WASHINGTON — Trump Manfaatkan IRS untuk Hapus Program Afirmasi Pendidikan

Upaya untuk menghapus kebijakan aksi afirmatif (affirmative action) dan inisiatif keberagaman di Amerika Serikat memasuki babak baru yang lebih agresif. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump beserta sekutu politiknya kini dilaporkan memanfaatkan instrumen perpajakan federal, khususnya melalui Internal Revenue Service (IRS), guna menekan universitas dan lembaga nirlaba yang masih menerapkan program berbasis ras atau keadilan sosial.

Langkah ini menyasar status bebas pajak nirlaba (tax-exempt nonprofit status) berdasarkan regulasi 501(c)(3). Jika skema penegakan hukum dan revisi kebijakan ini berhasil dipertahankan di pengadilan, program afirmasi di dunia pendidikan tinggi yang selama puluhan tahun membuka akses bagi mahasiswa kulit hitam dan kelompok minoritas rasial lainnya dipastikan akan berakhir secara menyeluruh.

Kronologi dan Eskalasi Tekanan terhadap Kebijakan Afirmatif

Penolakan terhadap program berbasis kesetaraan ras telah bergulir panjang di panggung hukum dan politik Amerika Serikat, sebelum akhirnya mencapai puncaknya melalui ancaman pencabutan fasilitas fiskal:

1. Juni 2023: Mahkamah Agung AS membatalkan penggunaan pertimbangan ras dalam proses penerimaan mahasiswa baru di Harvard University dan University of North Carolina, yang menandai runtuhnya preseden hukum aksi afirmatif selama hampir lima dekade.
2. Awal 2024: Kelompok konservatif mulai memperluas gugatan hukum dari sekadar penerimaan mahasiswa ke ranah beasiswa khusus minoritas, program magang, hingga kebijakan Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) di korporasi dan yayasan filantropi.
3. Fase Terkini: Trump mengusulkan penggunaan kewenangan IRS untuk mencabut status bebas pajak bagi perguruan tinggi elit dan organisasi nirlaba yang dinilai mendanai atau menjalankan program berbasis preferensi rasial.

"Jika kebijakan ini ditegakkan sepenuhnya tanpa perlawanan yudisial yang kuat, aksi afirmatif di sektor pendidikan yang memberi manfaat bagi mahasiswa kulit hitam dan minoritas lainnya akan benar-benar mati tak tersisa," ujar seorang analis kebijakan pendidikan federal.

Mekanisme Penekanan Melalui Status Bebas Pajak Nirlaba

Sebagian besar universitas terkemuka di Amerika Serikat, baik negeri maupun swasta, mengandalkan status nirlaba untuk menerima donasi bebas pajak dan mengelola dana abadi (endowment fund) bernilai miliaran dolar. Menghubungkan kepatuhan terhadap larangan aksi afirmatif dengan status bebas pajak dianggap sebagai senjata finansial yang sangat mematikan.

Berdasarkan laporan kebijakan yang dihimpun, terdapat sejumlah dampak langsung apabila instrumen IRS ini diterapkan secara sistematis:

• Pukulan Finansial Universitas: Hilangnya status 501(c)(3) akan memicu beban pajak penghasilan yang masif serta menghentikan aliran donasi dari para filantropis besar.
• Penghentian Total Beasiswa Minoritas: Yayasan dan donor terpaksa menghapus kriteria rasial dalam program bantuan biaya kuliah karena ancaman audit perpajakan yang ketat.
• Penutupan Pusat Studi Etnis: Lembaga riset nirlaba yang berfokus pada advokasi hak-hak sipil dan diskriminasi sistemik berisiko kehilangan sumber pendanaan utama.

Dampak Jangka Panjang bagi Komunitas Minoritas

Para pengamat hak-hak sipil memperingatkan bahwa manuver ini bukan sekadar persoalan teknis perpajakan, melainkan perombakan mendasar atas komitmen negara terhadap kesetaraan akses sosial. Tanpa mekanisme afirmatif, representasi mahasiswa dari kelompok marjinal di universitas-universitas papan atas diproyeksikan akan mengalami penurunan drastis dalam beberapa tahun ke depan.

Di sisi lain, pakar hukum tata negara menilai bahwa rencana penggunaan IRS sebagai alat penertiban ideologi pendidikan berpotensi memicu gelombang gugatan baru terkait kebebasan akademik dan perlindungan Amendemen Pertama Konstitusi AS. Pertarungan hukum ini diprediksi akan menjadi salah satu sengketa konstitusional paling krusial di masa depan.