Skema Top Up DBH Disiapkan untuk Biaya ASN dan Rekonstruksi Bencana

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan tengah merancang skema tambahan dana bagi hasil (DBH) yang akan dikucurkan kepada pemerintah daerah. Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap persoalan serius yang melilit banyak daerah, terutama terkait dengan kemampuan membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) dan mendanai proyek rekonstruksi pascabencana. Rencana tersebut mengemuka dalam pertemuan khusus antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya di Jakarta pada awal pekan ini.

Pertemuan itu membahas sejumlah isu krusial, mulai dari dampak bencana alam yang melanda berbagai wilayah hingga tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah dalam memenuhi belanja pegawai. Tito menekankan bahwa banyak daerah berada dalam posisi sulit karena pendapatan asli daerah (PAD) yang terbatas, sementara alokasi dana transfer dari pusat lewat mekanisme DBH kerap tidak mencukupi untuk menutup seluruh kebutuhan pengeluaran rutin, khususnya gaji pegawai.

Skema top up DBH yang digagas akan menjadi suntikan dana tambahan bagi daerah-daerah yang memenuhi kriteria tertentu. Dana tersebut bersumber dari pengelolaan fiskal pusat yang dialokasikan secara khusus melalui pos DBH. Secara teknis, mekanisme ini memungkinkan daerah mendapatkan porsi lebih besar dari penerimaan negara yang dibagihasilkan, melampaui batas alokasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah menciptakan ruang fiskal yang cukup bagi daerah untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji ASN tepat waktu dan membiayai pemulihan infrastruktur publik yang rusak akibat bencana.

Pendekatan ini dinilai lebih cepat dibandingkan dengan mengandalkan perubahan anggaran daerah yang memerlukan waktu dan persetujuan DPRD. Dengan top up DBH, daerah dapat segera memiliki likuiditas tanpa harus mengorbankan pos belanja lain yang sudah direncanakan. Hal ini menjadi penting mengingat sejumlah daerah pascabencana menghadapi dilema antara membangun kembali fasilitas umum yang rusak atau menjaga kestabilan keuangan untuk menggaji ribuan ASN.

Prioritas untuk Daerah Terdampak Bencana

Bencana seperti gempa bumi, banjir bandang, dan tanah longsor yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir telah menghancurkan aset daerah sekaligus menurunkan aktivitas ekonomi lokal. Akibatnya, PAD yang biasanya bersumber dari pajak dan retribusi daerah ikut merosot. Di sisi lain, kebutuhan akan dana operasional aparatur negara justru meningkat karena pegawai harus bekerja ekstra dalam penanganan darurat dan pemulihan. Top up DBH hadir sebagai solusi sementara untuk menambal kesenjangan tersebut.

Purbaya menjelaskan bahwa tim teknis dari kedua kementerian akan segera menyusun indikator dan prioritas daerah penerima. Faktor-faktor seperti tingkat kerusakan infrastruktur, jumlah penduduk terdampak, kapasitas fiskal daerah, serta persentase belanja pegawai terhadap total belanja akan menjadi pertimbangan utama. Daerah dengan belanja pegawai yang tinggi namun PAD rendah serta sedang dalam status tanggap darurat bencana diproyeksikan menjadi penerima awal skema ini.

Pengawasan dan Akuntabilitas

Meski skema ini disambut positif oleh banyak pihak, pemerintah pusat menegaskan bahwa distribusi top up DBH akan dilakukan dengan pengawasan ketat. Mekanisme pelaporan dan audit akan diterapkan untuk memastikan dana benar-benar digunakan untuk membayar gaji ASN dan rekonstruksi, bukan untuk pos pengeluaran lain. Tito mengatakan bahwa Kemendagri akan memperkuat peran inspektorat daerah guna memonitor pemanfaatan dana tersebut secara berkala.

Selain itu, daerah penerima diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara transparan kepada pemerintah pusat dan publik. Jika ditemukan penyimpangan, daerah yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa penghentian dana top up atau pengurangan alokasi DBH pada tahun anggaran berikutnya. Langkah ini untuk mencegah terjadinya moral hazard di mana daerah sengaja mengandalkan top up tanpa berupaya memperbaiki kemandirian fiskal.

Respon Pemerintah Daerah

Sejumlah kepala daerah menyambut baik rencana ini. Mereka menilai skema top up DBH jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan pinjaman daerah yang mensyaratkan pembayaran bunga dan prosedur birokrasi panjang. Dengan tambahan dana tersebut, daerah dapat mempertahankan pelayanan publik tanpa harus melakukan rasionalisasi pegawai yang bisa memicu ketidakstabilan sosial.

Di sisi lain, pengamat keuangan daerah mengingatkan agar pusat tetap mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah secara mandiri. Top up DBH dianggap sebagai terapi kejut yang bersifat temporer, bukan solusi permanen. Oleh karena itu, Kemendagri dan Kemenkeu diharapkan juga menyiapkan program pendampingan teknis bagi daerah agar dapat mengoptimalkan potensi PAD-nya masing-masing, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat bisa dikurangi secara bertahap.

Komitmen Percepatan Pencairan

Purbaya dan Tito berkomitmen untuk mempercepat proses finalisasi kebijakan ini. Rangkaian rapat koordinasi akan digelar dalam waktu dekat untuk menyelaraskan basis data antara Kemendagri, Kemenkeu, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kedua menteri menargetkan agar pencairan dana top up DBH tahap pertama dapat dilakukan sebelum triwulan ketiga tahun anggaran berjalan, sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung oleh daerah yang membutuhkan.

Kesepakatan ini menunjukkan adanya sinergi erat antara otoritas fiskal dan pemerintahan dalam negeri untuk merespons dinamika lapangan. Skema top up DBH diharapkan menjadi instrumen andalan baru dalam menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di tengah krisis yang disebabkan oleh force majeure seperti bencana alam. Dengan begitu, roda pemerintahan dan pelayanan publik di daerah tetap dapat berjalan meskipun sedang menghadapi masa pemulihan yang penuh tantangan.