Pramono Perintahkan Aparat Usut Perusak Kamera CCTV saat Aksi DPR

Jakarta, Patokan - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa perusakan fasilitas umum, termasuk kamera pengawas atau CCTV, tidak akan dibiarkan begitu saja. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi demonstrasi besar-besaran di kawasan Gedung DPR RI yang berlangsung hingga larut malam, dan diwarnai dengan aksi vandalisme terhadap sejumlah titik pengawasan milik pemerintah daerah.

Pantauan Langsung hingga Dini Hari

Pramono mengaku turun langsung memantau jalannya unjuk rasa sejak sore hingga dini hari. Kehadirannya di lapangan bertujuan memastikan situasi tetap kondusif serta menjamin hak warga untuk menyampaikan pendapat dapat berjalan tanpa memicu kekacauan yang lebih luas. Dari hasil pengamatannya, sebagian besar massa berunjuk rasa tertib, namun ada kelompok kecil yang bertindak di luar koridor hukum.

Salah satu temuan yang paling menyita perhatian adalah rusaknya beberapa unit kamera CCTV di sejumlah titik strategis di sekitar lokasi aksi. Kerusakan itu, menurut Pramono, bukan sekadar kerugian materiel, melainkan juga bentuk penghilangan alat bukti yang merugikan proses penegakan hukum.

Instruksi Tegas kepada Aparat

Atas insiden tersebut, orang nomor satu di Jakarta itu meminta aparat kepolisian untuk segera menelusuri dan menangkap para pelaku perusakan kamera. Ia menilai tindakan merusak perangkat pengawasan adalah kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Pramono pun mengimbau agar siapa pun yang memiliki informasi mengenai identitas pelaku dapat menyampaikannya kepada pihak berwajib.

Permintaan itu disampaikan tidak lama setelah ia menuntaskan pemantauannya. Dalam keterangannya, Pramono menekankan bahwa CCTV merupakan bagian dari sistem keamanan kota yang melindungi warga, sehingga keberadaannya harus dijaga bersama-sama.

Kerugian di Balik Rusaknya Kamera

Para pengamat menilai bahwa perusakan kamera pengawas pada saat demonstrasi sering kali dilakukan dengan sengaja untuk menghindari jejak terekam. Padahal, rekaman kamera kerap menjadi barang bukti kunci dalam mengungkap berbagai insiden, mulai dari tindak kekerasan hingga pengerusakan properti publik. Hilangnya rekaman di sejumlah titik pun berpotensi mempersulit penyelidikan.

Pemprov DKI Jakarta sendiri diketahui memiliki jaringan kamera pemantau yang tersebar di berbagai penjuru ibu kota. Keberadaan perangkat itu menjadi andalan dalam memantau kemacetan, kebakaran, hingga potensi gangguan keamanan. Karena itu, gangguan terhadap jaringan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap pelayanan publik.

Harapan agar Aksi Tetap Damai

Di tengah sorotan terhadap insiden perusakan, Pramono juga menyampaikan apresiasinya kepada mayoritas peserta aksi yang tetap menjaga ketertiban. Ia berharap penyampaian aspirasi ke depan dapat terus dilakukan secara damai dan santun, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Pesan serupa pun disampaikannya kepada seluruh jajaran agar bersikap humanis dalam mengawal setiap agenda masyarakat.

Menjelang akhir pantauannya, gubernur itu mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak konstitusional, tetapi tetap memiliki batas yang diatur undang-undang. Perusakan fasilitas umum bukanlah bagian dari kebebasan tersebut. Oleh karena itu, setiap pelanggaran yang terjadi di lokasi aksi harus ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah Hukum Selanjutnya

Sampai berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi para perusak kamera CCTV. Barang bukti berupa sisa perangkat yang rusak telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga tengah mengumpulkan keterangan saksi serta menelusuri rekaman dari kamera lain yang masih berfungsi di sekitar lokasi kejadian.

Pemprov DKI Jakarta pun berjanji akan mengganti unit kamera yang rusak agar sistem pemantauan kota dapat kembali berjalan optimal. Sementara itu, publik berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bahwa aksi unjuk rasa yang sah tidak semestinya dinodai oleh tindakan perusakan yang justru merugikan kepentingan umum. Penegakan hukum yang konsisten dinilai menjadi kunci agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.