Wamendagri Dorong Pemda Perkuat Inflasi dan Ketahanan Pangan

Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan pentingnya langkah sistematis dan terukur dari seluruh pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pengendalian inflasi sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional. Dalam sebuah arahan terbaru, ia menyoroti bahwa dinamika harga dan ketersediaan bahan pokok bukan sekadar isu ekonomi, melainkan juga menyangkut stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Untuk mewujudkan kondisi yang lebih terkendali, Bima Arya memaparkan tiga agenda utama yang harus segera diimplementasikan oleh setiap pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

Agenda Pertama: Mengamankan Rantai Distribusi Pangan

Agenda awal yang ditekankan adalah penjaminan kelancaran rantai distribusi pangan. Menurut Bima Arya, salah satu akar permasalahan inflasi di daerah adalah tersendatnya arus barang dari sentra produksi menuju konsumen. Ia meminta pemerintah daerah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap infrastruktur distribusi, mulai dari kondisi jalan, ketersediaan moda transportasi, hingga fasilitas penyimpanan di pasar-pasar tradisional. Kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor pangan, seperti Perusahaan Daerah Pasar, harus dioptimalkan. Lebih jauh, ia mengimbau agar pemda tidak hanya menjadi regulator pasif, tetapi juga berperan sebagai fasilitator aktif yang menghubungkan petani, nelayan, dan peternak langsung dengan jaringan ritel modern maupun tradisional. Langkah ini diharapkan dapat memangkas rantai pasok yang terlalu panjang, yang kerap menjadi biang melambungnya harga di tingkat konsumen akhir sekaligus menekan margin keuntungan produsen. Pemanfaatan teknologi informasi juga didorong, dengan menciptakan sistem pemantauan logistik berbasis data real-time yang memungkinkan identifikasi cepat terhadap potensi bottleneck di titik-titik kritis. Dengan distribusi yang mulus, fluktuasi harga akibat faktor musiman atau gangguan cuaca dapat diminimalisir secara signifikan.

Agenda Kedua: Memperkuat Cadangan Pangan Daerah

Pilar kedua yang menjadi sorotan adalah penguatan cadangan pangan daerah. Bima Arya menilai bahwa ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah, apalagi dalam kondisi darurat, merupakan kerentanan serius yang harus diatasi. Setiap daerah diminta memiliki stok penyangga yang memadai untuk komoditas strategis seperti beras, jagung, cabai, bawang, dan daging. Mekanismenya tidak hanya mengandalkan pembelian langsung dari petani saat panen raya dengan harga yang adil, tetapi juga melalui pengelolaan lumbung pangan desa dan modernisasi gudang-gudang penyimpanan yang dimiliki pemerintah. Ia menekankan bahwa cadangan ini bukan sekadar untuk situasi bencana alam, melainkan juga sebagai instrumen intervensi pasar ketika terjadi lonjakan harga yang tidak wajar. Pemerintah daerah diinstruksikan untuk menyusun proyeksi kebutuhan dan neraca pangan secara berkala, serta mengalokasikan anggaran yang cukup dalam APBD untuk pembelian dan perawatan stok. Konsep ini, menurutnya, akan mengubah paradigma pengendalian inflasi dari reaktif menjadi preventif, karena daerah memiliki kemampuan langsung untuk melakukan operasi pasar tanpa harus menunggu bantuan dari pusat. Penguatan cadangan pangan juga dikaitkan dengan upaya diversifikasi pangan, di mana setiap wilayah didorong mengembangkan potensi pangan lokalnya sebagai alternatif konsumsi masyarakat, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada satu jenis komoditas dominan.

Agenda Ketiga: Kolaborasi Terintegrasi Antardaerah dan Pusat

Agenda penutup yang tak kalah krusial adalah penguatan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Bima Arya menekankan bahwa pengendalian inflasi dan ketahanan pangan tidak bisa diselesaikan secara parsial oleh masing-masing daerah. Ia menginstruksikan agar forum-forum koordinasi, seperti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), diaktifkan kembali dengan materi diskusi yang lebih konkret dan berbasis data. Pertukaran informasi mengenai surplus dan defisit pangan antarkabupaten dalam satu provinsi harus berjalan rutin, sehingga kelebihan produksi di satu daerah dapat segera disalurkan ke daerah yang kekurangan. Kebijakan perdagangan antardaerah yang selama ini dinilai kaku, termasuk retribusi dan aturan yang menghambat, diimbau untuk disederhanakan. Lebih lanjut, Bima Arya mendorong agar pemerintah daerah proaktif menjalin kerja sama bilateral atau multilateral dengan daerah lain dalam bentuk kesepakatan pasokan pangan jangka panjang, sehingga tercipta semacam “peta jalan ketahanan pangan” regional yang terintegrasi. Ia juga meminta agar laporan dan data inflasi daerah disampaikan secara transparan dan real-time kepada Kementerian Dalam Negeri, sebagai basis pengambilan kebijakan yang tepat dan cepat. Dengan koordinasi yang kuat, setiap kebijakan yang diambil di tingkat lokal akan selalu selaras dengan strategi nasional, sekaligus responsif terhadap kebutuhan spesifik masyarakat setempat.

Ketiga agenda tersebut, menurut Bima Arya, merupakan paket yang saling terkait dan harus dijalankan secara simultan. Tanpa distribusi yang baik, cadangan pangan tidak bisa sampai ke tangan warga. Tanpa cadangan yang kuat, distribusi hanya mengandalkan pasokan yang rentan gejolak. Dan tanpa kolaborasi, semua upaya itu akan tidak seimbang dan mudah goyah. Ia berharap bahwa dalam waktu dekat, setiap pemerintah daerah mampu memetakan kelemahan struktural di wilayahnya masing-masing dan segera menerjemahkan arahan ini ke dalam program kerja yang terukur. Publik pun diharapkan turut berpartisipasi dengan gerakan konsumsi pangan yang bijak dan tidak berlebihan, sebagai wujud dukungan terhadap stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Dengan komitmen bersama, Indonesia diyakini mampu menjaga inflasi tetap dalam rentang sasaran dan sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan.