Tito dan Purbaya Bahas Dana Rp100,1 Triliun Pulihkan Bencana Sumatra

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyambangi kantor Kementerian Keuangan pada awal pekan ini, menandai pertemuan strategis antara dua pemimpin lembaga vital negara. Agenda utama tidak lain adalah membedah nasib anggaran jumbo senilai Rp100,1 triliun yang tersemat dalam Rencana Induk Rehabilitasi Pascabencana Alam Sumatra 2026-2028. Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu digelar secara tertutup, menunjukkan betapa seriusnya pemerintah menimbang setiap detail pemulihan pulau yang baru saja dihantam rangkaian bencana dahsyat.

Latar Belakang Bencana Beruntun di Sumatra

Sumatra menjadi salah satu kawasan paling terpukul oleh aktivitas alam sepanjang 2025 hingga awal 2026. Gempa tektonik berkekuatan tinggi mengguncang lepas pantai Sumatera Barat dan Bengkulu, memicu tsunami lokal yang menyapu permukiman pesisir. Beberapa minggu berselang, hujan ekstrem memicu banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara serta Aceh, memperparah kerusakan infrastruktur dan menambah jumlah pengungsi hingga ratusan ribu jiwa. Jembatan vital putus, ruas jalan nasional tertimbun, pelabuhan kecil lumpuh, sementara ribuan hektare lahan pertanian dan perikanan tidak lagi produktif. Kondisi darurat berkepanjangan ini mendorong pemerintah menyusun rencana induk pemulihan yang komprehensif, bukan sekadar reaksi tambal sulam. Dokumen yang disusun Bappenas bersama BNPB itu lantas memetakan kebutuhan anggaran fantastis: Rp100,1 triliun untuk tiga tahun anggaran. Angka itu mencerminkan skala kerusakan yang nyaris menyamai dampak tsunami Aceh 2004, meski dengan penyebaran wilayah yang lebih luas.

Pertemuan Tito-Purbaya: Menyinkronkan Pusat dan Daerah

Di kantor Menkeu, Tito datang dengan sederet catatan dari pemerintah daerah. Sebagai pembina pamong praja, ia menekankan bahwa eksekusi rehabilitasi akan sangat bergantung pada kapasitas provinsi dan kabupaten/kota di Sumatra. Pengalaman rekonstruksi Aceh dua dekade silam membuktikan bahwa dana besar tidak otomatis berbuah bangunan dan pemulihan ekonomi; sinergi pusat-daerah serta kejelasan regulasi menjadi kunci. “Jangan sampai dana sudah tersedia, tetapi daerah tidak mampu mengeksekusi karena kendala regulasi atau kapasitas,” ujar seorang pejabat Kemendagri yang mengikuti jalannya diskusi. Sementara itu, Purbaya selaku bendahara negara menyambut rencana induk tersebut namun langsung memasang kerangka kehati-hatian fiskal. Ia mengusulkan pembentukan tim pengawas lintas kementerian yang melibatkan BPKP, Kementerian PUPR, Bappenas, serta auditor independen. Tujuannya jelas: menjamin setiap rupiah yang digelontorkan memiliki legitimasi teknis, kesesuaian tata ruang, dan akuntabilitas ketat. Keduanya sepakat bahwa percepatan pemulihan tidak boleh mengorbankan tata kelola, karena potensi kebocoran justru bisa mengikis kepercayaan publik dan mitra donor internasional.

Rencana Induk dan Peta Jalan 2026-2028

Bappenas sudah membagi wilayah terdampak ke dalam tiga kategori prioritas: tinggi, menengah, dan rendah. Sumatera Barat dan Bengkulu yang mengalami gempa besar pada Maret 2026 masuk prioritas tinggi karena sebagian besar infrastruktur dasarnya runtuh. Aceh, Sumatera Utara, dan sebagian Lampung berada pada prioritas menengah dengan kerusakan signifikan namun tidak melumpuhkan total. Dari total pagu Rp100,1 triliun, sekitar Rp30 triliun dialokasikan untuk tahun 2026 guna pendanaan masa transisi darurat lanjutan: pembersihan puing, pembangunan huntara, serta perbaikan akses transportasi darurat. Puncak konstruksi direncanakan terjadi pada 2027 dengan alokasi Rp40 triliun, mencakup pembangunan rumah tahan bencana, jembatan, pelabuhan, drainase, serta fasilitas publik. Sisanya pada 2028 diarahkan untuk penyelesaian proyek dan penguatan kapasitas masyarakat, termasuk program ekonomi produktif unggulan di sektor perikanan tangkap, agrikultur lereng bukit, dan pariwisata pascabencana. Setiap proyek akan melalui mekanisme reviu Bappenas dan persetujuan bertahap dari Kementerian Keuangan, sehingga laju pencairan bisa dikontrol sesuai capaian di lapangan.

