Sekjen PBB Desak Pencabutan Total Sanksi terhadap Suriah

Antonio Guterres, pemimpin tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa, kembali melontarkan desakan tegas kepada negara-negara di seluruh penjuru dunia agar segera menanggalkan seluruh rezim sanksi yang selama ini membebani Suriah. Dalam pernyataan terbarunya, Guterres menegaskan bahwa penghentian penuh terhadap pembatasan ekonomi dan finansial itu bukan lagi wacana opsional, melainkan telah menjelma menjadi keniscayaan kemanusiaan yang tidak bisa ditawar-tawar.

Akar Krisis dan Lahirnya Sanksi

Suriah telah terperosok ke dalam jurang konflik bersenjata yang menghancurkan sejak gelombang pemberontakan Arab Spring menerjang negara itu pada Maret 2011. Pemerintahan Bashar al-Assad merespons aksi protes rakyat dengan represi brutal, memicu perang saudara akut yang menewaskan lebih dari setengah juta orang dan memaksa separuh populasi meninggalkan rumah mereka. Sebagai reaksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia sistematis, penggunaan senjata kimia terhadap warga sipil, dan pembantaian massal, Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Australia, dan sejumlah negara Arab menjatuhkan paket sanksi paling komprehensif dalam sejarah Timur Tengah modern. Sanksi tersebut mencakup pembekuan aset pejabat rezim, embargo minyak dan gas, larangan impor peralatan strategis, pembatasan penerbangan, serta isolasi dari sistem perbankan global. Tujuannya adalah memaksa Damaskus untuk mengambil jalur politik dan menghentikan penindasan terhadap oposisi. Namun, seiring berjalannya waktu, efek sampingnya justru menebar luka yang lebih luas.

Dampak Kemanusiaan yang Membelenggu Rakyat

Guterres menggarisbawahi bahwa sanksi ekonomi tersebut telah menjadi bumerang yang menghantam masyarakat kelas bawah. Menurut data badan-badan PBB, lebih dari 90 persen penduduk Suriah kini menggantungkan hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem. Suku cadang alat berat, perangkat medis, bahan baku farmasi, hingga pupuk dan benih pertanian menjadi barang mewah yang nyaris mustahil diimpor. Akibatnya, rumah sakit kekurangan alat dialisis dan obat kanker, pembangkit listrik rusak tanpa bisa diperbaiki, dan petani tidak mampu menanam gandum untuk menopang ketersediaan pangan. Sanksi perbankan juga membuat organisasi kemanusiaan internasional harus melewati jalur birokrasi rumit untuk mengirim dana operasional, meski bantuan kemanusiaan secara resmi dikecualikan dari aturan pembatasan. Guterres menekankan bahwa keleluasaan rezim dalam mengeksploitasi bantuan bukanlah alasan untuk menghukum puluhan juta warga tak berdosa.

Gempuran Bencana Alam dan Kegagalan Kolektif

Gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,8 magnitudo yang mengguncang perbatasan Turki-Suriah pada Februari 2023 menjadi bukti paling telanjang dari hambatan yang diciptakan oleh sanksi. Ketika dunia bergegas mengirim tim penyelamat dan bantuan logistik ke Turki, korban di sisi Suriah harus menunggu berhari-hari di tengah cuaca dingin tanpa alat berat untuk membongkar reruntuhan. Parahnya, sebagian besar negara donor ragu-ragu mengirim bantuan langsung karena kekhawatiran melanggar aturan kepatuhan sanksi. Guterres menyebut tragedi itu sebagai kegagalan kolektif yang seharusnya menjadi titik balik untuk mengevaluasi ulang efektivitas sanksi. Beliau menegaskan bahwa bencana serupa yang akan datang tidak boleh lagi dibalas dengan respons yang terhambat oleh instrumen politik.

Seruan Pencabutan: Bukan Hanya Soal Bantuan

Sekretaris Jenderal PBB tidak hanya meminta kelonggaran sementara untuk pengiriman bantuan kemanusiaan, melainkan pencabutan total dan permanen. Menurutnya, Suriah tidak akan mampu membangun kembali rumah sakit, sekolah, instalasi air bersih, dan jaringan listrik apabila tetap dikucilkan dari perdagangan internasional. Rekonstruksi pasca-perang yang ditaksir menelan biaya lebih dari 400 miliar dolar AS itu membutuhkan partisipasi investor, perusahaan konstruksi, dan produsen alat berat yang saat ini semuanya terganjal sanksi. Jika dunia bersikukuh mengunci Suriah, Guterres memperingatkan bahwa ribuan pemuda akan terus terpaksa bergabung dengan kelompok bersenjata atau mengambil jalan migrasi ilegal ke Eropa, menciptakan lingkaran nestapa yang tak berkesudahan.

Proses Politik dan Akuntabilitas

Guterres tidak menutup mata terhadap dosa yang dilakukan rezim Assad. Ia dengan jelas menyebutkan bahwa pencabutan sanksi harus diiringi oleh kemajuan konkret di ranah politik sesuai Resolusi 2254 Dewan Keamanan PBB, yang mencakup reformasi konstitusional, pemilu bebas di bawah pengawasan internasional, dan partisipasi penuh oposisi serta masyarakat sipil tanpa perundungan. Namun, ia memperingatkan bahwa menunda pencabutan sanksi hingga tercapainya transisi politik yang sempurna hanya akan memperpanjang penderitaan dan mempersempit peluang rekonsiliasi damai. Mekanisme akuntabilitas terhadap pelaku kejahatan perang, melalui Mahkamah Pidana Internasional atau pengadilan hibrida, harus tetap berjalan tanpa mengaitkannya dengan status sanksi yang memengaruhi individu-individu tertentu.

Respons Internasional yang Terbelah

Desakan PBB ini diperkirakan akan menghadapi medan diplomatik yang berliku. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan anggota Uni Eropa, masih enggan memberikan keringanan sanksi tanpa jaminan perilaku Damaskus yang lebih beradab. Sebaliknya, Rusia dan China telah berulang kali menggunakan hak veto di Dewan Keamanan untuk melindungi Suriah dari sanksi tambahan dan mendorong pencabutan sanksi unilateral. Sementara itu, Liga Arab secara mengejutkan telah kembali merangkul Damaskus, dan negara-negara seperti Yordania, Irak, serta Lebanon punya kepentingan vital untuk menormalkan hubungan ekonomi karena limpahan krisis telah merusak infrastruktur perbatasan dan kawasan mereka. Guterres berharap dinamika regional ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk membangun konsensus global.

Jalan Menuju Normalisasi Kemanusiaan

Di ujung pernyataannya, Guterres menekankan bahwa prioritas tertinggi adalah menyelamatkan nyawa dan mengembalikan martabat manusia Suriah yang telah puluhan tahun direnggut. Ia mengajak komunitas internasional untuk tidak menggunakan sanksi sebagai pelampiasan frustrasi geopolitik, melainkan menghidupkan kembali semangat solidaritas yang menjadi fondasi pembentukan PBB. Pencabutan total sanksi, menurutnya, bukanlah hadiah untuk penguasa, melainkan investasi untuk stabilitas kawasan dan masa depan generasi Suriah yang hampir habis. Keputusan tersebut, pungkasnya, akan menjadi ujian sejati bagi komitmen dunia terhadap prinsip kemanusiaan yang tidak boleh terseleksi oleh kepentingan politik sesaat.