833 Dapur MBG Ditutup Diam-Diam, Sudaryono Beberkan Penyebab Utamanya

Jakarta – Langkah mengejutkan datang dari Badan Gizi Nasional (BGN). Sebanyak 833 dapur permanen yang selama ini menjadi tulang punggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan telah dihentikan operasinya secara senyap. Informasi yang beredar di kalangan internal pemerintahan menyebutkan bahwa penutupan massal ini bukan tanpa alasan; Kepala BGN, Sudaryono, akhirnya angkat bicara dan mengungkap akar permasalahan yang selama ini tersembunyi dari sorotan publik.

Program MBG sendiri digadang-gadang sebagai salah satu solusi strategis pemerintah untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Ribuan dapur didirikan di berbagai daerah, mulai dari perkotaan hingga pelosok desa, dengan misi menyediakan asupan bergizi secara cuma-cuma bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Namun, di balik gemerlap seremonial peluncuran, ternyata tersimpan persoalan krusial yang membuat lebih dari separuh infrastruktur tersebut kini hanya tinggal bangunan mati.

Biang Kerok di Balik Layar Operasional

Sudaryono, saat diwawancarai di kantornya, tidak lagi menyembunyikan kekecewaan. Ia membeberkan bahwa penutupan ratusan dapur tersebut dipicu oleh kegagalan sistem rantai pasok terpusat yang justru menciptakan inefisiensi dan celah penyalahgunaan anggaran. “Kami menemukan bahwa model pengadaan bahan baku secara nasional yang awalnya dirancang untuk efisiensi, malah menjadi mesin pemborosan,” tegasnya. Biang kerok utama, menurut Sudaryono, adalah mekanisme penunjukan pemasok tunggal di banyak wilayah yang tidak disertai pengawasan ketat. Akibatnya, kualitas bahan pangan yang tiba di dapur seringkali tidak sesuai standar—sayur layu, daging beku yang hampir kedaluwarsa, hingga beras berkutu kerap menjadi pemandangan sehari-hari.

Investigasi internal BGN menemukan bahwa ada mafia proyek yang mempermainkan spesifikasi kontrak. Mereka mengirim komoditas dengan grade lebih rendah dari yang disepakati, lalu menikmati selisih harga yang cukup fantastis. Praktik ini merajalela karena ketiadaan laboratorium uji mutu di setiap titik distribusi. “Kami terlalu percaya pada dokumen. Ternyata banyak sertifikat uji yang dipalsukan,” ujar Sudaryono. Akibatnya, dapur-dapur yang sudah berdiri megah dengan peralatan modern hanya bisa memasak makanan berkualitas rendah, yang ironisnya berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat. Beberapa laporan dari puskesmas setempat mencatat adanya peningkatan kasus diare ringan pada anak-anak setelah mengonsumsi menu dari dapur yang kini ditutup itu.

Dapur Hantu dan Pemerataan Anggaran

Lebih dari sekadar masalah kualitas, BGN juga menyoroti fenomena “dapur hantu”—fasilitas yang tercatat beroperasi dan menerima aliran dana rutin, namun nyaris tidak pernah memproduksi makanan dalam kapasitas penuh. Dari 833 dapur yang ditutup, sekitar 40 persen di antaranya hanya berfungsi dua hingga tiga kali seminggu, padahal laporan resmi menyebutkan operasional harian. Dana operasional tetap diserap penuh, memunculkan indikasi kuat adanya markup anggaran oleh oknum pengelola di tingkat daerah. Sudaryono menyatakan bahwa temuan ini sudah diserahkan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti, meski ia enggan merinci pihak-pihak yang tengah diusut.

Penutupan dapur secara diam-diam sebenarnya telah dilakukan secara bertahap sejak kuartal pertama 2025. BGN khawatir, apabila dibuka secara terbuka, akan memicu kegaduhan politik yang dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk melemahkan program MBG secara keseluruhan. “Kami tidak ingin program yang baik ini dijadikan senjata untuk saling serang. Biarkan kami bersih-bersih dulu,” kata Sudaryono. Namun, taktik ini justru menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat, terutama para orang tua murid yang tiba-tiba melihat distribusi makanan berhenti tanpa pemberitahuan resmi.

Dampak Langsung pada Penerima Manfaat

Secara nasional, penutupan 833 dapur permanen berdampak pada sedikitnya 1,2 juta penerima manfaat. Mereka tersebar di 18 provinsi, dengan konsentrasi tertinggi di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Di lapangan, kebingungan melanda para guru dan kader posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak distribusi. “Biasanya setiap jam sembilan pagi mobil boks datang antar makanan. Sekarang tidak ada, anak-anak banyak yang tidak sarapan karena orang tuanya sudah menggantungkan pada program ini,” keluh seorang guru SD di Kabupaten Sumba Tengah saat dihubungi melalui telepon.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial telah menginstruksikan agar daerah mengalihkan sementara bantuan melalui skema Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai untuk mengisi kekosongan. Namun, penyaluran bantuan pengganti ini diakui masih tersendat karena harus menyesuaikan data penerima yang sebelumnya tidak terdaftar di DTKS. Sudaryono berjanji bahwa transisi ini tidak akan berlangsung lebih dari tiga bulan, sembari BGN merombak total tata kelola dapur yang masih bertahan.

Cetak Biru Baru untuk Dapur MBG

Sebagai bagian dari reformasi menyeluruh, BGN kini menyusun cetak biru baru yang lebih mengedepankan keterlibatan komunitas lokal. Konsep dapur desentralisasi akan diuji coba di 150 titik percontohan, di mana pengadaan bahan baku sepenuhnya diserahkan kepada koperasi petani dan UMKM sekitar. Langkah ini diyakini mampu memotong rantai distribusi panjang yang menjadi sumber masalah. “Kami ingin memastikan uang yang dikeluarkan benar-benar berputar di desa dan menjadi nutrisi bagi anak-anak, bukan masuk ke kantong-kantong spekulan,” tandas Sudaryono.

Selain itu, BGN akan membentuk tim pengawas independen yang melibatkan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan wali murid. Dapur yang diizinkan beroperasi kembali harus lolos audit mutu secara periodik, dan hasilnya dipublikasikan secara transparan melalui aplikasi digital yang dapat diakses publik. Total 1.200 dapur yang tersisa kini sedang menjalani asesmen, dan hanya yang memenuhi enam indikator kelayakan—mulai dari higienitas, kualitas gizi, ketepatan distribusi, hingga akuntabilitas anggaran—yang akan terus didanai.

Publik tentu berharap bahwa penutupan 833 dapur ini bukanlah awal dari kegagalan program ambisius tersebut, melainkan titik balik menuju perbaikan tata kelola yang lebih matang. Sudaryono, dengan nada optimistis namun hati-hati, menutup pembicaraan dengan satu kalimat yang menggema, “Kita tidak boleh kalah oleh orang-orang yang memperdagangkan perut anak-anak negeri ini.” Kini, masyarakat tinggal menanti bukti, bukan sekadar janji, bahwa dapur-dapur yang mati itu akan digantikan oleh sistem yang benar-benar menghidupi.