Tiga Penyebab Utama Mandeknya Industri Elektronik Indonesia

Industri elektronik nasional tengah menghadapi masa sulit. Tingkat pemanfaatan kapasitas produksi hanya berkisar 65 persen, mencerminkan betapa lesunya aktivitas manufaktur di sektor yang selama ini diandalkan sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini bukan semata soal angka, melainkan gambaran riil dari tekanan multidimensi yang menggerus daya saing produk dalam negeri. Setidaknya ada tiga akar masalah utama yang menjadi pemberat laju industri ini.

1. Pelemahan Daya Beli Konsumen

Daya beli masyarakat menjadi fondasi permintaan terhadap produk elektronik. Dalam beberapa tahun terakhir, perlambatan ekonomi dan ketidakpastian pendapatan telah membuat rumah tangga menahan pengeluaran untuk barang-barang nonprimer. Televisi, kulkas, mesin cuci, hingga ponsel pintar tidak lagi menjadi prioritas saat anggaran keluarga menyusut. Fenomena ini diperburuk oleh inflasi harga kebutuhan pokok dan kenaikan biaya energi, yang semakin menyedot porsi belanja konsumen. Survei menunjukkan bahwa konsumen cenderung menunda pembelian elektronik baru atau beralih ke produk bekas, sehingga permintaan terhadap produksi pabrikan lokal turun drastis. Padahal, sektor ini sangat bergantung pada volume penjualan domestik untuk menjaga utilisasi pabrik tetap tinggi. Tanpa pulihnya keyakinan dan kemampuan beli masyarakat, pabrik-pabrik elektronik akan terus beroperasi di bawah kapasitas optimalnya.

2. Gempuran Produk Impor dengan Harga Kompetitif

Tantangan kedua yang tak kalah serius adalah membanjirnya produk elektronik impor, khususnya yang berasal dari negara dengan skala produksi masif dan biaya tenaga kerja rendah. Barang-barang seperti perangkat audio, peralatan rumah tangga kecil, hingga komponen teknologi informasi masuk ke pasar Indonesia dengan harga yang sulit ditandingi oleh produsen lokal. Celah tarif, regulasi impor yang longgar, serta maraknya praktik perdagangan lintas batas digital membuat produk impor mudah ditemui di pusat perbelanjaan maupun platform daring. Konsumen pun tergoda oleh harga murah, fitur beragam, dan merek-merek global yang lebih dikenal. Akibatnya, produk lokal kalah bersaing di negeri sendiri. Industri nasional tidak hanya kehilangan pangsa pasar, tetapi juga terhambat melakukan efisiensi karena skala produksi yang kecil. Situasi ini menciptakan siklus negatif: pasar domestik dikuasai barang impor, produksi dalam negeri merosot, dan daya saing semakin sulit dibangun.

3. Ketergantungan terhadap Bahan Baku dan Komponen Impor

Ironi yang jarang disadari adalah bahwa produk elektronik “buatan Indonesia” pun masih sangat bergantung pada komponen dan bahan baku yang diimpor. Mulai dari chip semikonduktor, panel layar, hingga kabel khusus dan material plastik tertentu, mayoritas belum bisa dipasok oleh industri dalam negeri. Ketergantungan ini membuat biaya produksi sangat sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan gangguan rantai pasok global. Ketika dolar AS menguat atau terjadi kelangkaan komponen seperti saat pandemi, pabrik-pabrik lokal langsung terpukul. Biaya melambung, sementara harga jual tidak bisa dinaikkan secara signifikan karena harus bersaing dengan produk impor yang justru lebih murah. Selain itu, belum adanya ekosistem industri pendukung yang kuat membuat proses manufaktur menjadi kurang efisien dan lama. Industri elektronik Indonesia masih berperan besar sebagai perakit, bukan produsen bernilai tambah tinggi. Kondisi inilah yang menjadi biang kelambanan sektor ini untuk berkembang dan mandiri.

Pemerintah sebenarnya telah meluncurkan sejumlah kebijakan untuk meredam tekanan, seperti program Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan insentif fiskal. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, mulai dari birokrasi yang rumit hingga keterbatasan infrastruktur pendukung. Pelaku industri menilai bahwa kebijakan proteksi saja tidak cukup. Diperlukan sinergi lintas kementerian untuk membangun rantai pasok komponen lokal, mendorong litbang, serta memperketat pengawasan produk impor ilegal yang merajalela di berbagai kanal distribusi. Tanpa upaya terintegrasi, industri elektronik nasional berisiko kehilangan momentum di era digital yang sarat akan kebutuhan perangkat cerdas.

Di sisi lain, sebagian produsen mulai beradaptasi dengan menggarap segmen pasar yang lebih spesifik dan meningkatkan layanan purnajual sebagai pembeda dari produk impor. Strategi ini memang mampu menahan sebagian konsumen loyal, tetapi belum cukup untuk mengangkat utilisasi secara signifikan. Para pelaku industri berharap agar pemulihan ekonomi yang mulai terasa dapat segera mendongkrak kembali kepercayaan konsumen. Apalagi dengan proyeksi pertumbuhan kelas menengah dan penetrasi internet yang terus meluas, potensi permintaan terhadap produk elektronik sesungguhnya masih besar. Yang diperlukan adalah keberanian untuk membenahi akar permasalahan, bukan sekadar tambal sulam kebijakan.

Dengan utilisasi 65 persen yang menjadi cermin keterpurukan, industri elektronik Indonesia berada di persimpangan kritis. Pilihan untuk membiarkan ketiga masalah tersebut berlarut hanya akan mengakibatkan deindustrialisasi di sektor strategis ini. Sebaliknya, penanganan serius terhadap pelemahan daya beli, serbuan impor, dan ketergantungan komponen bisa menjadi titik balik kebangkitan. Semua pihak — pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen — memiliki peran dalam menentukan arah masa depan industri yang pernah menjadi kebanggaan nasional ini.