Sekolah Rohingya Terpaksa Tutup Akibat Eskalasi Kebencian di Malaysia

Di tengah hiruk-pikuk kota besar Malaysia, sebuah tragedi sunyi sedang berlangsung. Sedikitnya sembilan pusat pembelajaran komunitas yang melayani anak-anak pengungsi Rohingya terpaksa menghentikan kegiatannya dalam beberapa pekan terakhir. Gelombang ujaran kebencian dan intimidasi yang kian memuncak telah meremukkan benteng terakhir yang menjadi tempat mereka mengejar asa: ruang kelas darurat yang dikelola secara swadaya. Ribuan siswa kini terpaku di rumah, tanpa kepastian kapan atau apakah mereka bisa kembali belajar.

Jejak Kebencian yang Menyasar Anak-anak

Ancaman tidak datang dari satu arah. Dinding-dinding sekolah sederhana yang biasanya riuh oleh suara hafalan Al-Qur’an dan latihan perkalian itu mulai dihiasi grafiti bernada mengusir—"Go back" dan "Tak welcome" menjadi pemandangan pagi yang meresahkan. Telepon misterius dengan suara keras dan sumpah serapah kerap membangunkan para relawan guru di tengah malam. Di media sosial, akun-akun anonim menyerbu halaman komunitas dengan ajakan untuk membershipkan kawasan dari “pendatang haram.” Semua itu menciptakan kabut ketakutan yang begitu pekat.

Seorang pengurus sekolah di Selangor, yang meminta namanya disembunyikan demi keamanan, menceritakan bagaimana seorang siswa berusia sepuluh tahun pulang dengan tubuh gemetar setelah segerombolan orang tak dikenal meneriakinya di perjalanan pulang. Sejak kejadian itu, anak tersebut menolak keluar rumah. Orang tua murid lain mulai menyelipkan rasa was-was yang sama: lebih baik anak tinggal di rumah daripada menjadi sasaran serangan fisik. Akibatnya, kehadiran siswa anjlok drastis, dan tanpa murid, sekolah tidak bisa berdegup.

Hilangnya Ruang Aman untuk Belajar

Pusat-pusat pendidikan yang kini sunyi itu bukanlah sekolah pada umumnya. Mereka berdiri di atas kebaikan donasi individu, menempati ruko sempit atau lantai dua bangunan tua, dan dihidupi oleh guru-guru yang sering kali adalah sesama pengungsi tanpa pelatihan formal. Namun, bagi anak-anak Rohingya yang tumbuh tanpa kewarganegaraan, tempat-tempat itu adalah satu-satunya jendela menuju literasi dan keterampilan dasar. Sistem pendidikan nasional Malaysia tidak membuka pintu bagi mereka yang tidak memiliki dokumen sah, sehingga sekolah komunitas menjadi oase yang menyelamatkan generasi ini dari buta huruf total.

Kini, jendela itu ditutup paksa. Diperkirakan lebih dari 1.500 anak langsung terdampak oleh penutupan ini. Padahal, sebagian dari mereka telah melewati trauma luar biasa saat melarikan diri dari kekerasan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Mereka menyaksikan rumah terbakar, kehilangan anggota keluarga, dan menyeberangi lautan dengan perahu reyot. Sekolah menjadi satu-satunya tempat di mana mereka bisa mulai menyusun kembali kepingan-kepingan masa kecil yang hancur. Ketika tempat itu lenyap, yang tersisa hanyalah rasa tidak aman yang semakin menebal.

Suara Perjuangan dari Balik Jendela

Hafizah, seorang ibu tiga anak yang menetap di kawasan Ampang, tak kuasa menyembunyikan kepedihan. “Anak saya selalu bangun pagi, menyiapkan alat tulisnya sendiri,” tuturnya lirih. “Sekarang dia hanya menatap pintu terkunci dan bertanya, ‘Bu, kapan kita belajar lagi?’ Saya tidak bisa menjawab.” Cerita Hafizah bukanlah satu-satunya. Di seantero Kuala Lumpur dan Selangor, para orang tua saling berbisik tentang bagaimana membujuk anak-anak yang mulai memperlihatkan tanda-tanda stres berat—ngompol kembali, mimpi buruk, atau menangis tanpa sebab.

Bantuan psikososial nyaris tidak tersentuh. Lembaga-lembaga kemanusiaan yang sebelumnya menyumbang alat tulis dan susu kini kewalahan karena permintaan dukungan kesehatan mental membeludak. Seorang aktivis dari Persatuan Kemanusiaan Malaysia mengatakan, “Ini bukan sekadar kehilangan akses pendidikan. Ini adalah perampasan atas rasa aman dan harapan. Anak-anak ini mulai percaya bahwa dunia benci kepada mereka.”

Tanggapan dan Harapan yang Redup

Pihak kepolisian negara bagian mengakui adanya laporan tentang ancaman terhadap komunitas pengungsi, namun hingga kini belum ada langkah signifikan yang mampu mengembalikan kepercayaan publik. Beberapa laporan hanya berujung pada penjagaan sementara, sementara pelaku intimidasi tetap bebas melanjutkan serangan verbal. Sementara itu, UNHCR lewat juru bicaranya menyerukan agar pemerintah Malaysia memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak-anak pengungsi, sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia.

Namun, realitas politik di lapangan tidak sederhana. Gelombang retorika anti-pengungsi dalam pidato-pidato publik dan diskusi daring ikut memanaskan suasana. Ketika tokoh berpengaruh menyederhanakan isu sosial menjadi narasi “kita lawan mereka,” segelintir warga yang merasa terancam ekonominya pun mudah terpantik. Sekolah komunitas yang semula dianggap tidak mengganggu tiba-tiba dipandang sebagai simbol kehadiran asing yang harus dihapus.

Beberapa organisasi masyarakat sipil merespons dengan menggalang program “sekolah di rumah” darurat. Mereka membagikan paket belajar mandiri, mengirimkan pesan suara berisi materi pelajaran lewat WhatsApp, dan sesekali mengadakan kelas sembunyi-sembunyi di tempat yang dianggap lebih aman. Namun, pendekatan ini hanya mampu menjangkau kurang dari separuh anak yang terdampak. Tanpa dukungan dana dan perlindungan hukum yang jelas, upaya tersebut bak menambal perahu bocor dengan selotip.

Masa Depan Tanpa Kepastian

Malaysia saat ini menampung lebih dari 100.000 pengungsi Rohingya yang tercatat di UNHCR, meskipun pemerintah Kuala Lumpur tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951. Posisi ini membuat nasib mereka terus berada di persimpangan gelap: tidak bisa dipulangkan karena ancaman persekusi di Myanmar, namun juga tidak diizinkan membangun kehidupan yang bermartabat melalui pekerjaan legal atau pendidikan formal. Dengan hilangnya sekolah-sekolah komunitas, faktor terakhir yang masih memberikan secercah normalitas ikut sirna.

Para pemerhati anak memperingatkan bahwa penutupan ini berpotensi menciptakan efek domino jangka panjang. Anak yang tidak mendapat stimulasi kognitif dan sosial selama bertahun-tahun akan semakin rentan terhadap eksploitasi, perkawinan dini, atau radikalisasi. Generasi yang bisa menjadi jembatan perdamaian di masa depan justru akan tumbuh dalam kebisuan dan kemarahan yang tertahan.

Di ujung gang sempit, di dekat sebuah sekolah yang kini digembok, selembar poster lusuh masih menempel. Tulisannya hampir pudar: “Setiap anak berhak bermimpi.” Tapi kini, mimpinya harus kembali bersembunyi di balik ketakutan yang tak kunjung reda.