WSJ Kritik Keras Rencana Pembagian Dividen 5.000 Dolar Donald Trump

Dewan Editorial media ekonomi terkemuka, The Wall Street Journal (WSJ), melontarkan kritik tajam terhadap proposal ekonomi teranyar yang diwacanakan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Gagasan populis yang menjanjikan pembagian bantuan tunai sebesar 5.000 dolar AS atau setara Rp78 juta per orang dewasa tersebut dinilai sebagai kebijakan fiskal yang preposterous alias sangat tidak masuk akal.

Proposal tersebut sebelumnya dilontarkan Trump dengan iming-iming realisasi apabila Partai Republik (GOP) berhasil mengamankan kendali penuh atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat AS pada pemilihan umum legislatif mendatang. Wacana bagi-bagi dividen nasional ini langsung memicu perdebatan sengit di kalangan pakar ekonomi dan analis kebijakan publik di Washington.

Beban Fiskal Raksasa Mencapai 1,2 Triliun Dolar AS

Dalam tajuk rencananya, Dewan Editorial WSJ membeberkan perhitungan matematis yang mencengangkan di balik janji kampanye tersebut. Mengingat populasi penduduk dewasa di Amerika Serikat saat ini mencapai sekitar 240 juta jiwa, kebijakan pembagian cek senilai 5.000 dolar AS per individu dipastikan akan menguras kas negara hingga mencapai 1,2 triliun dolar AS.

"Gagasan untuk membagikan cek bernilai triliunan dolar tanpa kepastian sumber pendanaan yang realistis bukan hanya keliru secara ekonomi, melainkan juga bentuk populisme berbahaya yang merusak disiplin anggaran negara," tegas Dewan Editorial WSJ dalam artikel opininya.

WSJ menekankan bahwa beban anggaran sebesar 1,2 triliun dolar AS akan secara drastis memperlebar defisit neraca pembayaran dan membebani utang nasional AS yang saat ini telah menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Di tengah upaya The Federal Reserve mengendalikan suku bunga acuan, suntikan likuiditas masif ke tangan konsumen dinilai berpotensi menyulut kembali kobaran inflasi.

Ancaman Inflasi dan Efek Bumerang Ekonomi

Kritik yang dilayangkan tidak hanya menyoroti aspek beban utang, tetapi juga stabilitas makroekonomi jangka panjang. Sejumlah ekonom menggarisbawahi kemiripan rencana ini dengan paket stimulus era pandemi COVID-19 yang digelontorkan secara besar-besaran, yang belakangan terbukti menjadi salah satu pemicu utama lonjakan inflasi terburuk di AS dalam empat dekade terakhir.

Berikut adalah beberapa poin krusial yang menjadi sorotan dan kekhawatiran para analis ekonomi terhadap proposal tersebut:

• Ketiadaan Sumber Penerimaan Jelas: Tidak ada skema kompensasi penerimaan pajak atau pemangkasan belanja federal yang konkret untuk menutupi kebutuhan dana 1,2 triliun dolar AS.
• Risiko Lonjakan Inflasi Baru: Guyuran dana tunai dalam jumlah raksasa ke sektor konsumsi secara instan berpotensi mendongkrak permintaan barang dan jasa tanpa diimbangi peningkatan kapasitas produksi.
• Preseden Buruk Pembelian Suara: Penggunaan kas negara sebagai instrumen janji politik langsung dinilai menurunkan integritas penyusunan kebijakan fiskal yang berorientasi pada produktivitas jangka panjang.

Dilema Konservatisme Fiskal Partai Republik

Sikap kritis The Wall Street Journal—yang secara tradisional berhaluan konservatif pro-pasar—menunjukkan adanya jurang pemisah antara agenda populis Donald Trump dengan prinsip disiplin fiskal Partai Republik. Sejumlah legislator GOP yang kerap mengampanyekan pemangkasan defisit anggaran kini berada di posisi sulit untuk membela proposal yang justru berisiko melipatgandakan beban utang negara.

Hingga kini, tim kampanye Trump belum merinci secara teknis mekanisme pendanaan untuk merealisasikan pembagian dividen tersebut. Wacana ini diperkirakan akan terus menjadi amunisi perdebatan panas antara kubu pendukung stimulus konsumsi langsung dan kelompok penegak stabilitas fiskal menjelang kontestasi politik AS mendatang.