Sulsel Alami Kelangkaan BBM, Pemkot Makassar Terapkan Kebijakan WFH ASN

MAKASSAR, PATOKAN.COM — Krisis pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan dalam beberapa pekan terakhir mulai berdampak luas terhadap aktivitas publik dan pelayanan birokrasi. Kelangkaan pasokan tersebut tidak hanya memicu kemacetan parah di sekitar area stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), tetapi juga memicu gesekan sosial di lapangan serta mendorong pemerintah daerah mengambil langkah darurat.

Sebagai respons atas keterbatasan mobilitas dan tingginya beban kemacetan, Pemerintah Kota Makassar memutuskan untuk memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini diambil guna menekan konsumsi energi sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas di jalur-jalur utama yang tersumbat oleh antrean pengisian bahan bakar.

Kronologi Krisis dan Eskalasi Antrean BBM

Kondisi keterbatasan pasokan BBM di wilayah Sulawesi Selatan berkembang melalui rangkaian dinamika berikut:

1. Awal September 2026: Distribusi BBM jenis tertentu, khususnya biosolar dan pertalite, mulai tersendat di beberapa depo wilayah. Fenomena antrean panjang kendaraan mulai tampak di Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Gowa.
2. Pekan Kedua September 2026: Ketegangan meningkat di sejumlah titik pengisian. Di Kabupaten Maros, perselisihan akibat penyerobotan antrean berujung pada keributan fisik antara pengendara dan petugas operator SPBU.
3. Kamis, 10 September 2026: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di Kota Makassar untuk memantau langsung proses penyaluran dan menginstruksikan pengawasan ketat.
4. Jumat, 11 September 2026: Pemerintah Kota Makassar mengumumkan kebijakan penyesuaian kerja berupa WFH bagi ASN yang dijadwalkan berlangsung pada 14–15 September 2026.
5. Minggu, 13 September 2026: Pertamina Patra Niaga mulai menambah kapasitas pasokan dan mengatur skema distribusi khusus, sehingga antrean kendaraan roda dua terpantau mulai melandai di beberapa ruas jalan protokol.

Dampak di Lapangan dan Keluhan Pengemudi Logistik

Kendati antrean kendaraan roda dua menunjukkan tren penurunan pada akhir pekan, situasi berbeda masih dihadapi oleh pengemudi angkutan barang dan kendaraan roda empat. Di sepanjang Jalan AP Pettarani, Makassar, deretan truk logistik masih memadati bahu jalan demi mendapatkan alokasi solar.

Kondisi ini sangat membebani para pekerja sektor logistik yang terancam mengalami keterlambatan pengiriman barang lintas daerah. Sebagian besar sopir mengaku terpaksa bermalam atau menunggu sejak dini hari agar tidak kehilangan kuota pengisian.

"Saya dari tadi pagi mengantre tapi belum dapat-dapat. Kalau saya mau isi solar," keluh Idris, salah seorang pengemudi truk ekspedisi yang tertahan di SPBU Jalan AP Pettarani.

Kepadatan kendaraan berat yang memakan separuh badan jalan arteri tersebut juga memicu penyempitan jalur lalu lintas utama, memperpanjang waktu tempuh warga kota di jam-jam sibuk.

Langkah Terpadu Pertamina dan Pemerintah Daerah

Guna mengatasi persoalan distribusi ini secara struktural, koordinasi intensif dilakukan antara PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, pemerintah provinsi, dan aparat kepolisian. Sejumlah langkah prioritas yang kini diimplementasikan meliputi:

• Peningkatan Kuota Pasokan Harian: Menambah suplai BBM jenis solar dan pertalite ke SPBU-SPBU strategis yang berada di jalur logistik utama.
• Perpanjangan Jam Layanan: Mengoptimalkan waktu operasional SPBU hingga 24 jam dengan sistem pengawasan digital guna mencegah penimbunan.
• Pengamanan Terpadu: Menempatkan personel keamanan di area SPBU guna mengantisipasi potensi gesekan antar-antrean konsumen.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara panik (panic buying). Pemulihan rantai pasok ditargetkan berjalan optimal dalam beberapa hari ke depan seiring percepatan alokasi cadangan energi dari terminal BBM terdekat.