Warga Bojonegara Blokade Jalan, Dorong Percepatan Proyek Pelebaran Koridor Puloampel

Aksi spontan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, pada Senin (27/7/2026) pagi membuat arus kendaraan di jalur Bojonegara-Puloampel tersendat. Ratusan warga turun ke jalan dengan memasang baliho dan bendera, menutup akses utama yang menghubungkan kawasan industri dan permukiman tersebut. Mereka menyuarakan tuntutan agar pemerintah segera merealisasikan proyek pelebaran jalan yang sudah bertahun-tahun dijanjikan.

Salah satu koordinator aksi, Hadi Sutrisno, mengungkapkan bahwa warga tidak ingin lagi dijanjikan sekadar wacana. “Kami sudah terlalu lama menunggu. Jalan ini merupakan urat nadi ekonomi kami, namun kondisinya memprihatinkan. Setiap tahun ada korban kecelakaan karena jalan terlalu sempit,” ucapnya di sela-sela aksi. Ia menambahkan bahwa ketika kendaraan besar seperti truk kontainer dari Pelabuhan Bojonegara melintas, seringkali terjadi kemacetan parah dan rawan insiden.

Janji Pemerintah yang Belum Terbayarkan

Berdasarkan informasi yang dihimpun, rencana pelebaran Jalan Bojonegara-Puloampel sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang sejak 2023. Anggaran yang diestimasi mencapai puluhan miliar rupiah tersebut diharapkan mampu mengubah ruas jalan sepanjang 12 kilometer itu menjadi empat lajur dengan bahu jalan yang lebih aman. Sayangnya, realisasi di lapangan kerap terganjal persoalan pembebasan lahan dan perubahan prioritas anggaran pascapandemi.

Akibatnya, puluhan ribu warga yang bergantung pada jalan itu setiap hari harus menempuh perjalanan dengan risiko tinggi. Ibu rumah tangga, anak sekolah, pekerja pabrik, hingga sopir truk menjadi pihak yang paling terdampak. Seorang warga, Nurhayati, menuturkan bahwa ia sering cemas melepas kedua anaknya berangkat sekolah melewati jalan itu. “Terkadang truk besar memaksa mendahului, kami yang naik motor harus minggir sampai ke bahu jalan yang bahkan tidak ada,” keluhnya.

Mediasi di Lokasi dan Jalan Kembali Dibuka

Setelah aksi penutupan berlangsung hampir tiga jam, perwakilan warga bertemu dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Serang, Ahmad Fauzi, yang datang didampingi aparat kepolisian dan TNI untuk memfasilitasi mediasi. Dalam pertemuan dadakan di tengah jalan, Ahmad Fauzi menyampaikan permohonan maaf atas lambannya progres dan menegaskan bahwa tahap prakualifikasi proyek pelebaran akan dimulai pada bulan September 2026. “Kami sudah memiliki studi kelayakan dan dokumen lingkungan. Anggaran akan dialokasikan secara multi-tahun mulai 2027, dan tahun ini kami akan melakukan penanganan darurat pada titik-titik berlubang,” katanya.

Meskipun belum sepenuhnya puas, warga menyambut baik komitmen langsung itu dan membubarkan barikade secara sukarela. Mereka mengancam akan kembali turun jika dalam tiga bulan tidak ada langkah konkret di lapangan. Arus lalu lintas pun perlahan normal kembali pada siang hari.

Urgensi Infrastruktur untuk Kawasan Strategis

Jalan Bojonegara-Puloampel merupakan segmen penting yang menghubungkan Kawasan Industri Estate dan Pelabuhan Bojonegara dengan hinterland Serang Timur serta Cilegon. Dengan pertumbuhan arus barang yang terus meningkat pascaoperasinya terminal peti kemas baru, kapasitas jalan eksisting yang hanya satu jalur setiap arah sudah sangat overload. Para pelaku usaha logistik juga telah lama mendesak perbaikan, karena kerugian akibat kemacetan dan kerusakan kendaraan mencapai miliaran rupiah per tahun.

Pengamat transportasi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dr. Rizal Andhika, menilai bahwa aksi warga ini merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan publik terhadap lambatnya birokrasi. Menurutnya, proyek jalan itu seharusnya bisa dieksekusi menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) agar tidak terus menerus bergantung pada APBD yang terbatas. “Jika swasta dilibatkan, jalan ini bisa segera lebar tanpa menambah beban fiskal daerah, seiring dengan pengenaan tol pantai yang bisa menarik minat investor,” jelasnya.

Harapan Baru, Pengawasan Ketat

Meski titik terang mulai muncul, warga berikrar akan membentuk komite pengawas yang secara berkala memantau perkembangan proyek. Mereka bertekad tidak akan mengulangi kejadian yang sama di masa lalu, di mana janji hanya tinggal janji selepas aksi mereda. Perjuangan warga Bojonegara ini menjadi contoh nyata bahwa partisipasi publik dalam pengawasan pembangunan infrastruktur merupakan elemen kunci untuk memastikan pemerintah tetap bekerja di jalurnya.

Kini, mata seluruh warga Bojonegara dan Puloampel tertuju pada September mendatang, menanti apakah kata-kata pejabat akan berubah menjadi alat berat di lapangan, atau kembali menjadi angan yang terkubur birokrasi.