Waka MPR: Edukasi Mitigasi Bencana Perlu Ditanamkan Sejak Dini

Indonesia berdiri di atas jalur geologi paling aktif di dunia, menjadikan ancaman gempa bumi dan tsunami sebagai risiko yang nyaris tak terelakkan. Kesadaran akan hal ini mendorong Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lestari Moerdijat untuk menyuarakan urgensi penguatan literasi kebencanaan di seluruh lapisan masyarakat. Ia menekankan bahwa upaya penyelamatan jiwa tidak bisa hanya bertumpu pada teknologi dan infrastruktur, melainkan harus berakar pada pengetahuan yang dimiliki setiap individu sejak dini.

Mengakar Kuat pada Pendidikan Keluarga

Menurut Lestari, rumah adalah benteng pertama yang menentukan seberapa siap sebuah keluarga menghadapi getaran bumi dan gelombang laut. Orang tua memiliki peran krusial untuk memperkenalkan langkah-langkah sederhana seperti mengenali titik aman, menyimpan nomor darurat, dan membaca tanda-tanda alam secara turun-temurun. Kebiasaan kecil seperti mengajak anak mengamati jalur evakuasi di lingkungan sekitar bisa menjadi fondasi penting yang membedakan antara kepanikan dan kesigapan saat bencana benar-benar terjadi.

Ia mencontohkan bahwa di Jepang, pengetahuan tentang mitigasi tidak diajarkan sebagai materi tambahan, melainkan sudah menyatu dengan kurikulum wajib dan kebudayaan setempat. Anak-anak belajar cara berlindung di bawah meja, menjauhi jendela kaca, dan mengikuti instruksi evakuasi dengan tertib. Lestari berharap Indonesia dapat meniru semangat tersebut tanpa harus menunggu tragedi besar terjadi berulang kali.

Sinergi Tri Pusat Pendidikan ala Ki Hajar Dewantara

Lebih jauh, Lestari mengacu pada konsep Tri Pusat Pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga pilar ini harus berjalan seirama agar pesan mitigasi bencana tidak hanya menjadi hafalan dalam buku pelajaran, melainkan benar-benar mengubah perilaku. Sekolah harus menjadi laboratorium keselamatan, tempat siswa tidak hanya mendengar teori tetapi juga rutin melaksanakan simulasi evakuasi gempa dan tsunami.

Sementara itu, komunitas di tingkat rukun tetangga dan desa dapat menjadi simpul-simpul ketangguhan lokal. Ia mendorong agar setiap daerah memiliki peta risiko berbasis partisipasi warga, lengkap dengan rute evakuasi yang terang benderang dan tempat pengungsian yang memadai. Dengan pendekatan ini, pengetahuan tentang bencana tidak terpusat di kota besar saja, melainkan merata hingga ke pelosok kepulauan yang paling rentan sekalipun.

Perangkat Lunak Ketangguhan yang Sering Terabaikan

Banyak pemerintah daerah masih terpaku pada pembangunan fisik seperti tanggul laut dan bangunan tahan gempa. Lestari tidak menafikan pentingnya infrastruktur tersebut, tetapi ia mengingatkan bahwa investasi pada manusia sama pentingnya dengan investasi pada beton. Tanpa kesadaran dan keterampilan, tempat pengungsian termegah sekalipun bisa sia-sia bila warga tidak tahu cara menjangkaunya dengan cepat.

Ia menyoroti perlunya pelatihan rutin bagi perangkat desa, kader kesehatan, dan relawan lokal agar mereka mampu menjadi komandan di tengah kekacauan. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan memberikan pertolongan pertama pada luka ringan, menenangkan korban yang mengalami trauma akut, serta mendirikan dapur umum darurat. Semua ini adalah perangkat lunak ketangguhan yang harganya murah namun dampaknya luar biasa besar.

Dari Kampanye Musiman Menjadi Gerakan Budaya

Lestari mengkritik pola mitigasi yang hanya ramai dibicarakan seusai bencana besar melanda, lalu meredup ketika ingatan publik memudar. Ia mendesak agar kampanye kesiapsiagaan diubah menjadi gerakan budaya yang terus berdenyut tanpa jeda. Media massa dan platform digital dapat mengambil peran penting dengan menyajikan konten yang menarik, misalnya melalui animasi, permainan interaktif, atau kisah nyata penyintas yang menginspirasi.

Selain itu, peringatan hari kesiapsiagaan bencana tidak cukup hanya diisi upacara seremonial. Ia mengusulkan agar tanggal-tanggal peringatan tersebut dijadikan momen wajib untuk menggelar latihan serentak di seluruh Indonesia, dari perkantoran di Jakarta hingga sekolah di kepulauan terluar. Bayangkan jika satu hari setiap tahun, seluruh bangsa berhenti sejenak untuk berlatih menyelamatkan diri—dampak psikologis dan kesiapan kolektif yang terbentuk akan menjadi warisan tak ternilai.

Kolaborasi Lintas Sektor sebagai Kunci

Pada akhirnya, Lestari menekankan bahwa pekerjaan besar ini tidak bisa ditanggung oleh satu kementerian atau lembaga saja. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, TNI-Polri, dan organisasi kemasyarakatan harus duduk bersama merancang kurikulum kebencanaan yang terintegrasi. Ia juga membuka peluang bagi perusahaan swasta untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya dalam bentuk pelatihan tanggap darurat bagi karyawan dan masyarakat sekitar.

Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga agar semangat ini tidak berhenti pada kata-kata. Dibutuhkan komitmen politik yang kuat, alokasi anggaran yang memadai, serta ukuran keberhasilan yang jelas: semakin sedikit korban jiwa saat bencana terjadi, itulah ujian sesungguhnya. Dengan menjadikan setiap keluarga, sekolah, dan kampung sebagai benteng tangguh, Lestari percaya bahwa Indonesia tidak hanya akan survive terhadap guncangan alam, tetapi juga tumbuh sebagai bangsa yang menghormati hak hidup setiap warganya.