Wamendagri Bima Arya Dorong Daerah Perkuat Ketahanan Pangan dan Inflasi

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya secara tegas meminta seluruh pemerintahan daerah untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi dan memastikan ketahanan pangan di wilayah masing-masing. Arahan ini disampaikan di tengah kekhawatiran akan potensi kenaikan harga pangan yang berulang setiap tahun dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Menurutnya, inflasi pangan bukan hanya persoalan ekonomi makro, melainkan ancaman langsung bagi pemenuhan gizi keluarga miskin. Untuk itu, pemda harus bergerak cepat dan terukur dengan tiga fokus utama.

Tiga Agenda Strategis

Agenda pertama adalah menjamin kelancaran distribusi dan kecukupan pasokan. Wamendagri mengungkapkan bahwa tantangan terbesar pengendalian harga adalah rantai pasok yang panjang dan tidak efisien. Banyak komoditas melonjak harganya bukan karena produksi kurang, tetapi karena terhambat di tengah jalan. Oleh karena itu, setiap pemda harus memiliki peta logistik yang mendetail, termasuk identifikasi jalur distribusi alternatif saat terjadi bencana atau gangguan. Ia mendorong pemanfaatan platform digital terintegrasi yang bisa memonitor stok pangan secara real-time, menghubungkan data dari petani, distributor, hingga pasar. Dengan sistem semacam ini, pemerintah daerah bisa segera mengintervensi begitu terdeteksi potensi kelangkaan di suatu titik.

Kedua, pengawasan pasar dan penindakan terhadap spekulan. Bima Arya mencontohkan bahwa komoditas seperti cabe, bawang, dan daging kerap menjadi sasaran penimbunan oleh oknum menjelang momen-momen tertentu. Untuk mengatasi ini, Satuan Tugas Pangan di daerah harus diperkuat, baik dari sisi personel maupun kewenangan. Operasi pasar murah tidak boleh hanya bersifat seremonial, tetapi dijadwalkan secara rutin dengan volume yang cukup untuk mempengaruhi harga pasar. Ia juga meminta aparat penegak hukum di daerah proaktif membongkar jaringan penimbun dan tidak ragu menerapkan sanksi tegas sesuai undang-undang pangan. Efek jera menjadi kunci agar distribusi berjalan wajar.

Agenda ketiga adalah pembangunan cadangan pangan daerah yang kuat. Wamendagri menyoroti bahwa banyak daerah belum memiliki lumbung pangan yang representatif dan dikelola secara profesional. Ia menginstruksikan agar tiap pemda mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membangun infrastruktur penyimpanan modern, lengkap dengan fasilitas pendingin untuk komoditas mudah busuk. Lebih dari sekadar gudang, cadangan pangan daerah harus terintegrasi dengan sistem produksi lokal. Daerah yang surplus hasil panen diwajibkan membantu daerah defisit melalui skema Kerja Sama Antardaerah (KAD) bisnis-ke-bisnis maupun pemerintah-ke-pemerintah. Dengan begitu, disparitas harga antardaerah dapat diminimalkan.

Memperkuat Koordinasi dan Disiplin Fiskal

Wamendagri menekankan pengendalian inflasi pangan membutuhkan sinergi vertikal yang solid. Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bank Indonesia telah menyusun kerangka kerja pengendalian inflasi nasional melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Forum ini harus dihidupkan kembali dengan rapat berkala yang tidak hanya melaporkan angka, tetapi juga menyusun rencana aksi berbasis data. Pemerintah pusat memberikan insentif melalui Dana Insentif Daerah (DID) yang dialokasikan berdasarkan capaian kinerja inflasi. Semakin baik kemampuan daerah menjaga harga, semakin besar dana tambahan yang diterima. Sebaliknya, daerah dengan inflasi melonjak bisa menghadapi pengurangan transfer.

Selain pendekatan hulu, Bima Arya juga mendorong inovasi di sisi hilir. Ia mengajak pemda untuk mengembangkan pasar tani digital, di mana petani bisa menjual langsung kepada konsumen tanpa melalui tengkulak. Program seperti ini telah terbukti di beberapa daerah menurunkan harga komoditas hingga 20 persen. Dukungan terhadap petani berupa akses benih unggul, pupuk tepat waktu, dan pendampingan teknis juga harus ditingkatkan. Dengan memberdayakan petani, pasokan pangan akan lebih stabil dan berkualitas.

Urgensi dan Harapan ke Depan

Inflasi pangan di Indonesia memiliki dampak sosio-ekonomi yang nyata. Kenaikan harga beras atau minyak goreng seringkali langsung meningkatkan angka kemiskinan dan mengurangi gizi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Wamendagri menegaskan bahwa setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam menjaga stabilitas pangan di wilayahnya. Ia tidak ingin ada pemda yang bersikap reaktif hanya ketika media ramai memberitakan kenaikan harga. Dibutuhkan kesiagaan harian dan sistem deteksi dini yang terukur.

Ke depan, Kemendagri akan memperketat monitoring dan evaluasi. Setiap daerah yang tidak serius mengendalikan inflasi akan mendapat surat peringatan dan catatan kinerja yang mempengaruhi penilaian pembangunan daerah. Sebaliknya, daerah yang berhasil akan dijadikan percontohan nasional. Wamendagri optimistis, jika tiga agenda ini dijalankan dengan disiplin, Indonesia mampu menekan inflasi pangan di bawah ambang psikologis dan mewujudkan kedaulatan pangan yang hakiki.