Wakil Ketua Komisi X DPR Minta BPS Evaluasi Data Desil

JAKARTA - Polemik seputar penentuan status ekonomi warga kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, sorotan datang dari kalangan legislatif yang menilai ada kejanggalan dalam pengelompokan lapisan masyarakat yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial dari pemerintah.

Persoalan Data di Tingkat Akar Rumput

Isu ini berawal dari temuan di lapangan yang memperlihatkan bahwa sejumlah pengemudi becak, yang selama ini identik dengan penghasilan pas-pasan, justru tercatat berada pada kelompok desil ketujuh. Angka tersebut dianggap tidak mencerminkan kondisi riil kesejahteraan mereka.

Dalam sistem pengklasifikasian ekonomi nasional, desil digunakan untuk membagi populasi menjadi sepuluh lapisan berdasarkan tingkat pengeluaran. Desil satu hingga tiga umumnya dipandang sebagai kelompok masyarakat paling membutuhkan, sementara desil di atasnya dinilai memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik.

Kejanggalan bermula ketika data menunjukkan profesi yang umumnya berpenghasilan rendah masuk ke dalam kategori menengah. Kondisi ini memicu pertanyaan besar: apakah data yang dipakai sudah benar-benar akurat dan mutakhir?

Desakan dari Ruang Komisi

Wakil Ketua Komisi X DPR, My Esti Wijayati, menjadi salah satu pihak yang paling vokal menyuarakan persoalan ini. Dalam sejumlah kesempatan, politikus tersebut menegaskan bahwa kesalahan dalam penentuan desil bukanlah persoalan teknis belaka, melainkan persoalan yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak.

Salah satu desil saja bisa berakibat fatal bagi warga yang seharusnya menerima bantuan namun justru tercoret dari daftar penerima. Sebaliknya, mereka yang tidak layak bisa saja lolos dan menikmati fasilitas yang semestinya diberikan kepada yang lebih membutuhkan.

Atas dasar itulah, My Esti mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi tersebut dinilai penting agar data yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial benar-benar mencerminkan kondisi faktual di lapangan.

Dampak terhadap Penyaluran Bantuan

Ketidakakuratan data desil memiliki efek berantai yang cukup panjang. Pertama, pemerintah bisa salah sasaran dalam menyalurkan berbagai program bantuan, mulai dari bantuan pangan, bantuan tunai, hingga program-program lain yang menyasar rumah tangga miskin.

Kedua, kepercayaan publik terhadap program pemerintah bisa tergerus. Ketika warga melihat tetangganya yang jelas-jelas mampu justru menerima bantuan sementara mereka yang membutuhkan diabaikan, apresiasi terhadap program tersebut pun memudar.

Ketiga, anggaran negara yang jumlahnya tidak sedikit bisa terbuang percuma. Setiap rupiah yang salah sasaran adalah rupiah yang gagal mengubah nasib keluarga yang membutuhkan.

Profesi Sederhana, Hak yang Sama

Kasus tukang becak yang masuk desil ketujuh menjadi contoh paling gamblang. Pekerjaan menuntun becak di tengah hiruk-pikuk perkotaan bukanlah profesi yang menjanjikan kesejahteraan berlimpah. Sebagian besar dari mereka bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan harian keluarganya.

Karena itu, ketika nama mereka tercatat pada kelompok yang secara statistik dianggap lebih sejahtera, timbul kesenjangan antara angka dan realitas. Kondisi semacam ini, menurut pengamat, kerap terjadi karena data tidak diperbarui secara berkala atau karena metode penghitungan yang kurang peka terhadap kondisi lokal.

Pentingnya Data yang Akurat

Data yang akurat adalah fondasi dari kebijakan yang tepat sasaran. Tanpa data yang andal, sebaik apa pun program yang dirancang, hasilnya akan tetap timpang. Oleh karena itu, permintaan agar BPS mengevaluasi kembali data desil bukanlah permintaan yang berlebihan.

Pembaruan data secara berkala, pendekatan berbasis wilayah, serta keterlibatan pemerintah daerah dalam pemutakhiran data menjadi beberapa langkah yang dinilai dapat memperbaiki kualitas data.

Tak kalah penting, transparansi dalam metode penghitungan juga diperlukan. Publik berhak tahu bagaimana status ekonomi mereka ditentukan, sehingga setiap pihak bisa saling mengawasi dan mengoreksi bila terjadi kesalahan.

Langkah ke Depan

Ke depan, koordinasi antara pemerintah pusat, BPS, dan pemerintah daerah harus semakin erat. Perbaikan data bukan pekerjaan sekali jadi, melainkan proses berkelanjutan yang menuntut komitmen semua pihak.

Evaluasi yang diminta Komisi X DPR diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret. Dengan begitu, penyaluran bantuan sosial ke depan dapat berjalan lebih akurat, adil, dan tepat sasaran.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar soal angka statistik. Ini soal keadilan bagi warga kecil yang menunggu uluran tangan negara. Setiap data yang diperbaiki berarti harapan yang kembali dinyalakan bagi keluarga-keluarga yang selama ini menunggu di balik bayang-bayang kemiskinan.