Tarif Buzzer Hoaks Ditentukan Bobot Isu, Polisi Ungkap Skema Pembayaran

Jakarta — Aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya berhasil mengungkap jaringan buzzer yang secara terstruktur menyebarkan informasi palsu di berbagai platform media sosial. Dalam pengungkapan ini, terungkap bahwa biaya yang diterima para pelaku tidak seragam, melainkan sangat bergantung pada tingkat sensitivitas dan dampak isu yang digarap. Semakin rumit dan berisiko sebuah isu, semakin tinggi pula nominal yang dikantongi oleh para penyebar hoaks tersebut.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya yang memimpin operasi ini mengamankan sejumlah perangkat elektronik dan dokumen transaksi keuangan yang merekam pola pembayaran yang bertingkat. Pola ini menunjukkan bahwa sindikat buzzer tersebut beroperasi seperti agensi pemasaran digital yang menawarkan paket kampanye hitam dengan harga variatif. Penangkapan ini sekaligus membuka tabir bagaimana informasi bohong diproduksi dan disebarkan secara massal demi kepentingan tertentu.

Struktur Sindikat dan Peran Tersangka

Dari penyelidikan, polisi mengidentifikasi setidaknya tiga lapis pelaku dalam sindikat ini. Lapis pertama adalah pemodal atau klien yang memesan narasi tertentu untuk digulirkan. Lapis kedua adalah koordinator lapangan yang bertugas menyusun narasi, merancang konten, dan mendistribusikan tugas ke akun-akun buzzer. Lapis ketiga adalah eksekutor yang terdiri dari puluhan hingga ratusan akun anonim di media sosial, mulai dari platform Twitter, Facebook, Instagram, hingga grup-grup WhatsApp dan Telegram. Setiap lapis memiliki besaran kompensasi yang berbeda, dengan pemodal sebagai pihak yang mengucurkan dana terbesar, sementara eksekutor menerima bayaran per postingan atau per kampanye.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya dalam keterangannya menyebutkan bahwa para koordinator ini memiliki spreadsheet rapi yang mencatat setiap order berikut harga yang disepakati. “Mereka sangat profesional. Ada laporan performa, metrik jangkauan, serta evaluasi efektivitas sebaran konten. Namanya memang buzzer, tapi cara kerjanya sudah seperti agensi komunikasi,” ujar perwira yang enggan disebutkan namanya itu. Barang bukti yang disita termasuk kontrak kerja sama digital, daftar tarif, serta rekaman percakapan yang mengonfirmasi transaksi ini.

Tarif Berdasarkan Jenis dan Level Isu

Berdasarkan hasil analisis forensik digital, ditemukan bahwa tarif penyebaran hoaks sangat variatif. Isu ringan seperti gosip selebriti atau sensasi harian dihargai relatif murah, berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 2 juta per kampanye singkat. Namun, untuk isu sensitif seperti politik, agama, atau kesehatan publik, biaya yang dipatok bisa melambung signifikan. Sebuah kampanye hitam yang menyasar tokoh politik, misalnya, bisa bernilai Rp 50 juta hingga Rp 150 juta untuk satu paket yang melibatkan ribuan akun dan berlangsung selama beberapa minggu.

Skema tarif juga dipengaruhi oleh tingkat urgensi dan skala dampak yang diinginkan. Untuk isu yang membutuhkan pengerahan cepat dan masif—misalnya dalam 24 jam—tersedia paket premium dengan biaya tambahan. Polisi menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa satu klien pernah membayar hampir Rp 200 juta untuk menyebarkan isu tentang dugaan kecurangan dalam skala nasional, dengan target peningkatan percakapan hingga ratusan ribu mention dalam waktu singkat. Biaya ini mencakup produksi konten seperti meme, video pendek, dan artikel palsu yang didistribusikan melalui situs berita abal-abal.

Menariknya, pembayaran tidak hanya dilakukan secara tunai, tetapi juga melalui aset kripto untuk menyulitkan pelacakan. Beberapa transaksi menggunakan Bitcoin dan stablecoin USDT, yang kemudian dicairkan ke rekening bank lokal melalui jasa penukar pihak ketiga. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum dalam menelusuri aliran dana. Direktorat Reskrimsus kini menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membongkar seluruh jaringan keuangan sindikat ini.

Dampak Sosial dan Upaya Pemberantasan

Terbongkarnya sindikat buzzer ini menjadi pengingat betapa masifnya operasi penggiringan opini publik yang berbasis kebohongan. Berdasarkan penelitian independen, hoaks yang disebar secara terorganisir mampu mengubah persepsi masyarakat dalam waktu singkat, bahkan memicu ketegangan sosial dan polarisasi yang berkepanjangan. Isu kesehatan yang menyesatkan, misalnya, pernah menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap program vaksinasi, sementara isu politik bisa memanaskan tensi menjelang pemilihan umum. Karena itu, aparat menilai sindikat ini bukan sekadar pelanggaran UU ITE, melainkan ancaman serius bagi stabilitas nasional.

Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial, terutama yang bersifat viral dan diboncengi narasi provokatif. Warganet diminta untuk selalu memverifikasi kebenaran berita melalui kanal resmi atau layanan cek fakta yang telah disediakan oleh pemerintah dan komunitas independen. Jangan mudah terpancing emosi yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk kepentingan ekonomi atau politik.

Selain penindakan hukum, polisi juga mendorong penguatan regulasi periklanan digital agar kampanye bayaran di media sosial dapat lebih transparan. Salah satu ide yang diwacanakan adalah kewajiban pelabelan konten berbayar, sehingga publik bisa membedakan antara opini spontan dan konten yang sengaja dipesan untuk tujuan tertentu. Langkah ini diharapkan mampu mempersempit ruang gerak para buzzer bayaran yang selama ini beroperasi di area abu-abu.

Proses hukum terhadap para tersangka terus berjalan. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto pasal tentang penyebaran berita bohong dan pencucian uang. Ancaman hukuman maksimal yang bisa diterima adalah 10 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Polisi juga membuka kemungkinan adanya tersangka baru seiring dengan pengembangan kasus, terutama para pemodal besar yang diduga berasal dari lingkaran elit tertentu. Kasus ini membuktikan bahwa di balik setiap linimasa yang panas, ada bisnis gelap yang memanfaatkan emosi publik untuk meraup untung.