Saling Serang Netanyahu Vs Mamdani, Dunia Siaga Konflik Baru

Ketegangan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Wali Kota New York Aamir Mamdani telah melampaui batas pertukaran diplomatik biasa. Perseteruan yang bermula dari seruan terbuka sang wali kota agar Netanyahu ditangkap atas dugaan kejahatan perang di Gaza kini berubah menjadi pertempuran narasi yang berpotensi memantik krisis hubungan lintas-atlantik. Netanyahu menuduh Mamdani menyebarkan kebencian dan memicu gelombang antisemitisme—sebuah klaim yang langsung ditepis dengan tajam oleh Mamdani, yang menegaskan posisinya sebagai penegak keadilan universal.

Akar Kemarahan yang Menjalar

Konfrontasi ini tidak muncul dari ruang hampa. Aamir Mamdani, mantan pengacara hak asasi manusia dan profesor hukum yang kini menduduki kursi Wali Kota New York ke-112, telah lama dikenal karena sikap vokalnya terhadap operasi militer Israel di wilayah Palestina. Pada awal pekan ini, dalam sebuah pidato di hadapan Dewan Kota, Mamdani secara eksplisit menyebut Netanyahu bertanggung jawab atas dugaan bom curah yang menewaskan ratusan warga sipil di Jabalia dan pengepungan bantuan kemanusiaan yang oleh Mahkamah Internasional dikategorikan sebagai tindakan yang berpotensi melanggar Konvensi Genosida. Dengan suara lantang, Mamdani menyerukan kepada pemerintah federal Amerika Serikat agar memberlakukan yurisdiksi universal, menangkap Netanyahu andai ia menginjakkan kaki di wilayah AS, dan menyerahkannya ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Sontak, pernyataan itu membakar amarah kantor Perdana Menteri Israel. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Kantor Netanyahu merilis pernyataan resmi yang mengecam Wali Kota Mamdani sebagai "provokator yang menyebarkan kebohongan berbahaya" dan menuduh sang wali kota "memberi peluru kepada para pembenci Yahudi" di seluruh dunia. Netanyahu secara pribadi menulis di platform media sosial: "Mamdani tidak lebih dari sekutu de facto Hamas yang berbicara dari balik bangku kekuasaan di jantung kota paling multikultural di dunia."

Kebencian yang Difabrikasi?

Tuduhan Netanyahu bahwa seruan penangkapan itu merupakan bagian dari kampanye antisemitisme yang lebih luas langsung disambut dengan pembelaan keras dari kubu Mamdani. Dalam jumpa pers yang disiarkan langsung, Wali Kota New York itu menolak keras klaim tersebut. "Mengkritik seorang pemimpin atas dugaan kejahatan perang bukanlah kebencian terhadap ras atau agama—itu adalah kewajiban moral setiap manusia," tegasnya. Ia mengingatkan bahwa Richard Goldstone, seorang Yahudi Afrika Selatan, pernah memimpin misi pencari fakta PBB yang menemukan bukti kejahatan perang di Gaza tanpa ada yang berani menyebutnya antisemit.

Mamdani menambahkan bahwa retorika Netanyahu hanya bertujuan mengalihkan perhatian dari semakin banyaknya laporan forensik yang bocor dari badan-badan PBB. Ia merujuk pada kesaksian dokter-dokter yang bertugas di Rumah Sakit Al-Shifa, laporan pembantaian warga yang mengantre bantuan di bundaran Al-Rashid, serta puing-puing rumah yang dihancurkan dengan keluarga di dalamnya. "Jika menuntut pertanggungjawaban atas darah yang tumpah disebut menyebar kebencian, maka keadilan benar-benar telah mati," kata Mamdani dengan nada bergetar.

Gelombang Dukungan dan Kecaman Silang

Perseteruan Netanyahu-Mamdani segera memecah belah peta politik New York dan Washington. Anggota Kongres dari sayap progresif seperti Alexandria Ocasio-Cortez menyatakan solidaritas kepada Mamdani, sementara puluhan rabi dari berbagai sinagoge di Brooklyn mengirim surat terbuka yang menyebut pidato sang wali kota "menyulut kebencian dan membahayakan komunitas Yahudi di kota ini." Di sisi lain, koalisi organisasi akar rumput Yahudi termasuk Jewish Voice for Peace justru menggelar unjuk rasa di depan kantor wali kota, memuji keberaniannya dan menyatakan bahwa "Netanyahu tidak mewakili kami."

