Trump Batasi Visa Pelajar Asing Maksimal Empat Tahun

Washington, D.C. — Pemerintahan Donald Trump secara resmi mengumumkan kebijakan imigrasi baru yang membatasi masa berlaku visa pelajar asing di Amerika Serikat maksimal empat tahun. Kebijakan yang dikenal sebagai duration of status ini menggantikan aturan lama yang memungkinkan mahasiswa internasional tinggal selama masa studi mereka berlangsung tanpa batas waktu tetap.

Langkah ini menuai gelombang protes dari berbagai kalangan akademisi, mahasiswa internasional, hingga organisasi jurnalis. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai tidak mempertimbangkan realitas durasi program studi tertentu—terutama program doktoral yang kerap membutuhkan waktu lima hingga tujuh tahun untuk diselesaikan.

Akhir Era Fleksibilitas Visa Pelajar

Selama beberapa dekade, mahasiswa internasional di Amerika Serikat menikmati status tinggal yang disebut duration of status (D/S). Di bawah skema ini, mereka diizinkan tinggal sepanjang masih terdaftar aktif sebagai mahasiswa penuh waktu dan mempertahankan status imigrasi yang sah. Tidak ada batas waktu maksimal yang ditetapkan secara kaku.

Namun, aturan baru yang diusulkan oleh U.S. Department of Homeland Security (DHS) mengubah paradigma tersebut. Kini, visa pelajar—baik F-1 maupun J-1—hanya berlaku maksimal empat tahun. Bahkan bagi mahasiswa dari negara-negara tertentu yang dianggap memiliki tingkat overstay tinggi, masa berlaku dipangkas menjadi dua tahun saja.

"Ini adalah perubahan fundamental dalam cara Amerika Serikat memperlakukan mahasiswa internasional. Kami tidak lagi dipandang sebagai mitra akademik, melainkan sebagai potensi ancaman keamanan," ujar Dr. Sarah Chen, profesor hukum imigrasi di Georgetown University.

Pukulan Telak bagi Mahasiswa Doktoral

Korban paling nyata dari kebijakan ini adalah mahasiswa program doktoral (Ph.D.). Rata-rata penyelesaian program Ph.D. di Amerika Serikat memakan waktu 5,8 tahun, bahkan di beberapa disiplin seperti humaniora dan ilmu sosial bisa mencapai tujuh tahun atau lebih. Dengan batas maksimal empat tahun, mahasiswa Ph.D. berpotensi harus mengajukan perpanjangan di tengah-tengah penelitian disertasi mereka—sebuah proses birokratis yang mahal, melelahkan, dan penuh ketidakpastian.

Biaya perpanjangan visa tidaklah murah. Mahasiswa harus membayar biaya pengajuan, menyediakan dokumen pendukung baru, dan dalam banyak kasus harus kembali ke negara asal untuk wawancara di kedutaan. Di tengah jadwal penelitian yang padat, ini adalah hambatan besar.

• Program Ph.D. rata-rata membutuhkan 5-7 tahun penyelesaian
• Biaya perpanjangan visa mencapai ratusan dolar AS
• Wawancara kedutaan di negara asal dapat memakan waktu berbulan-bulan
• Ketidakpastian persetujuan mengancam kontinuitas penelitian

Program OPT di Ujung Tanduk

Kebijakan baru ini juga mengancam Optional Practical Training (OPT), program yang memungkinkan lulusan internasional bekerja di AS selama 12 hingga 36 bulan setelah kelulusan. Di bawah aturan lama, masa OPT dihitung terpisah dari masa studi. Namun dengan batas empat tahun yang ketat, mahasiswa yang menggunakan seluruh jatah OPT bisa kehabisan waktu tinggal bahkan sebelum sempat menyelesaikan studi mereka.

Bagi mahasiswa STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) yang mendapat perpanjangan OPT hingga 24 bulan tambahan, situasinya semakin pelik. Mereka harus menghitung dengan cermat setiap bulan masa tinggal agar tidak melanggar aturan baru. Satu kesalahan administratif bisa berakibat deportasi.

"Saya mengambil program master dua tahun dan berencana menggunakan OPT selama tiga tahun. Dengan aturan baru, total saya hanya bisa tinggal empat tahun—itu artinya saya harus memilih: selesaikan studi atau dapatkan pengalaman kerja, tidak bisa keduanya," keluh Andi Pratama, mahasiswa Indonesia di University of California, Berkeley.

Jurnalis Asing Ikut Terdampak

Yang jarang disadari publik, kebijakan ini juga memukul jurnalis asing yang berada di AS dengan visa pelajar atau visa pertukaran. Banyak jurnalis dari berbagai negara mengambil program fellowship, kursus singkat, atau program riset jurnalistik di universitas-universitas Amerika. Di bawah aturan baru, fleksibilitas yang sebelumnya mereka nikmati lenyap.

Organisasi seperti Committee to Protect Journalists (CPJ) dan International Center for Journalists (ICFJ) menyatakan kekhawatiran mendalam. Mereka menilai pembatasan ini dapat menghambat aliran informasi dan pertukaran pengetahuan global yang selama ini menjadi kekuatan diplomasi lunak Amerika Serikat.

Gelombang Perlawanan Hukum

Sejumlah universitas ternama Amerika, termasuk Harvard, MIT, dan Stanford, telah menyatakan akan mengajukan gugatan hukum terhadap kebijakan ini. Mereka berargumen bahwa aturan tersebut melanggar prinsip otonomi akademik dan akan merugikan daya saing pendidikan tinggi Amerika di kancah global.

Data dari Institute of International Education (IIE) menunjukkan bahwa mahasiswa internasional menyumbang lebih dari 41 miliar dolar AS bagi ekonomi Amerika setiap tahunnya. Kebijakan yang mempersulit mereka dikhawatirkan akan mendorong talenta-talenta terbaik dunia beralih ke destinasi studi lain seperti Kanada, Australia, atau negara-negara Eropa.

Hingga berita ini diturunkan, DHS belum memberikan tanggapan resmi atas gelombang kritik yang muncul. Namun seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya "memperkuat keamanan nasional dan menutup celah imigrasi yang selama ini dieksploitasi."