Tiga Dekade Kudatuli, Andi Widjajanto Ingatkan TNI Jauhi Politik Praktis

Peringatan 30 tahun peristiwa Kudatuli menjadi momen reflektif bagi sejumlah tokoh nasional untuk kembali menyoroti peran dan batas-batas keterlibatan militer dalam kehidupan politik Indonesia. Andi Widjajanto, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga dikenal luas sebagai pengamat pertahanan dan keamanan, menyampaikan pesan tajam bahwa profesionalitas tentara harus ditempatkan sebagai fondasi utama yang tidak bisa ditawar. Ia menekankan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) semestinya berdiri tegak di atas semua golongan dan tidak lagi terlibat dalam dinamika politik praktis, sebagaimana yang pernah menjadi luka sejarah bangsa.

Kudatuli, atau Kerusuhan 27 Juli 1996, merupakan salah satu babak kelam dalam sejarah politik Indonesia. Peristiwa penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, itu tidak hanya menyisakan trauma mendalam bagi para aktivis dan simpatisan partai, tetapi juga membuka kembali perdebatan mengenai intervensi kekuatan bersenjata dalam urusan sipil. Selama tiga dekade, narasi tentang profesionalitas militer terus digaungkan, dan pernyataan Andi Widjajanto pada momentum ini dapat dibaca sebagai penegasan ulang terhadap amanat reformasi yang belum sepenuhnya tuntas dijalankan.

Menolak Militer Berpolitik Praktis

Pada peringatan kali ini, Andi Widjajanto tidak hanya menyoroti aspek historis Kudatuli, tetapi juga memproyeksikan masa depan TNI yang seharusnya. Ia secara gamblang menolak segala bentuk keterlibatan militer dalam politik praktis, baik secara langsung maupun melalui jalur-jalur informal yang sering kali terselubung. Menurutnya, profesionalitas tentara bukan sekadar slogan, melainkan prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh seluruh prajurit dari jajaran perwira hingga tamtama. Keterlibatan militer dalam politik, apa pun dalihnya, hanya akan menggerogoti kepercayaan publik dan mengulangi pola-pola masa lalu yang merusak demokrasi.

Andi menggarisbawahi bahwa pemisahan tegas antara ranah militer dan sipil adalah keniscayaan dalam negara demokratis modern. TNI harus fokus pada tugas pokoknya menjaga kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Ketika institusi militer mulai merambah ke arena politik, konsentrasi terhadap fungsi pertahanan rentan terkikis dan potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi semakin besar. Peringatan Kudatuli, lanjutnya, adalah pengingat keras bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan militer yang profesional dan steril dari kepentingan politik sesaat.

Pelajaran Sejarah yang Tak Boleh Pudar

Kudatuli bukan sekadar catatan kelam, melainkan cermin bagi seluruh elemen bangsa. Peristiwa yang terjadi di era transisi politik Orde Baru itu menunjukkan betapa berbahayanya aliansi antara kekuatan politik dan militer dalam meredam demokrasi. Andi Widjajanto menekankan bahwa generasi muda, termasuk para kader partai dan anggota TNI saat ini, harus memahami konteks sejarah tersebut agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pendidikan sejarah dan demokrasi di lingkungan militer menjadi semakin krusial untuk membentuk karakter prajurit yang mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Dalam konteks kekinian, Andi melihat adanya godaan bagi sejumlah pihak untuk kembali menggunakan kekuatan bersenjata sebagai instrumen politik. Meski skenarionya berbeda dengan era Orde Baru, pola-pola intervensi tetap dapat terjadi melalui cara yang lebih halus, seperti pelibatan purnawirawan dalam politik tanpa batas yang jelas, penggunaan isu keamanan untuk mendelegitimasi lawan politik, atau penempatan personel aktif di jabatan sipil yang tidak sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, refleksi Kudatuli harus dimaknai sebagai benteng untuk menjaga agar demokrasi tidak kembali terkooptasi oleh militerisme.

Profesionalitas sebagai Pilar Demokrasi

Menurut Andi, profesionalitas tentara bukan hanya soal kemampuan tempur dan penguasaan teknologi militer, melainkan juga mencakup mentalitas dan kepatuhan terhadap konstitusi. Seorang prajurit profesional harus memahami batas-batas kewenangannya dan tidak tergoda untuk melampauinya, meskipun ada tawaran politik yang menggiurkan. Dalam sistem demokrasi, tentara adalah alat negara yang netral, bukan alat kekuasaan atau partai politik tertentu. Prinsip ini harus terus diperkuat melalui reformasi internal TNI yang berkelanjutan dan pengawasan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan media.

Pernyataan Andi Widjajanto pada peringatan 30 tahun Kudatuli ini menarik perhatian karena ia bukan hanya politisi, tetapi juga figur yang lama berkecimpung dalam isu-isu keamanan dan pertahanan. Pengalamannya sebagai pengajar, peneliti, dan mantan anggota tim transisi pemerintahan memberikan bobot tersendiri pada pandangannya. Ia mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mengawal profesionalitas TNI agar tidak tergelincir ke dalam politik praktis yang dapat merusak kredibilitas lembaga pertahanan negara.

Lebih jauh, Andi menyebut bahwa profesionalitas tentara adalah kunci kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Dunia akan melihat sejauh mana negara ini mampu mengelola kekuatan militernya secara modern dan demokratis. Jika TNI mampu menunjukkan kedewasaan dan netralitasnya, maka Indonesia akan dihormati sebagai negara demokrasi yang matang. Sebaliknya, jika tentara kembali terlibat dalam politik, cap negara otoriter akan sulit dihapus dan investasi asing serta hubungan diplomatik bisa terkena dampak negatifnya.

Konsolidasi Demokrasi dan Peran Sipil

Peringatan 30 tahun Kudatuli juga menjadi panggung untuk memperkuat konsolidasi demokrasi dari sisi masyarakat sipil. Andi Widjajanto mengingatkan bahwa mengawal profesionalitas tentara bukan semata tanggung jawab pemerintah atau pimpinan TNI, melainkan tugas seluruh elemen bangsa. Partisipasi publik dalam mengontrol dan mengkritisi kebijakan pertahanan harus terus didorong agar tidak ada ruang gelap bagi militer untuk bergerak di luar koridor hukum. Lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan pers memiliki peran vital dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas di sektor keamanan.

Di tengah tantangan geopolitik yang semakin kompleks, godaan bagi negara untuk memperkuat peran militer dalam aspek-aspek non-pertahanan memang semakin besar. Namun, Andi menekankan bahwa Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip supremasi sipil. Tentara boleh dilibatkan dalam operasi militer selain perang sesuai undang-undang, seperti bantuan kemanusiaan atau penanganan bencana, tetapi tanpa melampaui batas dan tanpa agenda politik terselubung. Hal ini memerlukan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan yang bisa membahayakan demokrasi.

Akhirnya, Andi Widjajanto berharap agar momen tiga dekade Kudatuli tidak hanya seremonial, tetapi menjadi titik balik penguatan tata kelola pertahanan yang profesional. Ia mengajak semua pihak untuk menatap masa depan dengan optimisme bahwa Indonesia mampu memiliki militer yang tangguh sekaligus demokratis. Dengan menempatkan profesionalitas sebagai inti, TNI akan semakin dicintai rakyat dan menjadi penjaga sejati kedaulatan negara tanpa terkontaminasi dinamika politik yang dapat memecah belah persatuan bangsa.