Ratusan Ribu Pekerja Tembakau Waswas Kena PHK Imbas Aturan Kemasan Polos

Jakarta — Gelombang penolakan terhadap rencana penerapan kemasan rokok polos semakin meluas. Pelaku usaha dan petani tembakau menyatakan kekhawatiran mendalam bahwa kebijakan tersebut akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang mengancam ratusan ribu pekerja di sektor ini.

Aturan kemasan polos yang sedang digodok pemerintah bertujuan mengurangi daya tarik rokok, terutama di kalangan anak muda. Namun, kalangan industri menilai langkah itu justru akan menghantam industri tembakau dalam negeri yang selama ini menjadi tulang punggung bagi jutaan keluarga.

Penolakan dari Pelaku Usaha dan Petani

Sikap kontra datang dari berbagai asosiasi pengusaha rokok dan serikat petani tembakau. Mereka menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berbasis pada kondisi riil di lapangan, melainkan hanya mengadopsi tekanan global tanpa mempertimbangkan karakteristik sosial-ekonomi Indonesia.

"Kami bukannya menolak upaya pengendalian konsumsi rokok, tapi cara ini justru kontraproduktif," ujar Andi Saputra, salah satu pemilik pabrik rokok skala menengah di Jawa Timur. "Jika semua produk terpaksa menggunakan kemasan seragam tanpa merek, maka yang menang adalah rokok ilegal yang tidak membayar cukai dan tidak mematuhi aturan apa pun."

Petani tembakau pun angkat suara. Mereka menilai aturan kemasan polos akan memukul harga tembakau karena produsen legal akan mengurangi produksi akibat tren penjualan yang turun. Sutarno, petani tembakau dari Temanggung, Jawa Tengah, mengatakan bahwa setiap kali ada regulasi yang menghambat industri, petani selalu yang pertama merasakan dampaknya. "Kalau pabrik mengurangi produksi, otomatis serapan tembakau kami berkurang. Harga jatuh, lalu kami terlilit utang," keluhnya.

Ancaman PHK Membayangi

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa industri hasil tembakau (IHT) langsung menyerap sekitar 600 ribu tenaga kerja, sementara jika dihitung sepanjang rantai pasok, dari petani, pengepul, hingga pedagang eceran, jumlahnya bisa mencapai dua juta orang. Angka inilah yang kini dihantui ketidakpastian.

Ketua Gabungan Pengusaha Rokok Indonesia (Gapri), Hendri Susanto, mengungkapkan bahwa jika aturan kemasan polos diterapkan, paling tidak 30 persen dari pekerja akan terancam dirumahkan. "Itu skenario optimistis. Kalau dampaknya benar-benar buruk, bisa lebih dari setengah," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Negara tetangga, Australia, yang pertama kali menerapkan kemasan polos mengalami penurunan volume penjualan rokok legal. Namun, penurunan tersebut tidak diiringi penurunan jumlah perokok, melainkan peralihan ke rokok ilegal yang tidak terkendali. Pola serupa dikhawatirkan terjadi di Indonesia, yang memiliki garis pantai panjang dan ribuan pulau sehingga pengawasan menjadi sangat sulit.

Peredaran Rokok Ilegal Dikhawatirkan Meningkat

Peredaran rokok ilegal memang menjadi momok tersendiri. Tanpa kemasan bermerek, konsumen tidak lagi bisa membedakan antara produk legal dan ilegal. Produk legal yang sudah susah payah memenuhi standar kesehatan, membayar cukai, dan mengantongi izin edar, akan dipukul rata dengan rokok ilegal yang dijual bebas di pasar gelap.

"Ketika merek hilang, identitas produk lenyap. Masyarakat akan membeli rokok berdasarkan harga termurah, dan itu pasti rokok ilegal yang tidak berlabel resmi," kata Hendri.

Menurutnya, negara justru akan kehilangan penerimaan cukai yang selama ini menjadi andalan penerimaan negara. Pada tahun lalu, cukai hasil tembakau menyumbang lebih dari Rp200 triliun ke kas negara. Jika volume produksi legal turun, penerimaan tersebut terancam jeblok. "Ini seperti menembak kaki sendiri," tambahnya.

Alternatif Kebijakan yang Ditawarkan

Alih-alih menerapkan kemasan polos, pelaku usaha mengusulkan pendekatan yang lebih realistis. Mereka mendorong penegakan hukum yang lebih ketat terhadap peredaran rokok ilegal, peningkatan edukasi kesehatan, dan pembatasan iklan secara bertahap. Mereka menilai cara-cara tersebut lebih efektif tanpa membunuh industri dan jutaan lapangan kerja.

"Kami siap duduk bersama pemerintah untuk mencari jalan tengah. Jangan sampai industri tembakau yang sudah beratus tahun menjadi bagian budaya dan ekonomi bangsa ini justru dihancurkan atas nama kesehatan dengan cara yang salah," pungkas Andi Saputra.

Pemerintah sendiri hingga kini belum memberikan keputusan final tentang regulasi kemasan polos. Juru bicara Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa aturan ini masih dalam tahap kajian mendalam, dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk kementerian teknis terkait dan pemangku kepentingan.

Sementara itu, di kalangan pekerja, kecemasan sudah menyebar. Mira, seorang buruh linting di pabrik rokok di Malang, mengaku tak bisa tidur nyenyak mendengar kabar aturan kemasan polos. "Suami saya juga kerja di pabrik. Kalau kami berdua kena PHK, anak-anak mau dikasih makan apa?" katanya dengan suara bergetar.

Hingga kini, tanda tanya besar masih menggantung di langit industri tembakau tanah air. Apakah aturan kemasan polos akan benar-benar diterapkan, masih menunggu hitam di atas putih dari kebijakan pemerintah. Namun, kegelisahan telah merayapi setiap sudut pabrik, ladang tembakau, dan rumah-rumah pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sebatang rokok.