94 Persen Jalan Daerah di Aceh Telah Berfungsi, Kata Satgas PRR

Banda Aceh – Upaya percepatan pemulihan konektivitas di Provinsi Aceh membuahkan hasil signifikan. Satuan Tugas Pemulihan dan Rekonstruksi (Satgas PRR) melaporkan bahwa hingga akhir Juli 2026, sebanyak 94 persen dari total ruas jalan daerah yang terdampak bencana telah kembali berfungsi. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam misi besar mengembalikan denyut kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang sempat terputus akibat amukan alam.

Kilas Pemulihan Pascabencana

Bencana dahsyat yang melanda wilayah Aceh pada tahun sebelumnya meninggalkan luka infrastruktur yang dalam. Ribuan kilometer jalan dan ratusan jembatan rusak berat, menisolasi puluhan kecamatan. Aktivitas ekonomi lumpuh, distribusi logistik terhambat, dan akses layanan dasar seperti kesehatan serta pendidikan terputus. Dalam situasi darurat itulah, Satgas PRR dibentuk dengan mandat utama mengembalikan konektivitas dalam waktu sesingkat mungkin.

Bekerja dengan pendekatan multi-entry point, satgas memetakan seluruh koridor jalan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi. Prioritas diberikan pada rute-rute yang menghubungkan sentra produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan pasar, serta akses menuju fasilitas kesehatan dan sekolah. Hingga laporan ini disusun, dari total 5.824 kilometer jalan daerah yang masuk dalam program penanganan, sebanyak 5.474 kilometer sudah dinyatakan laik lalu lintas.

Progres Per Kabupaten

Capaian 94 persen itu tersebar merata di 23 kabupaten/kota. Beberapa daerah mencatat pemulihan lebih cepat berkat medan yang relatif landai, seperti Pidie, Aceh Besar, dan Bireuen. Namun, tantangan terbesar masih terpusat di kawasan pegunungan dan pesisir selatan, seperti Aceh Jaya, Aceh Barat, dan sebagian Aceh Tenggara, di mana kerusakan berupa longsor dan amblas total membutuhkan penanganan geoteknik yang lebih kompleks.

Satgas PRR mengungkapkan bahwa dari sisa enam persen ruas jalan yang belum berfungsi, mayoritas merupakan jalan dengan medan terjal dan memerlukan penggantian konstruksi secara menyeluruh. “Kami tidak hanya memperbaiki permukaan jalan, tetapi juga memperkuat struktur tanah di bawahnya. Ini penting untuk mencegah kerusakan berulang,” ujar juru bicara Satgas PRR saat ditemui di kantor koordinasi pusat di Banda Aceh.

Jembatan: Penghubung Vital yang Mulai Terkoneksi

Selain jalan, perbaikan jembatan juga menjadi fokus utama. Tercatat 167 jembatan prioritas yang menghubungkan desa-desa terisolir telah diperbaiki atau diganti dengan konstruksi semipermanen bertaraf standar. Jembatan Bailey dan jembatan komposit baja-beton dipilih karena kecepatan pemasangannya, sambil menunggu pembangunan permanen yang direncanakan dalam fase rekonstruksi jangka menengah. Satgas PRR menargetkan seluruh jembatan utama tuntas sebelum kuartal keempat tahun ini.

Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi lintas lembaga. TNI, Polri, kementerian teknis, Pemerintah Aceh, serta masyarakat lokal bahu-membahu dalam pelaksanaan teknis dan pengamanan logistik. Material seperti batu pecah, aspal, semen, dan baja dipasok dengan sistem rantai pasok darurat yang didukung oleh pelabuhan-pelabuhan kecil di sepanjang pesisir utara dan timur Aceh.

Dampak Nyata bagi Masyarakat

Kembalinya fungsi ribuan kilometer jalan memberi efek domino yang langsung dirasakan warga. Di Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya, misalnya, yang sebelumnya hanya bisa dijangkau melalui jalur sungai dengan perahu kecil, kini kendaraan roda empat sudah dapat melintas. Hasil panen nilam, pala, dan kopi yang sempat menumpuk di gudang-gudang desa kini dengan mudah diangkut ke kota untuk dijual dengan harga wajar. Pedagang di Pasar Calang juga melaporkan penurunan biaya distribusi hingga 40 persen.

