SEOUL — Korea Selatan Desak Pengambilalihan Komando Militer dari AS

Di tengah meningkatnya eskalasi dinamika keamanan regional di Semenanjung Korea, isu kedaulatan militer kembali menjadi pusat perhatian publik dan pembuat kebijakan di Seoul. Pemerintah Korea Selatan secara tegas menyampaikan komitmennya untuk mempercepat pengambilalihan Komando Operasional Masa Perang (OPCON) dari militer Amerika Serikat. Langkah strategis ini mengusung prinsip fundamental baru, yakni "tanpa syarat tambahan", demi mencegah penundaan birokrasi dan penyesuaian kriteria teknis yang berlarut-larut.

Pernyataan krusial tersebut disampaikan oleh calon Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kang Shin-chul, saat memberikan pandangan resminya menjelang proses uji kepatutan dan kelayakan di Majelis Nasional. Kang menegaskan bahwa kesiapan pertahanan nasional harus diukur berdasarkan kapabilitas riil yang telah dibangun oleh angkatan bersenjata Korea Selatan, bukan oleh dinamika persyaratan teknis yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Reformasi Komando Perang dan Kedaulatan Militer

Struktur komando pertahanan di Semenanjung Korea memiliki latar belakang sejarah yang unik sejak Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1953. Walaupun Korea Selatan telah berhasil memegang kembali wewenang komando operasional masa damai sejak 1994, otoritas tertinggi untuk memimpin pasukan gabungan saat situasi perang meletus masih berada di bawah kendali Panglima Komando Pasukan Gabungan (CFC)—seorang jenderal bintang empat dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat.

Usaha untuk mengembalikan OPCON ke tangan Seoul sebenarnya telah direncanakan sejak beberapa dekade terakhir. Namun, pemindahan kekuasaan militer ini berulang kali tertunda akibat eskalasi ancaman nuklir Korea Utara serta evaluasi kriteria yang kompleks. Kang Shin-chul menilai bahwa penundaan tersebut tidak boleh terus dibiarkan mengikis kemandirian strategi pertahanan negara.

"Pengambilalihan komando operasional masa perang adalah simbol utama kedaulatan sebuah bangsa. Kita harus menyelesaikan proses transisi ini secara tegas dengan berpatokan pada kapabilitas inti yang sudah kita capai, tanpa terhambat oleh syarat-syarat baru yang terus dimunculkan," tegas Kang Shin-chul di hadapan para anggota parlemen.

Evaluasi Kesiapan Militer dan Tantangan Regional

Selama ini, skema transisi OPCON menerapkan prinsip berbasis kondisi (conditions-based transition). Kerangka kerja tersebut mencakup tiga syarat utama: pemenuhan kapabilitas kritis Korea Selatan untuk memimpin pertahanan gabungan, kemampuan penangkalan terhadap ancaman nuklir dan rudal Korea Utara, serta lingkungan keamanan regional yang dinilai kondusif. Namun, Seoul menilai kriteria tersebut kerap menjadi sasaran interpretasi yang terlalu luas.

Guna mendukung peralihan komando ini, militer Korea Selatan telah mengalokasikan anggaran bernilai triliunan won untuk memodernisasi persenjataan nasional. Fokus utama mencakup perkuatan sistem pertahanan udara Korea Air and Missile Defense (KAMD) dan doktrin serangan presisi Kill Chain. Langkah ini dirancang agar Seoul mampu mendeteksi serta menetralkan ancaman musuh secara mandiri.

Pengamat militer menilai bahwa dorongan "tanpa syarat tambahan" merupakan bentuk ketegasan diplomasi pertahanan Seoul. Aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat tidak akan melemah, melainkan bertransformasi menuju bentuk kemitraan yang lebih seimbang dan modern. Kendati demikian, sinergi pengolahan data intelijen, pengawasan, dan pengintaian (ISR) tetap menjadi area vital yang memerlukan penyelarasan intensif antar kedua negara.

Langkah berani ini menandai titik balik penting dalam sejarah pertahanan Korea Selatan. Dengan mematok batas tegas pada kriteria transisi OPCON, Seoul optimistis dapat mengukuhkan kedaulatan militernya sekaligus menjaga stabilitas kawasan Asia Timur secara lebih mandiri dan responsif.