Sekolah Pengungsi Rohingya Ditutup, Dampak Kebencian di Malaysia Meningkat

Gelombang sentimen anti-migran yang kian membara di Malaysia telah mendorong penutupan sembilan lembaga pendidikan yang selama ini menjadi harapan bagi anak-anak pengungsi Rohingya. Dalam hitungan hari, ribuan siswa mendadak kehilangan akses ke ruang belajar setelah otoritas setempat menghentikan operasional sekolah-sekolah tersebut di bawah tekanan eskalasi ujaran kebencian yang semakin sulit dibendung. Kejadian ini menandai babak baru krisis kemanusiaan yang membayangi kehidupan komunitas yang telah terkatung-katung tanpa kewarganegaraan itu.

Keputusan menutup sembilan sekolah pengungsi tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Selama beberapa pekan terakhir, platform media sosial dan ruang publik di Malaysia dibanjiri narasi kebencian yang menargetkan kelompok minoritas Muslim ini. Seruan-seruan agar warga Rohingya diusir dari negara jiran itu bergema semakin lantang, menciptakan atmosfer permusuhan yang akhirnya merembes ke ranah pendidikan. Sekolah-sekolah yang semula berfungsi sebagai tempat berlindung sekaligus pusat belajar kini dipaksa menutup gerbangnya, sebagian karena tekanan massa, sebagian lain karena ancaman keamanan yang nyata terhadap murid dan guru.

Anak-anak dalam Bayang-bayang Intimidasi

Bagi banyak anak Rohingya, sekolah bukan sekadar gedung. Ia adalah jeda dari trauma, tempat di mana mereka bisa kembali merasakan menjadi manusia biasa yang layak bermimpi. Namun, dengan penutupan ini, ribuan anak terusir dari bangku-bangku kayu sederhana yang selama ini menjadi tumpuan mereka. Sejumlah laporan dari lapangan menyebutkan bahwa anak-anak tersebut tidak hanya kehilangan pendidikan, tetapi juga mengalami intimidasi langsung ketika mencoba beraktivitas di sekitar permukiman darurat mereka. Mereka kerap dibentak, dilempari benda-benda, dan dihina dengan kata-kata yang merendahkan asal-usul mereka. Beberapa di antaranya bahkan takut untuk keluar dari tempat tinggal sementara yang sesak.

Intimidasi ini bukanlah fenomena baru. Selama bertahun-tahun, pengungsi Rohingya di Malaysia hidup di bawah status hukum yang abu-abu, tanpa perlindungan resmi dari pemerintah. Mereka tidak diakui sebagai pengungsi berdasarkan undang-undang Malaysia dan rentan terhadap eksploitasi, penangkapan, serta deportasi. Namun, yang berubah kini adalah skala kebencian yang tersebar melalui saluran digital. Narasi-narasi yang mempersepsikan mereka sebagai ancaman ekonomi, penyebar penyakit, atau kelompok yang menodai identitas nasional telah secara sistematis membentuk opini publik yang memusuhi. Alhasil, anak-anak yang tak pernah berbuat salah pun ikut menanggung getahnya.

Pendidikan yang Terputus, Masa Depan yang Suram

Penutupan sembilan sekolah pengungsi ini akan berdampak jauh melampaui hilangnya kemampuan baca-tulis. Para relawan dan organisasi kemanusiaan menyebut bahwa pendidikan informal ini selama ini menjadi benteng terakhir melawan putus asa. Tanpa adanya akses kelas, anak-anak Rohingya terancam kembali ke dalam lingkaran kemiskinan, pekerja anak, dan bahkan perkawinan usia dini. Mereka yang sebelumnya telah menunjukkan bakat dan tekad besar kini harus menerima kenyataan pahit bahwa mimpi untuk menjadi guru, perawat, atau insinyur mungkin tak akan pernah tergapai.

