Rencana Kemasan Polos Rokok Dinilai Picu Lonjakan Barang Ilegal dan Rugikan Industri

Kementerian Kesehatan menggodok rancangan aturan yang akan mewajibkan semua produk tembakau beredar di dalam kemasan seragam. Konsep kemasan polos ini merupakan salah satu strategi pengendalian konsumsi rokok yang dinilai paling efektif oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Namun, ide penyeragaman bentuk dan warna bungkus rokok tersebut tidak luput dari hantaman kritik. Pelaku industri, pedagang, hingga pengamat ekonomi menilai kebijakan itu justru kontraproduktif karena dapat melemahkan pengawasan terhadap rokok ilegal sekaligus merugikan rantai ekonomi nasional yang bergantung pada sektor tembakau.

Latar Belakang dan Misi Pengendalian Tembakau

Pemerintah telah berkomitmen untuk menekan angka perokok demi melindungi kesehatan masyarakat. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan prevalensi perokok dewasa di Indonesia mencapai lebih dari 33 persen, dan angka perokok anak terus meningkat. Kemasan rokok yang penuh warna dan logo dianggap sebagai bentuk iklan yang sangat kuat, terutama bagi kelompok muda. Dengan menyeragamkan kemasan menjadi polos dan hanya menampilkan peringatan kesehatan bergambar, diharapkan daya tarik visual produk tembakau dapat sirna. Negara seperti Australia yang telah menerapkan kebijakan ini sejak 2012 melaporkan penurunan prevalensi merokok dari 15,1 persen menjadi 11,6 persen dalam kurun delapan tahun. Namun, tidak semua pakar sepakat bahwa penurunan tersebut sepenuhnya disebabkan oleh kemasan polos, mengingat Australia juga menaikkan cukai secara agresif dalam periode yang sama.

Peringatan dari Pelaku Usaha

Para pengusaha menyuarakan bahwa kebijakan ini bisa menjadi karpet merah bagi sindikat pemalsu. Tanpa ciri khas pada kemasan, konsumen awam sulit membedakan produk asli dan tiruan. Akibatnya, volume rokok ilegal yang selama ini menyusup melalui pelabuhan tikus dan pasar gelap diprediksi akan melonjak. Data dari Asosiasi Pengusaha Rokok Indonesia (GAPPRI) memperkirakan bahwa peredaran rokok ilegal saat ini sudah mencapai sekitar 7 persen dari total konsumsi nasional, dan angka itu bisa naik dua hingga tiga kali lipat jika kemasan polos diwajibkan tanpa sistem pengawasan yang memadai. Kenaikan tersebut berbanding lurus dengan potensi hilangnya penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Menurut hitung-hitungan sejumlah ekonom, setiap kenaikan 1 persen pangsa rokok ilegal setara dengan kerugian negara sekitar Rp1,2 triliun per tahun. Jadi, jika benar terjadi lonjakan 10 persen, negara bisa kehilangan lebih dari Rp12 triliun setiap tahunnya. Angka ini belum termasuk dampak pada rantai pasok legal yang menggantungkan hidup dari industri tembakau.

Ancaman bagi Pekerja dan Petani

Industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik, hingga pedagang eceran. Kebijakan kemasan polos dikhawatirkan akan menggairahkan perdagangan rokok ilegal yang tentu tidak membeli daun tembakau lokal maupun mempekerjakan pekerja formal. Pabrik-pabrik rokok skala kecil dan menengah yang selama ini menggantungkan penjualan pada loyalitas merek di kalangan konsumen dewasa juga akan terdampak paling parah. Sebab, ketika kemasan tidak lagi bisa menjadi pembeda, konsumen cenderung beralih ke produk yang paling murah—yang sering kali berasal dari jalur ilegal. Seorang peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) menyebutkan bahwa tanpa intervensi yang tepat, kebijakan ini dapat mengakibatkan hilangnya puluhan ribu lapangan kerja dalam kurun lima tahun ke depan. Dia menambahkan, pemerintah perlu mempertimbangkan pemberdayaan alternatif ekonomi bagi daerah-daerah penghasil tembakau seperti Temanggung, Madura, dan Lombok sebelum memberlakukan aturan drastis.

Perspektif Kesehatan Masyarakat

Di kubu berseberangan, para pegiat kesehatan menilai bahwa kekhawatiran soal rokok ilegal merupakan taktik menakut-nakuti yang kerap diembuskan industri. Mereka berpendapat bahwa negara-negara yang menerapkan kemasan polos tidak serta-merta mengalami banjir rokok gelap yang tidak terkendali. Australia, misalnya, memang mencatat sedikit peningkatan pada awal implementasi, tetapi kemudian berhasil ditekan lewat penguatan penegakan hukum dan sistem lacak digital. Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, melalui sebuah diskusi virtual, menekankan bahwa yang dibutuhkan adalah komitmen pemerintah untuk sekaligus memperkuat pengawasan peredaran rokok, bukan mengorbankan kebijakan kesehatan karena takut pada ancaman kejahatan. Baginya, rokok ilegal sudah menjadi masalah sebelum kemasan polos ada; aturan baru justru bisa menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh dengan teknologi pelacakan yang lebih canggih.

Mencari Formula yang Berimbang

Perdebatan sengit antara sektor kesehatan dan ekonomi ini menuntut pemerintah untuk tidak terburu-buru. Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI telah mengusulkan agar rencana kemasan polos diuji coba terlebih dahulu di beberapa kota sebelum diterapkan secara nasional. Selain itu, pemerintah diminta menyiapkan peta jalan yang jelas: bagaimana memberantas rokok ilegal, melindungi petani, serta menjaga stabilitas penerimaan cukai. Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian disebut-sebut mulai berkoordinasi untuk menghitung dampak fiskal dan sosial dari kebijakan tersebut. Publik pun berharap agar keputusan akhir nantinya tidak hanya berlandaskan keberanian politik semata, tetapi juga data dan fakta yang matang. Karena, seperti kata seorang pengamat kebijakan publik, membangun kesehatan tidak boleh menghancurkan penghidupan.