tentang apa yang terjadi ketika alat negara digunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu.

Waktu itu, kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, diserbu oleh massa yang diduga kuat mendapatkan dukungan dari aparat keamanan. Insiden tersebut menewaskan sejumlah orang dan melukai ratusan lainnya, sekaligus menandai puncak represi politik menjelang keruntuhan Orde Baru dua tahun berselang. Andi menegaskan bahwa narasi semacam itu tidak boleh terulang kembali dalam bentuk apa pun, terlepas dari siapa yang sedang memegang tampuk kekuasaan.

Lebih lanjut, ia menguraikan bahwa profesionalitas tentara memiliki tiga pilar utama yang saling terkait. Pertama, kepatuhan mutlak terhadap komando sipil yang sah berdasarkan konstitusi. Kedua, penguasaan teknis dan taktis di bidang pertahanan yang terus diperbarui sesuai perkembangan zaman. Ketiga, pemisahan tegas antara fungsi pertahanan negara dan fungsi pemerintahan sipil. Ketiga pilar ini, menurut Andi, harus dijaga secara simultan tanpa kompromi.

Pelajaran dari Masa Lalu

Reformasi 1998 membawa angin perubahan signifikan dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia. Salah satu capaian terpentingnya adalah pemisahan Tentara Nasional Indonesia dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, penghapusan doktrin dwifungsi, serta larangan bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil. Namun, Andi mengingatkan bahwa perubahan regulasi saja tidak cukup apabila kultur dan mentalitas institusi tidak turut bertransformasi secara fundamental.

Ia menyoroti pentingnya pendidikan militer yang menanamkan kesadaran bahwa tentara adalah pelayan rakyat, bukan alat penguasa. Kurikulum di akademi-akademi militer, kata Andi, harus secara eksplisit mengajarkan sejarah kelam keterlibatan militer dalam politik sebagai pelajaran berharga, bukan sebagai sesuatu yang disembunyikan atau direvisi narasinya. Transparansi historis inilah yang akan membentuk karakter prajurit profesional yang memahami batas-batas kewenangannya dengan jelas.

Dalam konteks kontemporer, Andi juga menyinggung potensi godaan bagi militer untuk kembali terseret ke pusaran politik di tengah dinamika demokrasi yang semakin kompleks. Polarisasi masyarakat, penyebaran disinformasi, dan ketidakstabilan ekonomi global dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menarik institusi pertahanan ke dalam konflik politik. Kewaspadaan terhadap skenario semacam ini harus dijaga oleh seluruh elemen bangsa, bukan hanya oleh kalangan sipil semata.

Konsolidasi Demokrasi dan Peran Generasi Muda

Andi Widjajanto juga menyoroti peran vital generasi muda dalam mengawal profesionalitas tentara di masa depan. Ia berpendapat bahwa generasi yang lahir pasca-reformasi memiliki perspektif berbeda tentang hubungan sipil-militer, namun mereka juga rentan terhadap narasi-narasi yang meromantisasi masa lalu otoritarian. Oleh karena itu, pendidikan politik dan kesadaran sejarah harus diperkuat, terutama melalui kurikulum sekolah, media digital, dan ruang-ruang diskusi publik yang inklusif.

Peringatan tiga puluh tahun Kudatuli, menurutnya, bukan sekadar seremoni mengenang para korban, melainkan komitmen berkelanjutan untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia terus matang dan kebal terhadap godaan otoritarianisme. Ia menekankan bahwa profesionalitas tentara bukanlah isu sektoral milik institusi pertahanan semata, melainkan persoalan fundamental yang menentukan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Tanpa militer yang profesional dan netral, demokrasi hanyalah bangunan rapuh yang dapat runtuh kapan saja.

Di akhir penyampaiannya, Andi mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga ruang demokrasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Kudatuli harus menjadi pengingat abadi bahwa kekuasaan tanpa kontrol sipil yang kuat dan militer tanpa profesionalitas yang kokoh adalah resep menuju bencana. Tiga puluh tahun telah berlalu, namun semangat untuk terus menyempurnakan demokrasi dan memastikan tentara tetap berada di jalur konstitusionalnya tidak boleh surut.

Forum diskusi tersebut diakhiri dengan seruan agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat terus memperkuat kerangka hukum yang menjamin netralitas TNI, termasuk mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel. Para peserta yang hadir, yang terdiri dari akademisi, aktivis, dan mahasiswa, menyambut positif gagasan-gagasan yang dilontarkan. Mereka menilai bahwa momentum tiga dekade Kudatuli adalah waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejauh mana Indonesia telah berhasil menata kembali hubungan sipil-militernya pasca-reformasi.