Sulsel Terapkan Sistem Ganjil Genap Atasi Antrean Panjang BBM Subsidi

Krisis ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean kendaraan hingga mengular di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sulawesi Selatan akhirnya direspons tegas oleh otoritas setempat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi memberlakukan skema pembatasan pembelian BBM bersubsidi melalui sistem ganjil genap. Langkah darurat ini diambil guna menekan lonjakan konsumsi yang tidak terkendali sekaligus mengurai kemacetan parah di area sekitar SPBU.

Pemandangan antrean panjang kendaraan roda dua maupun roda empat telah menjadi fenomena harian di kota-kota besar Sulsel, seperti Makassar, Maros, dan Gowa. Warga terpaksa menghabiskan waktu berjam-jam demi mendapatkan pasokan Pertalite maupun Biosolar. Kondisi ini tidak hanya melumpuhkan efisiensi warga, tetapi juga berdampak buruk pada kelancaran arus logistik dan mobilitas barang di wilayah tersebut.

Skema Pembatasan dan Mekanisme Aturan Ganjil Genap

Dalam aturan baru yang diterbitkan pemerintah daerah bersama instansi terkait, skema ganjil genap ini mengacu pada angka terakhir dari plat nomor kendaraan bermotor yang disesuaikan dengan tanggal kalender berjalan. Kendaraan dengan nomor polisi berakhiran angka ganjil hanya diizinkan membeli BBM subsidi pada tanggal ganjil, demikian pula sebaliknya untuk kendaraan berplat genap.

Kebijakan ini berlaku efektif di seluruh jaringan SPBU resmi di Sulawesi Selatan, dengan pengawasan ketat dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, serta dukungan dari aparat kepolisian setempat. Petugas di lapangan akan melakukan verifikasi dokumen dan nomor kendaraan sebelum pengisian BBM dilakukan.

Kategori Tanggal	Digit Terakhir Plat Nomor	Jenis BBM Terdampak
Tanggal Ganjil (cth: 1, 3, 5)	Angka Ganjil (1, 3, 5, 7, 9)	Pertalite & Biosolar Subsidi
Tanggal Genap (cth: 2, 4, 6)	Angka Genap (0, 2, 4, 6, 8)	Pertalite & Biosolar Subsidi

Perwakilan dari Pemprov Sulawesi Selatan menegaskan bahwa penataan ini bersifat sementara sampai rantai pasokan dan distribusi dari pihak Pertamina kembali stabil ke kondisi normal.

"Penerapan ganjil genap ini merupakan instrumen kendali darurat. Kami ingin memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan mengurangi kepanikan masyarakat yang memicu panic buying di lapangan. Kami meminta masyarakat dapat mematuhi aturan ini demi kebaikan bersama," ujar pejabat juru bicara Pemprov Sulsel.

Dampak Ekonomi dan Keluhan Pelaku Usaha Transportation

Kebijakan pengetatan ini langsung memicu reaksi beragam dari pelaku sektor transportasi dan masyarakat umum. Bagi para sopir angkutan umum dan pengemudi logistik inter-daerah, kelangkaan BBM bersubsidi telah memukul pendapatan harian mereka secara signifikan. Jam operasional yang seharusnya digunakan untuk mengangkut penumpang atau barang justru habis digunakan untuk berdiri dalam antrean panjang di SPBU.

"Kami harus mengantre hingga tiga sampai empat jam hanya untuk mendapatkan kuota Solar yang terbatas. Kalau hari ini plat nomor kami tidak sesuai tanggal, kami terpaksa tidak beroperasi dan kehilangan mata pencaharian harian," ungkap Syamsul (45), seorang sopir truk ekspedisi logistik di Makassar dengan nada kecewa.

Tidak hanya pengemudi truk, pengemudi transportasi daring dan pelaku UMKM yang mengandalkan moda transportasi roda dua juga merasakan dampak sistemik dari fenomena ini. Beberapa sektor mengalami peningkatan biaya operasional akibat sebagian warga terpaksa beralih membeli BBM nonsubsidi yang harganya jauh lebih tinggi.

Upaya Pengawasan dan Penjaminan Stok Pertamina

Di sisi lain, pihak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan komitmennya untuk terus menambah pasokan ke SPBU yang mengalami tingkat permintaan sangat tinggi. Pertamina menjelaskan bahwa kendala teknis pada rantai pasok dan dinamika konsumsi masyarakat menjadi pemicu utama terjadinya antrean dalam beberapa hari terakhir.

Untuk memastikan efektivitas kebijakan ganjil genap ini, pemerintah bersama Pertamina menyepakati sejumlah langkah strategis:

• Pengawasan Digital: Mengintegrasikan sistem barcode MyPertamina secara lebih ketat guna mencocokkan identitas kendaraan dengan tanggal pembelian.
• Penindakan Pelanggaran: Memberikan sanksi tegas kepada SPBU yang membiarkan pengisian BBM subsidi tanpa mematuhi ketentuan ganjil genap.
• Prioritas Layanan Emergency: Membebaskan kendaraan pelayanan publik seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan angkutan umum massal dari aturan pembatasan ini.

Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan mengimbau agar masyarakat tidak melakukan penimbunan BBM dalam bentuk apa pun. Pengawasan ketat akan terus dilakukan di tingkat lapangan guna mencegah spekulan yang memanfaatkan situasi krisis energi ini untuk keuntungan pribadi.

Untuk mengatasi kelangkaan dan antrean parah di SPBU, pembelian Pertalite dan Biosolar kini dibatasi berdasarkan plat nomor kendaraan. Berapa lama kebijakan ini berlaku? Simak selengkapnya hanya di Patokan.com!