Wamendagri Ribka Haluk Ajak Daerah Perkuat Peran Pemimpin Perempuan

JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyerukan pengarusutamaan kepemimpinan perempuan di lingkungan pemerintah daerah agar mampu menghadirkan tata kelola yang lebih transformatif dan menginspirasi. Seruan ini disampaikan di tengah upaya pemerintah memperluas ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik, terutama di level lokal yang dianggap sebagai fondasi pembangunan nasional.

Mengapa Kepemimpinan Perempuan Mendesak di Daerah

Dalam berbagai forum kebijakan, Ribka Haluk kerap menekankan bahwa kehadiran perempuan di jajaran eksekutif dan legislatif daerah bukan sekadar angka keterwakilan. Lebih dari itu, pola kepemimpinan yang dibawa perempuan dinilai mampu mendorong kebijakan yang lebih inklusif, sensitif gender, dan berorientasi pada kesejahteraan luas. Hal ini sejalan dengan arah Reformasi Birokrasi yang mengharuskan setiap instansi pemerintah peka terhadap keberagaman kebutuhan warganya.

Data faktual di Tanah Air masih memperlihatkan kesenjangan yang lebar. Meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum telah mengamanatkan kuota 30 persen bagi perempuan di parlemen, implementasinya di banyak daerah belum optimal. Di tingkat kepala daerah, jumlah perempuan yang terpilih masih jauh dari proporsi ideal. Kondisi itu, menurut Ribka, harus direspons dengan strategi penguatan kapasitas dan penciptaan ekosistem yang suportif.

Merancang Kepemimpinan Transformatif

Konsep kepemimpinan transformatif yang diusung Ribka Haluk bukan semata soal menduduki jabatan struktural. Ia menekankan pentingnya keberanian untuk memutus rantai kebijakan yang diskriminatif, menghadirkan program inovasi pelayanan publik, serta membangun budaya kerja yang menghargai kolaborasi antargender. “Kita butuh pemimpin perempuan yang tidak hanya hadir secara kuantitas, tetapi juga membawa perubahan substantif bagi tata kelola pemerintahan yang lebih responsif gender,” ujarnya dalam sebuah kesempatan diskusi kebijakan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri berencana memperkuat payung regulasi yang mendorong pemerintah daerah memasukkan perspektif gender dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran. Salah satu instrumen yang akan diperkuat adalah Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), agar alokasi sumber daya benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat, termasuk kelompok rentan yang sering luput dari prioritas anggaran.

Strategi Penguatan di Tingkat Lokal

Untuk mewujudkan hal tersebut, sejumlah langkah strategis mulai disiapkan. Kemendagri bakal memperluas program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi aparatur sipil negara perempuan di daerah. Pelatihan ini tidak hanya menyasar aspek manajerial, tetapi juga kemampuan advokasi, komunikasi publik, dan jejaring politik. Dengan demikian, para kader perempuan di birokrasi daerah memiliki bekal untuk menjadi penggerak perubahan, bukan sekadar pelaksana teknis.

Ribka juga mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota membentuk forum mentoring yang mempertemukan pemimpin perempuan senior dengan generasi muda. Program mentoring lintas generasi ini diyakini mampu merawat semangat dan mentransfer pengalaman praktis yang tidak diperoleh di bangku akademis. Selain itu, asosiasi kepala daerah diharapkan lebih aktif membuka ruang dialog mengenai hambatan kultural yang selama ini membatasi karier perempuan di politik lokal.

Inspirasi dari Praktik Baik

Beberapa daerah telah menunjukkan praktik baik yang dapat menjadi contoh. Sejumlah kota dan kabupaten yang dipimpin perempuan berhasil mencatatkan peningkatan signifikan pada indeks pembangunan manusia, penurunan angka stunting, serta digitalisasi layanan administrasi kependudukan. Keberhasilan tersebut menegaskan bahwa gaya kepemimpinan yang empatik dan partisipatif mampu menjawab persoalan-persoalan konkret di masyarakat.

Ribka Haluk berharap narasi bahwa kepemimpinan perempuan hanya relevan di urusan domestik perlahan terkikis. “Kepemimpinan transformatif bukan berarti meniadakan laki-laki, tetapi membangun sinergi agar kebijakan publik lahir dari perspektif yang lebih utuh,” tegasnya. Dalam konteks otonomi daerah, kepala daerah dan DPRD diharapkan menjadi garda terdepan untuk memastikan bahwa proses rekrutmen jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah terbuka secara adil tanpa diskriminasi.

Dengan sinergi antara kebijakan afirmatif di level nasional dan komitmen aktor lokal, Wamendagri optimistis bahwa dalam beberapa tahun ke depan lanskap kepemimpinan daerah akan lebih berwarna. Transformasi ini bukan sekadar target administratif, melainkan lompatan kultural yang menempatkan kualitas dan integritas di atas jenis kelamin. Di ujung jalan, publik akan menuai layanan pemerintah yang lebih tanggap dan berkeadilan.