Tiga Dekade Kudatuli, Andi Widjajanto Serukan Profesionalisme Tentara

Peringatan tiga dasawarsa peristiwa kelam 27 Juli 1996 yang dikenal sebagai Kudatuli menjadi momen reflektif bagi sejumlah tokoh demokrasi, termasuk mantan petinggi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) sekaligus kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andi Widjajanto. Dalam berbagai forum peringatan, ia menyampaikan pandangan kritis sekaligus harapan bahwa tragedi tersebut menjadi pelajaran abadi bagi republik, terutama menyangkut posisi dan perilaku institusi militer. Bagi Andi, profesionalitas tentara merupakan kunci hakiki yang tak boleh ditawar agar demokrasi Indonesia terus kokoh dan kejadian serupa tidak terulang.

Andi Widjajanto, yang memiliki rekam jejak sebagai pengkaji pertahanan dan strategi negara, menekankan urgensi mengembalikan jiwa dan raga Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada fungsi primordialnya sebagai garda terdepan kedaulatan, bukan sebagai instrumen kekuasaan politik. Dalam sejumlah pernyataan yang dikutip dari diskusi bertajuk refleksi Kudatuli, ia menyiratkan bahwa profesionalitas tentara bukan hanya jargon semata, melainkan fondasi yang harus dipupuk melalui sistem pendidikan, doktrin operasi, dan budaya organisasi yang anti-intervensi politik. Narasi ini digaungkan di tengah kian kompleksnya ancaman kontemporer yang menuntut TNI fokus total pada pertahanan negara.

Refleksi Kelam Peristiwa 1996

Untuk memahami betapa vitalnya seruan tersebut, kita perlu menelisik kilas balik Kudatuli. Peristiwa penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada tahun 1996 menorehkan luka mendalam bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Saat itu, dukungan aparat terhadap faksi politik tertentu mengguncang kepercayaan publik terhadap netralitas alat negara. Meski Andi tidak terlibat langsung dalam pusaran konflik itu, latar belakangnya sebagai anak ideologis dari gerakan reformasi membuatnya mampu menganalisis secara tajam benang merah antara tindakan represif tersebut dengan kemunduran profesionalisme alat keamanan.

Dalam retrospeksinya, Andi menggarisbawahi bahwa keterlibatan militer dalam politik praktis telah mengaburkan batas-batas tanggung jawab konstitusional. Ketika tentara tidak lagi tunduk pada supremasi sipil yang merupakan roh negara demokratis, maka yang muncul bukanlah ketertiban, melainkan ketakutan massal dan rusaknya legitimasi pemerintahan. Hal ini menjadi fondasi argumentasi bahwa reformasi internal TNI yang dijalankan pasca-1998 harus dijaga dengan disiplin tinggi oleh setiap generasi prajurit maupun pembuat kebijakan.

Panggilan Memperkokoh TNI Profesional

Lebih lanjut, Andi yang dikenal vokal dalam isu tata kelola pertahanan mengajak semua pihak untuk merumuskan kembali makna profesionalitas di era modern. Baginya, tentara profesional bukan hanya yang mahir menggunakan senapan atau menerbangkan pesawat tempur, melainkan yang memiliki komitmen mutlak untuk menaati pranata demokrasi. Ini berarti setiap jenderal dan bintara harus memposisikan diri sebagai pelayan negara, bukan sebagai entitas yang berdiri di atas segalanya.

Pernyataan tersebut menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan gelagat pelonggaran dwifungsi yang sesekali mencuat ke permukaan. Andi memandang perlu adanya benteng aturan yang disertai sanksi tegas, termasuk bagi purnawirawan yang hendak terjun ke gelanggang politik. Profesionalisme, tuturnya, harus diuji melalui sikap konsisten menolak segala bentuk godaan untuk kembali pada model lama yang menempatkan militer sebagai “pemadam kebakaran” politik. Tanpa itu, kedaulatan rakyat akan selalu berada di bawah bayang-bayang ancaman internal yang nyata.

Menolak Politik Praktis Bagi Militer

Inti dari sikap Andi Widjajanto pada tiga dekade Kudatuli ini sesungguhnya adalah penolakan tegas atas relasi patologis antara seragam hijau dan panggung kekuasaan. Ia berulang kali menyebut bahwa keterlibatan politik praktis bagi militer merupakan racun yang dapat meruntuhkan rumah besar bernama Republik Indonesia. Dalam pandangannya, setiap langkah mundur dari reformasi TNI, sekecil apa pun, layaknya membuka kembali kotak Pandora yang bisa melukai sendi-sendi demokrasi konstitusional.

Menurut Andi, pelajaran dari Kudatuli membuktikan bahwa ketika tentara dikerahkan untuk menyelesaikan sengketa politik, yang terjadi adalah eskalasi kekerasan, bukan resolusi. Karena itu, upaya pencegahan harus bersifat sistemik, mulai dari kurikulum akademi militer yang menanamkan doktrin supremasi sipil, hingga mekanisme pengawasan eksternal yang melibatkan parlemen, media, dan masyarakat sipil. Ia juga mengajak publik untuk terus memonitor implementasi undang-undang TNI agar tidak ada pasal abu-abu yang dapat ditunggangi untuk kepentingan partisan.

Relevansi Saat Ini dan Harapan ke Depan

Di tengah dinamika geopolitik global dan transformasi ancaman keamanan non-tradisional, seruan Andi Widjajanto menemukan momentumnya. Ia mengingatkan bahwa TNI yang kokoh secara profesional akan lebih mampu menghadapi perang siber, spionase, dan bencana alam ketimbang tersandera oleh agenda elektoral. Fokus pada peningkatan kapasitas tempur dan penguasaan teknologi pertahanan mutakhir adalah wujud konkret dari pengejawantahan UUD 1945 yang mengamanatkan perlindungan segenap bangsa.

Pada peringatan 30 tahun Kudatuli, Andi tidak hanya berhenti pada retorika. Ia menginisiasi dialog kebangsaan yang mempertemukan perwakilan TNI aktif, akademisi, dan aktivis reformasi untuk merajut narasi bersama: bahwa demokrasi Indonesia membutuhkan tentara yang profesional, kuat, dan tunduk mutlak pada otoritas sipil. Hanya dengan itu, kurban kemanusiaan di bulan Juli 1996 tidak menjadi serum kosong, melainkan diubah menjadi energi kolektif untuk menjaga negeri ini dari siklus otoritarianisme. Harapannya, generasi mendatang takkan lagi mengenal istilah “kudeta dingin” di republik yang merdeka ini.

Melalui suara lantangnya, Andi Widjajanto mewakili suara demokrat yang konsisten bahwa sejarah kelam harus dikenang bukan untuk dendam, tetapi untuk merumuskan desain pertahanan negara yang kekal. Dalam desain itu, TNI berdiri tegak sebagai alat negara yang steril dari pengaruh politik sempit, sebuah cita-cita yang dirasakan semakin matang seiring bertambahnya usia reformasi, dan harus dirawat bersama oleh segenap elemen bangsa.