Tantangan Fiskal dan Kekhawatiran Utang

Bagi Purbaya, rencana induk ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, kebutuhan tak bisa ditunda karena menyangkut hajat hidup jutaan warga. Di sisi lain, ruang fiskal pada APBN 2026 sudah dirancang ketat dengan defisit di bawah 2,5 persen produk domestik bruto sesuai undang-undang. Menambahkan Rp30 triliun pada tahun pertama berpotensi mendongkrak defisit, kecuali pemerintah mencari sumber pendapatan baru atau melakukan re-alokasi besar-besaran atas pos belanja lain. Untuk itu, Kemenkeu tengah mengeksplorasi obligasi khusus rekonstruksi yang bisa dipasarkan kepada investor ritel maupun institusi, dengan imbal hasil kompetitif dan insentif pajak. Pinjaman siaga dari Bank Dunia dan Asian Development Bank juga sedang dinegosiasikan, serta kemungkinan penerbitan catastrophe bond yang menempatkan risiko bencana di pundak pasar modal global. Tito sendiri mengingatkan agar kebijakan fiskal ekspansif tidak menciptakan moral hazard di tingkat daerah. Ia meminta inspektorat daerah diperkuat, dan laporan realisasi dana dibuka seluas mungkin kepada publik melalui portal digital yang bisa diakses warga biasa. “Rehabilitasi harus menjadi momentum membangun kembali dengan lebih baik, bukan ajang baru korupsi,” demikian salah satu pesan yang disampaikannya di forum terpisah.

Harapan Pemulihan Ekonomi Daerah

Masyarakat Sumatra menaruh harapan besar pada rencana induk ini. Ribuan keluarga yang masih bertahan di tenda pengungsian dan barak darurat menunggu kepastian tentang kapan mereka bisa kembali ke rumah layak. Nelayan di pesisir barat kehilangan perahu, alat tangkap, dan tambak; petani di dataran tinggi melihat kebun kopi serta sayuran mereka tertimbun longsor. Program rehabilitasi yang dirancang tidak hanya akan membangun ulang struktur yang roboh, tetapi juga menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Rencana induk mencakup pembangunan kawasan ekonomi terpadu di sejumlah titik, seperti pelabuhan perikanan modern dengan pabrik es dan tempat pelelangan ikan, serta sentra pengolahan hasil pertanian yang langsung terkoneksi ke pasar induk. Sektor pariwisata juga digarap lewat revitalisasi destinasi wisata alam yang hancur, dengan penekanan pada konsep ekowisata tahan bencana. Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan data penerima bantuan, kepastian status tanah, dan revisi tata ruang agar tahap konstruksi tidak terhambat birokrasi. Mendagri akan menerbitkan surat edaran khusus untuk gubernur se-Sumatra guna mempercepat proses tersebut.

Langkah Berikutnya

Pascapertemuan Tito-Purbaya, Bappenas dan Kemenkeu akan memfinalisasi naskah final rencana induk serta rancangan peraturan presiden sebagai payung hukum. Komisi XI DPR yang membidangi keuangan menyatakan dukungan politiknya, namun akan mencermati setiap alokasi agar benar-benar tepat sasaran. Jadwal pembahasan dengan parlemen direncanakan masuk dalam masa sidang berikutnya, baik melalui mekanisme APBN Perubahan 2026 maupun penyusunan APBN 2027. Kedua menteri sepakat membentuk sekretariat bersama di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang akan memastikan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah secara kontinyu. Evaluasi triwulanan wajib dilakukan, dengan rapat menteri terkait setiap bulan. Dengan demikian, meski tantangan fiskal dan risiko implementasi masih mengadang, pertemuan antara Mendagri dan Menkeu telah memberikan sinyal jelas: pemerintah bergerak dengan rencana terstruktur untuk memulihkan Sumatra dari keterpurukan, dan nasib dana Rp100,1 triliun itu kini berada di jalur yang makin terang.