Tiga Dekade Tragedi Kudatuli, Komnas HAM Didorong Buka Penyelidikan

Genap 30 tahun sudah sejak peristiwa Kelabu 27 Juli 1996 atau yang akrab disebut Kudatuli mengguncang Jakarta, namun luka dan tuntutan keadilan masih terasa hingga hari ini. Momen peringatan tiga dekade tragedi tersebut kembali diramaikan dengan desakan agar Komnas HAM segera membuka penyelidikan projustisia, sebuah mekanisme hukum yang diyakini mampu mengungkap tabir gelap di balik serangan brutal terhadap kantor DPP PDI itu. Seruan paling anyar datang dari Amnesty International, yang melalui pernyataan resminya menekankan pentingnya langkah nyata penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Desakan ini bukanlah hal baru. Sejak era reformasi, berbagai elemen masyarakat sipil, korban, serta lembaga HAM nasional dan internasional telah berulang kali mendorong otoritas untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran berat masa lalu. Namun, minimnya kemauan politik dan tersendatnya proses hukum membuat sebagian besar dari peristiwa itu tetap menjadi misteri yang tak tersentuh. Kini, dengan momentum peringatan 30 tahun, Amnesty International menilai bahwa Komnas HAM memiliki peluang besar untuk menjalankan mandatnya secara lebih progresif.

Panggilan Moral di Usia Seperempat Abad Lebih

Dalam catatan sejarah, Kudatuli merupakan puncak dari ketegangan politik menjelang runtuhnya Orde Baru. Penyerbuan yang dilakukan oleh massa bayaran ke markas Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, itu menewaskan sejumlah orang dan melukai ratusan lainnya. Tidak sedikit aktivis dan simpatisan partai yang kemudian hilang secara paksa. Namun, hingga kini, dalang di balik serangan tersebut belum pernah diadili secara tuntas.

Amnesty International memandang, setelah 30 tahun, sudah saatnya Indonesia tidak lagi menunda keadilan. Organisasi ini secara khusus menyoroti kewenangan Komnas HAM yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki fungsi penyelidikan projustisia. Artinya, Komnas HAM dapat mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan menyusun berkas perkara yang nantinya dapat diserahkan ke kejaksaan untuk penuntutan. Mekanisme ini dianggap tepat untuk mengurai kebuntuan hukum yang selama ini terjadi.

"Penyelidikan projustisia adalah alat yang diamanatkan oleh undang-undang dan belum dimanfaatkan secara optimal oleh Komnas HAM," demikian salah satu kutipan pernyataan Amnesty International yang diterima media ini. Lembaga itu menegaskan bahwa dengan membuka penyelidikan, Komnas HAM akan menghidupkan kembali kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang dibentuk justru untuk melindungi hak warga.

Mengapa Penyelidikan Projustisia Begitu Mendesak?

Penyelidikan projustisia tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang kuat. Berbeda dengan penyelidikan umum yang kerap berujung pada rekomendasi tanpa daya ikat, penyelidikan projustisia memungkinkan hasil kerja Komnas HAM menjadi landasan bagi proses peradilan pidana. Dengan demikian, pelaku intelektual maupun material dari tragedi Kudatuli dapat diseret ke meja hijau.

Para pegiat HAM melihat bahwa instrumen ini menjadi jawaban atas kekecewaan publik yang berkepanjangan. Selama ini, upaya hukum yang ditempuh keluarga korban sering kali mentok di tengah jalan karena kurangnya alat bukti atau kendala yuridis lainnya. Komnas HAM, dengan kewenangan memanggil paksa dan memeriksa dokumen rahasia, diyakini mampu membuka jalan baru bagi pengungkapan kebenaran.

Di sisi lain, dorongan Amnesty International juga bersandar pada tren internasional. Komunitas global semakin menuntut negara-negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu sebagai syarat demokrasi yang matang. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tidak bisa terus berdalih dengan alasan stabilitas politik saat mengabaikan hak para korban.

Selain desakan moral, tekanan dari Amnesty International juga hadir di tengah sorotan dunia terhadap rekam jejak hak asasi manusia Indonesia. Beberapa forum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga HAM multilateral dalam beberapa tahun terakhir telah menyuarakan keprihatinan serupa, terutama terkait lambatnya penyelesaian kasus-kasus masa lalu. Dengan begitu, langkah Komnas HAM membuka penyelidikan projustisia bukan hanya akan menjawab tuntutan dalam negeri, melainkan juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang serius menegakkan supremasi hukum.

Respon dan Langkah ke Depan

Hingga berita ini ditulis, Komnas HAM belum memberikan tanggapan resmi atas desakan tersebut. Namun, sejumlah komisioner sebelumnya pernah menyatakan bahwa lembaga itu terus mengkaji berbagai opsi penyelidikan, termasuk kemungkinan penerapan projustisia untuk kasus-kasus lama. Tantangan terbesarnya adalah mengumpulkan alat bukti yang sudah berusia puluhan tahun, serta memastikan perlindungan bagi saksi yang masih hidup.

Masyarakat sipil berharap peringatan 30 tahun Kudatuli ini tidak sekadar menjadi seremoni tahunan yang berulang tanpa makna. Mereka menginginkan perubahan konkret, di mana rasa keadilan tidak hanya diratapi tetapi diwujudkan melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel. Dukungan dari organisasi internasional seperti Amnesty International diharapkan bisa menambah tekanan moral sekaligus politik terhadap pemerintah.

Bagi para penyintas dan keluarga korban, tiga dekade adalah waktu yang sangat panjang untuk menanti. Mereka telah melalui berbagai rezim pemerintahan, dari Orde Baru hingga era Reformasi yang katanya membawa angin perubahan. Namun, perubahan itu belum menyentuh ranah keadilan substantif. Karena itu, desakan agar Komnas HAM segera bertindak bukanlah semata tuntutan hukum, melainkan panggilan kemanusiaan.

Kini, semua mata tertuju pada Komnas HAM. Akankah lembaga itu memanfaatkan kewenangan projustisianya untuk mengurai benang kusut tragedi Kudatuli? Jawabannya akan menentukan tidak hanya masa depan penyelesaian kasus ini, tetapi juga kredibilitas Indonesia di mata dunia dalam hal penegakan hak asasi manusia. Tiga puluh tahun sudah cukup sebagai masa penantian; saatnya keadilan dijemput dengan tangan yang berani dan tanpa kompromi. Masyarakat sudah terlalu lama menanti, dan momentum ini tidak boleh disia-siakan.