Tiga Dekade Kudatuli, Andi Widjajanto Soroti Profesionalitas Militer

Peringatan 30 tahun peristiwa Kudatuli, atau kerusuhan 27 Juli 1996, kembali membuka lembaran sejarah kelam yang hingga kini masih menyisakan pertanyaan tentang peran militer di ranah sipil. Di tengah momentum reflektif itu, politisi senior PDIP, Andi Widjajanto, menyampaikan pandangan tajam tentang eksistensi dan arah profesionalisme Tentara Nasional Indonesia. Ia menekankan bahwa tentara harus tetap menjadi kekuatan pertahanan negara yang tunduk pada supremasi sipil, bukan alat politik praktis yang mengancam demokrasi.

Memori Kelam yang Tak Boleh Terulang

Kudatuli merupakan salah satu babak tergelap dalam sejarah politik Indonesia pasca-Orde Baru. Peristiwa yang dipicu oleh upaya pengambilalihan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta, itu melibatkan aksi kekerasan dari massa yang diduga didukung oleh aparat keamanan. Ratusan orang terluka, puluhan hilang, dan kantor partai yang sah secara hukum dirusak serta diambil paksa. Peristiwa ini menjadi simbol dari pembajakan demokrasi oleh kekuasaan otoriter yang memanfaatkan instrumen militer untuk mencapai tujuan politik jangka pendek.

Tiga puluh tahun berselang, Andi Widjajanto memandang bahwa pengalaman pahit itu harus menjadi pelajaran abadi. Tentara tidak boleh lagi menjadi kaki tangan kekuasaan politik mana pun. Ia menegaskan bahwa Kudatuli adalah bukti betapa rusaknya tatanan ketika militer meninggalkan sumpah profesionalitas dan justru menjadi alat represi terhadap warga negara sendiri. Dalam berbagai forum diskusi, Andi kerap menyebutkan bahwa pemulihan marwah tentara hanya bisa dilakukan dengan memastikan pemisahan yang jelas antara fungsi pertahanan negara dan urusan politik sehari-hari.

Reformasi TNI dan Godaan Politik Praktis

Sejak Reformasi 1998, Indonesia telah melakukan langkah besar dalam menata kembali peran militer. Amendemen Undang-Undang Dasar, penghapusan doktrin dwifungsi ABRI, dan pemisahan Polri dari struktur TNI merupakan tonggak penting. Namun Andi Widjajanto mengingatkan bahwa meskipun secara struktural telah banyak kemajuan, masih ada celah yang rawan disusupi oleh kepentingan politik. Budaya patronase dan godaan untuk kembali terlibat dalam pengaturan kekuasaan tetap menjadi ancaman laten.

Profesionalitas tentara bukan hanya soal menguasai teknologi perang atau taktik tempur, melainkan juga tentang kesetiaan kepada konstitusi dan penerimaan tanpa syarat atas otoritas sipil. Andi menyoroti bahwa godaan terbesar justru datang dari elite politik yang mencoba menjadikan TNI sebagai tameng atau alat mobilisasi. Dalam konteks ini, netralitas tentara dalam setiap siklus elektoral menjadi ujian paling krusial. Ia menekankan bahwa prajurit yang profesional adalah yang menolak segala bentuk ajakan untuk terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam kontestasi kekuasaan.

Lebih lanjut, Andi Widjajanto—yang juga dikenal sebagai analis pertahanan dan mantan Sekretaris Kabinet—menyebutkan bahwa pembangunan postur pertahanan ideal hanya mungkin terjadi jika TNI fokus pada ancaman eksternal. Alih-alih habis energi untuk manuver politik internal, idealnya tentara mencurahkan waktu dan sumber daya untuk memodernisasi alutsista, meningkatkan sumber daya manusia, dan memperkuat pertahanan wilayah perbatasan.

Pesan untuk Generasi Penerus Bangsa

Peringatan 30 tahun Kudatuli bukan sekadar seremoni bagi keluarga korban atau partai yang terdampak langsung. Bagi Andi, momen ini adalah laboratorium sejarah yang harus dipahami oleh generasi muda Indonesia. Ia berharap agar pendidikan kewarganegaraan dan literasi politik terus menyampaikan fakta tentang bahaya militerisme yang menyatu dengan kekuasaan sipil. Tanpa pengetahuan sejarah yang utuh, masyarakat rentan mengulangi kesalahan yang sama.

Andi Widjajanto juga mengapresiasi TNI yang telah menunjukkan komitmen menjaga netralitas dalam beberapa gelaran pemilu terakhir. Namun ia tetap mendorong penguatan sistem pengawasan, baik internal melalui mekanisme komando maupun eksternal oleh masyarakat sipil dan media. Transparansi dalam rekrutmen, promosi jabatan, dan pengelolaan bisnis militer menjadi pilar penting yang tidak bisa dinegosiasikan.

Di ujung refleksinya, Andi menyampaikan optimisme bahwa TNI dapat menjadi institusi pertahanan kelas dunia, asalkan konsisten membangun kode etik prajurit yang menempatkan profesionalitas di atas kepentingan kelompok atau individu. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga benteng demokrasi itu, karena perjalanan menuju Indonesia maju tidak akan pernah aman jika tentara sekali lagi terseret ke pusaran politik praktis. Kudatuli telah mengajarkan harga mahal yang harus dibayar ketika batas-batas itu runtuh.