Rektor Unsoed Terjaring OTT, Komisi X Ajak Kemendiktisaintek Benahi Tata Kelola

Purwokerto — Dunia pendidikan tinggi kembali diguncang kabar mengejutkan. Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Akhmad Sodiq, dilaporkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh aparat penegak hukum. Peristiwa ini sontak menyedot perhatian publik, khususnya kalangan legislatif yang membidangi pendidikan, hingga memicu rencana langkah tindak lanjut di tingkat pusat.

Kabar yang Mengguncang Kampus

Informasi mengenai penangkapan tersebut beredar luas dan menjadi perbincangan hangat, baik di lingkungan kampus maupun di ruang publik. Unsoed sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Jawa Tengah yang selama ini dikenal memiliki reputasi baik dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, kabar yang menimpa pimpinan tertingginya dinilai sebagai tamparan besar bagi dunia akademik.

Hingga berita ini ditulis, belum banyak rincian yang bisa dipublikasikan mengenai kronologi maupun konstruksi perkara yang menjerat pimpinan kampus tersebut. Namun, spekulasi di lapangan mengarah pada dugaan praktik penyimpangan dalam proses penerimaan mahasiswa baru, sebuah area yang selama ini menjadi titik rawan dalam tata kelola perguruan tinggi.

Keprihatinan Komisi X DPR RI

Menanggapi peristiwa tersebut, Komisi X DPR RI yang membidangi urusan pendidikan langsung menyatakan keprihatinan mendalam. Para anggota dewan menilai kasus ini bukan sekadar persoalan hukum personal, melainkan cermin dari lemahnya sistem pengawasan internal di lingkungan kampus.

Lebih jauh, Komisi X menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi harus dijaga. Ketika praktik curang dibiarkan mengakar, maka kualitas lulusan, kredibilitas kampus, dan masa depan generasi muda yang ikut terdampak. Karena itu, respons cepat dari seluruh pemangku kepentingan menjadi keniscayaan.

Rapat dengan Kemendiktisaintek

Sebagai langkah konkret, Komisi X DPR RI berencana menggelar rapat dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas secara menyeluruh persoalan tata kelola penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri.

Dalam forum tersebut, sejumlah agenda dipastikan akan mengemuka. Mulai dari evaluasi sistem seleksi masuk, penguatan mekanisme pengawasan, hingga pembahasan tentang perlunya sanksi tegas bagi pihak-pihak yang terbukti melanggar. Para legislator berharap agar perbaikan yang dihasilkan nantinya bersifat sistemik, bukan hanya respons sesaat terhadap kasus yang tengah berjalan.

Penerimaan Mahasiswa sebagai Titik Rawan

Isu penerimaan mahasiswa memang kerap menjadi sorotan. Setiap tahun, jutaan calon mahasiswa bersaing memperebutkan kursi di perguruan tinggi negeri. Persaingan yang ketat, ditambah kuota yang terbatas, kerap memunculkan celah bagi praktik-praktik tidak sehat, seperti jual beli kursi, manipulasi nilai, hingga penyalahgunaan jalur mandiri.

Kondisi inilah yang menurut sejumlah pengamat menjadi alasan mengapa sektor ini harus mendapat perhatian serius. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan seleksi menjadi kata kunci yang tidak bisa ditawar lagi. Tanpa keduanya, integritas pendidikan tinggi nasional akan terus dipertanyakan.

Perlu Perbaikan Sistemik

Para pengamat pendidikan yang dimintai tanggapannya menilai bahwa penyelesaian kasus semacam ini tidak cukup berhenti pada proses hukum terhadap pelaku. Dibutuhkan pembenahan yang lebih fundamental, mulai dari penguatan kode etik, perbaikan mekanisme audit internal, hingga keterbukaan informasi kepada publik.

Selain itu, peran serta mahasiswa, orang tua, dan masyarakat dalam mengawasi jalannya penerimaan mahasiswa juga dinilai penting. Dengan keterlibatan semua pihak, ruang gerak oknum yang berniat menyalahgunakan kewenangannya bisa dipersempit.

Harapan untuk Perbaikan ke Depan

Komisi X DPR RI berharap rapat dengan Kemendiktisaintek nantinya melahirkan rekomendasi yang jelas dan terukur. Target utamanya sederhana: tidak ada lagi ruang bagi praktik kecurangan dalam penerimaan mahasiswa di masa mendatang.

Kepercayaan publik memang butuh waktu untuk dibangun, namun bisa runtuh dalam sekejap. Karena itu, setiap kasus yang mencoreng dunia pendidikan harus dijadikan pelajaran berharga untuk memperbaiki diri, bukan sekadar diberitakan dan dilupakan.

Bagi Unsoed sendiri, kasus ini menjadi ujian berat bagi institusi. Di tengah proses hukum yang berjalan, kampus diharapkan tetap mampu menjalankan fungsi akademiknya dengan baik dan menjaga proses belajar mengajar agar tidak terganggu. Kredibilitas institusi ke depan akan sangat ditentukan oleh bagaimana seluruh pihak menyikapi dan mengambil pelajaran dari peristiwa ini.

Publik kini menanti langkah nyata dari para pemangku kepentingan. Pertemuan Komisi X dengan Kemendiktisaintek menjadi momen yang ditunggu untuk memastikan bahwa tata kelola penerimaan mahasiswa benar-benar dibenahi, demi masa depan pendidikan tinggi Indonesia yang lebih bersih dan bermartabat.