“Sebelum jembatan ini jadi, saya harus mengeluarkan ongkos tiga kali lipat untuk sewa perahu dan kuli angkut. Sekarang, truk bisa langsung parkir di depan kebun. Untung saya naik, harga barang di desa turun,” tutur Zainuddin (52), petani nilam di kawasan Jambo Papeun.

Di sektor kesehatan, akses menuju Puskesmas dan rumah sakit rujukan yang sebelumnya memakan waktu hingga delapan jam kini dapat ditempuh dalam dua jam perjalanan darat. Petugas vaksinator dan bidan desa pun kembali melaksanakan kunjungan rutin. Dinas Kesehatan Aceh mencatat peningkatan cakupan imunisasi dasar di wilayah terpencil sebesar 27 persen dibanding triwulan pertama 2026.

Pendidikan Kembali Pulih

Sektor pendidikan pun turut bernapas lega. Puluhan sekolah yang sempat menghentikan kegiatan belajar-mengajar karena guru tidak dapat mencapai lokasi kini telah beroperasi penuh. Siswa di Kecamatan Panga dan Teunom tidak lagi mengandalkan tenda darurat sebagai ruang kelas. Satgas PRR memastikan bahwa jalur-jalur menuju sekolah-sekolah tersebut menjadi prioritas perbaikan awal, sehingga angka partisipasi sekolah di semester ganjil tahun ajaran baru diproyeksikan kembali normal.

Teknologi dan Inovasi di Lapangan

Dalam proses pemulihan, Satgas PRR menerapkan sejumlah inovasi untuk mempercepat penanganan. Teknologi soil stabilization berbasis enzim dan semen digunakan untuk memperbaiki badan jalan di kawasan rawa dan gambut yang lazim di pesisir timur Aceh. Sementara itu, di perbukitan, dipasang sistem drainase cepat siklus untuk mengantisipasi limpasan air tinggi yang kerap memicu longsor susulan. Semua teknologi ini diterapkan setelah melalui uji laboratorium tanah yang melibatkan tim dari universitas lokal, termasuk Universitas Syiah Kuala.

Satgas PRR juga mengadopsi pendekatan padat karya berbasis masyarakat, merekrut lebih dari 12.000 warga lokal sebagai tenaga kerja harian dalam proyek-proyek perbaikan. Hal ini tidak hanya mempercepat eksekusi, tetapi juga memberikan pemasukan langsung bagi rumah tangga yang terkena dampak bencana. “Mereka yang paham medan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap desanya sendiri terbukti menjadi aset paling berharga dalam percepatan ini,” kata seorang insinyur senior di lapangan.

Rencana Tuntas di Akhir Tahun

Satgas PRR optimistis enam persen sisa jalan akan dapat diselesaikan paling lambat akhir Desember 2026. Fokus sekarang tertuju pada ruas-ruas kritis di lintas tengah dan selatan yang memerlukan pembangunan kembali jembatan besar. Di antaranya adalah Jembatan Beungga di Aceh Barat dan Jembatan Trumon di Aceh Selatan, yang ditargetkan rampung dalam dua bulan ke depan dengan dukungan tambahan alat berat dari pusat.

Pemerintah Aceh menyambut baik progres ini, namun mengingatkan pentingnya pemeliharaan berkelanjutan. “Kita harus memastikan sistem drainase dan pengawasan muatan kendaraan berjalan ketat, agar kualitas konstruksi yang baru tidak cepat rusak,” ujar seorang pejabat Dinas Pekerjaan Umum. Rencana pemasangan jembatan timbang portabel di titik-titik strategis tengah dibahas untuk menjaga daya tahan jalan.

Ke depan, selain menyelesaikan pekerjaan fisik, Satgas PRR juga menyiapkan transfer pengetahuan dan teknologi kepada pemerintah daerah agar kemampuan pemulihan bencana dapat terinternalisasi di tingkat lokal. Dengan pendekatan ini, Aceh diharapkan tidak hanya pulih, tetapi juga lebih tangguh menghadapi ancaman bencana di masa mendatang. Kembalinya 94 persen jalan daerah berfungsi adalah bukti konkret bahwa upaya kolektif dapat mengubah keterpurukan menjadi titik balik pembangunan.