Parahnya, tak ada jaring pengaman sistemik dari pemerintah Malaysia untuk mengisi kekosongan ini. Sekolah-sekolah pengungsi dioperasikan secara mandiri oleh komunitas dan lembaga non-pemerintah, dengan kurikulum seadanya dan guru sukarela. Ketika institusi-institusi tersebut runtuh satu per satu, ribuan anak langsung jatuh ke jurang tanpa kepastian. Seorang relawan yang enggan disebutkan namanya menggambarkan betapa murungnya wajah-wajah kecil yang dulu biasa berlarian riang ke sekolah. “Mereka bertanya, apakah kami akan bisa belajar lagi? Dan kami tidak punya jawaban,” ujarnya dengan nada sengau.

Akar Persoalan dan Seruan Perlindungan

Di balik tragedi kemanusiaan ini, terletak persoalan yang jauh lebih dalam: kegagalan Malaysia meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Tanpa kerangka hukum yang melindungi pengungsi, mereka terus berada dalam posisi tawar yang sama sekali tidak ada. Sentimen anti-migran yang tumbuh subur dirawat oleh politikus dan tokoh-tokoh berpengaruh yang mencari popularitas murah dengan menyalahkan kaum paling rentan. Penutupan sembilan sekolah hanyalah gejala dari penyakit yang lebih besar: erosi solidaritas kemanusiaan di tengah masyarakat yang dipolitisasi.

Para pegiat hak asasi mendesak pemerintah Malaysia untuk segera mengambil langkah-langkah perlindungan, tidak hanya bagi komunitas Rohingya secara umum, tetapi khususnya bagi anak-anak. Mereka menuntut agar sekolah-sekolah tersebut diizinkan beroperasi kembali di bawah pengamanan yang memadai, serta agar aparat menindak tegas penyebar ujaran kebencian. Namun, realitas politik dalam negeri Malaysia yang kompleks membuat tanggapan resmi terasa gamang. Di tengah kebisuan itu, anak-anak Rohingya terus menanti keajaiban di tenda-tenda pengungsian yang lapuk.

Sementara itu, organisasi internasional seperti UNHCR dan UNICEF menyatakan keprihatinan mendalam. Mereka mengingatkan bahwa akses pendidikan adalah hak dasar setiap anak, tanpa memandang status kewarganegaraan mereka. Dalam pernyataan bersama yang dirilis awal pekan ini, mereka menekankan bahwa penutupan sekolah-sekolah tersebut berpotensi menciptakan generasi Rohingya yang hilang—generasi yang tidak hanya tak memiliki tanah air, tetapi juga tak memiliki bekal pengetahuan untuk membangun kehidupan yang bermartabat. “Ini adalah pukulan telak bagi jutaan dolar bantuan kemanusiaan yang selama ini disalurkan untuk memberdayakan komunitas pengungsi,” demikian bunyi pernyataan itu.

Di lapangan, skenario terburuk tampaknya semakin mendekat. Beberapa keluarga Rohingya mulai merencanakan kembali perjalanan berbahaya melalui laut demi menyelamatkan anak-anak mereka dari kebencian yang kian menghimpit. Ironisnya, laut yang sama telah menelan ribuan nyawa pengungsi Rohingya dalam beberapa tahun terakhir. Pelarian semacam ini hanya akan menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan yang seharusnya bisa dicegah. Krisis ini bukan sekadar persoalan Malaysia, melainkan ujian bagi seluruh kawasan ASEAN untuk membuktikan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan masih memiliki arti di tengah riuh politik praktis.

Hingga kini, belum ada tanda bahwa sembilan sekolah pengungsi itu akan dibuka kembali. Di bawah bayang-bayang kebencian yang masih memuncak, masa depan ribuan anak Rohingya terus merenggang dari harapan. Mereka adalah korban dari konflik yang tak mereka mulai, dan kini menjadi sasaran kebencian yang tak mereka mengerti. Di negeri yang sering menyuarakan nilai-nilai Islam dan kesederhanaan, anak-anak yang lahir dari etnis yang sama-sama Muslim ini justru terpinggirkan ke titik paling sunyi. Dunia menyaksikan, namun seakan tak kuasa berbuat banyak.