PRANCIS — Sayap Kiri Usul Pajak Warisan Tinggi Jelang Pemilu 2027

PARIS — Perdebatan mengenai arah kebijakan fiskal di Prancis kembali memanas menjelang Pemilihan Presiden 2027. Kelompok politik sayap kiri kini tengah menyusun dan mengusulkan wacana radikal terkait reformasi pajak warisan. Gagasan ini memicu perdebatan sengit di kalangan ekonom dan pelaku usaha, yang mengkhawatirkan munculnya gelombang eksodus modal besar-besaran dari negara beribu kota Paris tersebut.

Di tengah tekanan anggaran negara yang kian membengkak dan defisit publik yang mengkhawatirkan, para politisi sayap kiri berlomba-lomba menawarkan formulasi pajak baru. Target utamanya adalah akumulasi kekayaan kelompok elite. Namun, strategi memajaki aset keluarga yang ditransfer antar-generasi ini dinilai melampaui batas kewajaran oleh para kritikus ekonomi.

Wacana Reformasi Pajak Warisan dan Gagasan Sayap Kiri

Rencana yang diusung oleh koalisi sayap kiri mencakup pengetatan aturan droits de succession (pajak warisan) secara dramatis. Salah satu poin paling kontroversial yang mengemuka adalah penerapan batas maksimal kepemilikan aset yang dapat diwariskan, di mana nilai di atas ambang batas tertentu—seperti 12 juta euro—akan dikenakan tarif pajak hingga 100 persen.

Selain penetapan batas atas, proposal tersebut juga merencanakan pemangkasan berbagai insentif dan pengecualian pajak yang selama ini dimanfaatkan oleh perusahaan keluarga. Politisi sayap kiri berargumen bahwa langkah ini sangat penting untuk menekan ketimpangan sosial yang semakin melebar di Prancis.

• Penetapan Batas Maksimal Warisan: Pengisapan surplus kekayaan di atas ambang batas tertentu untuk kas negara.
• Penghapusan Celah Pajak (Loophole): Menghapus skema pembebasan pajak khusus untuk pengalihan saham perusahaan keluarga.
• Pajak Progresif Agresif: Menerapkan tangga tarif yang jauh lebih tinggi untuk aset bernilai menengah ke atas.

Tabel Perbandingan Skema Pajak Warisan Prancis

Berikut adalah perbandingan antara tarif pajak warisan yang berlaku saat ini dengan usulan yang didorong oleh kelompok sayap kiri untuk tahun 2027:

Risiko Eksodus Kapital dan Dampak Ekonomi

Rencana pengetatan pajak ini dinilai banyak pihak mengandung risiko finansial yang sangat besar. Para ekonom memperingatkan bahwa ancaman pengenaan tarif tinggi akan mendorong warga berpenghasilan tinggi dan pemilik modal besar untuk melakukan pelarian kewarganegaraan fiskal ke negara-negara tetangga yang lebih ramah pajak, seperti Swis, Belgia, atau Uni Emirat Arab.

"Mengerek pajak warisan hingga ke tingkat ekstrem tidak hanya akan mendorong pelarian modal oleh kaum jutawan, tetapi juga merusak motivasi generasi muda untuk membangun usaha keluarga yang berkelanjutan di dalam negeri," ungkap seorang analis senior kebijakan publik di Paris.

Dampak negatif kebijakan ini tidak hanya mengintai kelompok super-kaya. Keluarga kelas menengah yang memiliki aset berupa properti utama di kota-kota besar seperti Paris juga berpotensi terjerat beban pajak yang meroket akibat lonjakan harga real estat dalam beberapa dekade terakhir. Keadaan ini dikhawatirkan akan memaksa banyak ahli waris menjual aset peninggalan orang tua mereka hanya untuk membayar kewajiban pajak kepada negara.

Dilema Keseimbangan Fiskal dan Daya Saing

Prancis saat ini sudah mencatatkan salah satu rasio pemungutan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi di antara negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menambah beban pajak baru pada sektor domestik berisiko memperlemah daya saing ekonomi nasional di kancah global.

Pemerintah Prancis di masa depan dihadapkan pada dilema yang rumit: mengejar redistribusi kekayaan demi keadilan sosial atau menjaga iklim investasi agar modal tidak terbang ke luar negeri. Perdebatan pajak warisan menuju Pemilu 2027 ini diperkirakan akan terus menjadi medan pertempuran ideologi yang sengit antara kubu moderat-kanan dan poros sayap kiri.