Di Tel Aviv, lini massa sayap kanan Israel menggelar aksi simbolis membakar potret Mamdani dan bendera kota New York. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mendesak pemerintah untuk menarik Duta Besar Israel dari PBB dan mengisolasi dirinya dari forum-forum yang dipimpin Wali Kota New York. Isu ini juga memantik perdebatan sengit di Dewan Keamanan PBB: Rusia dan Tiongkok menyatakan mendukung hak setiap negara untuk menuntut pertanggungjawaban hukum atas kejahatan perang, sementara blok Barat masih terpecah antara solidaritas tradisional terhadap Israel dan meningkatnya frustrasi akan blokade kemanusiaan di Gaza.

Bayang-bayang "Perang Terbuka"

Para analis hubungan internasional mulai mewanti-wanti bahwa eskalasi verbal ini berpotensi menjelma menjadi semacam "perang terbuka" melalui perangkat diplomasi kota dan negara bagian. New York, sebagai tuan rumah markas besar PBB, memegang kunci logistik bagi banyak diplomat dan bahkan bagi kunjungan para pemimpin dunia. Jika Mamdani benar-benar mendorong penangkapan fisik, skenario yang paling mencemaskannya adalah bentrokan hukum antara yurisdiksi kepolisian New York, FBI, Secret Service, dan protokol kekebalan kepala pemerintahan asing.

Profesor hukum internasional dari Columbia University, Eleanor Frost, menjelaskan bahwa meskipun konsep penangkapan seorang perdana menteri di atas kertas bisa diajukan melalui prinsip yurisdiksi universal yang dianut oleh Konvensi Jenewa, realitas politiknya akan menimbulkan guncangan hebat. "Kita belum pernah menyaksikan Wali Kota New York secara terbuka menyatakan akan menyeret Perdana Menteri Israel ke pengadilan. Ini adalah preseden yang bisa mengubah cara kota-kota global menjalankan diplomasi hak asasi manusianya sendiri," ujar Frost. Ia menambahkan bahwa Gedung Putih kemungkinan akan turun tangan, mengingat hubungan bilateral AS-Israel berada di ambang titik didih pasca-penundaan pengiriman bantuan militer besar-besaran.

Komunitas di Persimpangan

Di tingkat akar rumput, ketegangan ini terasa nyata. Di Williamsburg, Brooklyn, seorang pemilik toko roti Yahudi Ortodoks mengaku bahwa ia harus menambah penjagaan setelah tokonya dicoret-coret grafiti bernada kebencian—entah dipicu oleh pernyataan Mamdani atau justru oleh pemberitaan media yang menyulut bara api. Di belahan Queens, aktivis pro-Palestina mengaku menerima ancaman pembubaran paksa setiap kali mengadakan kajian di taman umum, dengan alasan "menyebarkan kebencian" sesuai narasi yang dipopulerkan oleh kantor Netanyahu.

Namun, di tengah panasnya suhu politik, sejumlah pemimpin lintas agama justru berinisiatif membuka ruang dialog. Imam Masjid Al-Farooq dan Rabi Agung Reform New York mengadakan doa bersama, menyerukan agar "kebenaran tidak dikorbankan demi loyalitas buta, dan persaudaraan tidak dibunuh oleh mobilisasi kebencian". Mereka meminta kedua tokoh—Netanyahu dan Mamdani—untuk menurunkan tensi dan menghindari retorika yang hanya menguntungkan para ekstremis di kedua belah pihak.

Kini, mata dunia tertuju pada pertemuan Majelis Umum PBB minggu depan, di mana Netanyahu dijadwalkan berpidato secara virtual. Wali Kota Mamdani telah menyatakan akan hadir langsung di area markas besar untuk menemui delegasi hak asasi manusia dari berbagai negara. Apakah bentrokan simbolik itu akan tetap berada di ranah kata-kata, ataukah akan menjelma menjadi langkah hukum konkret yang belum pernah terjadi sebelumnya, itulah pertanyaan yang membuat banyak ibu kota gelisah. Yang pasti, hubungan antara Perdana Menteri Israel dan Wali Kota New York telah memasuki fase yang oleh diplomat veteran disebut sebagai "perang dingin kota melawan negara"—sebuah babak baru yang penuh risiko dan ketidakpastian.