Transportasi Jabar Menghijau: Angkot Tua Dievaluasi, Listrik Digenjot

BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah besar dalam membenahi sistem transportasi publik dengan menyasar angkutan kota (angkot) yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas warga. Tidak sekadar memperbaiki layanan, rencana ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap armada tua, mendorong para sopir beralih menjadi pemilik kendaraan, serta mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik sebagai pengganti moda konvensional. Kebijakan ini diproyeksikan akan mengubah wajah transportasi di berbagai kota dan kabupaten se-Jawa Barat dalam lima tahun ke depan.

Kondisi Angkot Saat Ini dan Urgensi Evaluasi

Ribuan unit angkot yang beroperasi di wilayah Jawa Barat rata-rata telah berusia di atas 15 tahun. Sebagian besar menggunakan mesin diesel atau bensin dengan standar emisi yang sudah ketinggalan zaman. Berdasarkan data Dinas Perhubungan setempat, dari sekitar 10.000 angkot yang masih aktif, lebih dari 60 persen di antaranya tergolong armada tua yang kerap dikeluhkan pengguna karena faktor kenyamanan dan keamanan. Getaran keras, asap tebal, hingga interior yang tidak terawat menjadi pemandangan sehari-hari. Selain itu, biaya perawatan yang tinggi membuat para sopir kerap mengabaikan peremajaan unit.

Kondisi ini mendorong pemerintah provinsi untuk segera melakukan evaluasi secara terstruktur. Evaluasi tidak hanya menyangkut kelayakan teknis kendaraan, tetapi juga mencakup kesehatan finansial para pengemudi. Tim gabungan dari Dishub, kepolisian, dan akademisi akan diterjunkan untuk mengaudit kondisi setiap angkot. Hasil audit akan menjadi dasar penentuan apakah armada tertentu masih layak beroperasi, harus diremajakan, atau dialihkan ke moda yang lebih ramah lingkungan.

Langkah evaluasi ini juga merespons masifnya keluhan masyarakat melalui berbagai kanal pengaduan. Banyak penumpang mengeluhkan tarif yang tidak sebanding dengan kualitas layanan, serta ketidakpastian jam operasi karena sopir sering kali menunggu penumpang penuh sebelum berangkat. Dengan evaluasi ini, pemerintah ingin memutus lingkaran setan antara armada rusak, pendapatan rendah, dan pelayanan buruk yang selama ini membelit transportasi publik.

Sopir Jadi Pemilik Armada: Model Baru Kepemilikan

Salah satu poin paling menonjol dalam rencana ini adalah dorongan agar para sopir angkot yang sebelumnya hanya berstatus pengemudi atau penyewa harian dapat bertransformasi menjadi pemilik resmi armada. Saat ini, mayoritas sopir bekerja untuk pemilik kendaraan dengan sistem setoran harian yang memberatkan. Akibatnya, mereka tidak memiliki insentif untuk merawat kendaraan dengan baik, karena kendaraan tersebut bukan aset pribadi.

Pemerintah akan menyiapkan skema pembiayaan khusus bekerja sama dengan bank daerah dan koperasi. Skema ini memungkinkan sopir mendapatkan kredit kepemilikan kendaraan dengan bunga rendah dan tenor panjang. Selain itu, akan dibentuk koperasi angkutan di setiap trayek yang berfungsi sebagai wadah kolektif para sopir-pemilik. Koperasi ini akan mengelola rute, penjadwalan, dan sistem pembayaran nontunai yang terintegrasi, sehingga pendapatan lebih transparan dan stabil.

Dengan menjadi pemilik, sopir diharapkan lebih bertanggung jawab terhadap perawatan armada, lebih disiplin dalam operasi, serta memiliki jaminan aset jangka panjang. Pemerintah juga akan memberikan pendampingan manajemen usaha dan pelatihan keterampilan digital untuk membantu mereka beradaptasi dengan sistem transportasi modern. Model ini pernah diuji coba di beberapa kota dan menunjukkan peningkatan kesejahteraan sopir hingga 40 persen.

Akselerasi Kendaraan Listrik dan Infrastruktur Penunjang

Fokus utama lainnya adalah konversi angkot konvensional menuju kendaraan listrik berbasis baterai. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan sebanyak 30 persen dari total armada angkot yang diremajakan akan menggunakan penggerak listrik pada tahun 2028. Pilihan ini bukan semata-mata mengikuti tren global, melainkan juga mempertimbangkan potensi penghematan biaya operasional yang signifikan. Biaya energi per kilometer kendaraan listrik hanya sekitar seperempat dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil.

Untuk mewujudkannya, pemerintah akan menggandeng produsen kendaraan listrik nasional dan lokal. Dua prototipe angkot listrik buatan karoseri asal Cimahi dan Purwakarta telah memasuki tahap uji jalan. Kendaraan ini dirancang khusus dengan bodi lebih rendah agar mudah diakses lansia dan penyandang disabilitas, dilengkapi pendingin udara, serta panel surya di atap untuk mendukung sistem penerangan dan hiburan dalam kabin.

Tak hanya armada, infrastruktur pengisian daya juga menjadi prioritas. Ratusan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) akan dibangun di terminal-terminal utama, pool angkot, dan titik strategis lainnya. Pemerintah provinsi mengalokasikan dana sekitar Rp200 miliar untuk tahap awal pembangunan infrastruktur ini. Kolaborasi dengan PLN dan swasta akan memastikan ketersediaan listrik hijau dari sumber energi terbarukan, sejalan dengan misi pengurangan emisi karbon di sektor transportasi.

Selain itu, peningkatan infrastruktur meliputi pembangunan halte yang representatif, sistem informasi penumpang real-time, dan jalur khusus angkot di beberapa ruas jalan protokol. Semua ini dirancang untuk menciptakan ekosistem transportasi yang terintegrasi, aman, dan nyaman.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Transformasi angkot di Jawa Barat diproyeksikan menciptakan efek berantai yang positif. Dari sisi sosial, penurunan polusi udara akan langsung berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama di kawasan perkotaan seperti Bandung, Bekasi, dan Depok yang sering kali mencatat indeks kualitas udara tidak sehat. Penggunaan kendaraan listrik senyap juga diharapkan mengurangi kebisingan lalu lintas.

Dari aspek ekonomi, skema sopir-pemilik diharapkan mengangkat kelas ekonomi para pengemudi. Mereka tidak lagi bergantung pada tengkulak atau pemilik modal besar yang selama ini mendominasi bisnis angkutan. Koperasi yang solid akan menjadi penyeimbang kekuatan pasar. Selain itu, ekosistem industri kendaraan listrik turut membuka lapangan kerja baru, mulai dari teknisi baterai, operator stasiun pengisian, hingga pengembang perangkat lunak manajemen armada.

Namun, berbagai tantangan juga menanti, terutama resistensi dari pemilik armada lama dan adaptasi sopir terhadap teknologi baru. Pemerintah berencana melakukan sosialisasi masif dan memberikan masa transisi yang cukup. Dukungan penuh dari DPRD dan alokasi anggaran yang tepat akan menjadi kunci sukses program ini. Bila berjalan lancar, Jawa Barat dapat menjadi model nasional dalam merevolusi angkutan kota yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.