Yakup Hasibuan Ungkap Roy Suryo Tak Pernah Teliti Ijazah Asli Jokowi

JAKARTA — Kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Yakup Hasibuan, menegaskan bahwa pakar telematika Roy Suryo tidak pernah melakukan pemeriksaan langsung terhadap fisik ijazah asli milik kliennya. Pernyataan mendasar ini disampaikan guna merespons dinamika tudingan publik dan hasil klaim analisis digital yang terus dilontarkan Roy Suryo terkait keabsahan dokumen kelulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) atas nama Joko Widodo.

Menurut Yakup, keabsahan suatu dokumen keagamaan maupun administrasi negara tidak dapat diuji secara sah hanya melalui pengamatan gambar visual di media sosial. Pembuktian hukum formal mensyaratkan adanya akses fisik secara langsung terhadap barang bukti guna menjalani uji keaslian material secara komprehensif.

Kronologi Polemik dan Pembuktian Fisik Ijazah

Dinamika perselisihan mengenai dokumen akademis ini telah berlangsung melalui beberapa tahapan penting yang memengaruhi persepsi publik maupun proses penegakan hukum:

1. Kemunculan Tudingan Publik: Narasi mengenai keaslian ijazah Jokowi mulai dihembuskan oleh beberapa pihak di media sosial sejak rentang tahun 2022.
2. Klaim Analisis Digital Roy Suryo: Roy Suryo melontarkan pernyataan publik yang mendasarkan analisisnya pada tangkapan layar, perbandingan fon, dan pencahayaan foto ijazah.
3. Klarifikasi Resmi Institusi UGM: Rektorat Universitas Gadjah Mada secara formal mengonfirmasi bahwa Joko Widodo adalah alumni sah lulusan Fakultas Kehutanan tahun 1985.
4. Pernyataan Kuasa Hukum: Yakup Hasibuan mengondisikan bahwa pihak penuduh, termasuk Roy Suryo, belum pernah sekalipun menyentuh atau memeriksa fisik lembar ijazah asli milik Jokowi secara forensik.

Analisis Hukum dan Keterbatasan Pengujian Digital

Yakup Hasibuan menggarisbawahi bahwa pengujian berbasis data digital yang bersumber dari unduhan internet memiliki kerentanan tinggi terhadap distorsi. Dalam perspektif hukum pembuktian pidana, dokumen digital yang diunduh dari ruang publik tidak memiliki derajat validitas yang sama dengan dokumen fisik primer.

"Sangat disayangkan narasi publik dibangun tanpa pernah memegang atau melihat langsung fisik ijazah aslinya. Pembuktian hukum mensyaratkan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap kertas, tinta, dan stempel asli, bukan sekadar menilai piksel gambar yang beredar di media sosial," ujar Yakup Hasibuan dalam keterangannya.

Secara yurisprudensi, penerapan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat menuntut hadirnya fisik surat yang diduga palsu sebagai barang bukti utama (corpus delicti). Penilaian atas dokumen terbitan dekade 1980-an memerlukan pendekatan sains forensik kertas, bukan sekadar komparasi visual parsial yang berpotensi menyesatkan opini publik.

Perbandingan Metode Pembuktian Keaslian Dokumen

Untuk memahami perbedaan mendasar antara pengamatan digital dan pembuktian hukum formal, berikut adalah perbandingan kriteria pengujian dokumen yang berlaku:

Implikasi Hukum dan Kesiapan Dokumen Asli

Pihak tim hukum Joko Widodo menegaskan bahwa keberadaan dokumen asli ijazah tersimpan dalam kondisi aman dan terawat. Yakup menyatakan kesiapan pihak klien untuk menghadirkan fisik dokumen tersebut apabila diminta oleh majelis hakim atau penyidik resmi dalam ruang lingkup peradilan yang sah.

Langkah ini diambil guna memberikan kepastian hukum sekaligus menghentikan spekulasi liar di masyarakat. Tim kuasa hukum mengimbau agar seluruh pihak menghormati kaidah penegakan hukum dan tidak membuat kesimpulan hukum secara sepihak tanpa didasari pengujian material yang sah secara hukum.