Prabowo Panggil Rosan Roeslani, Bahas Pemangkasan Perusahaan Pelat Merah Sektor Maritim

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis di Istana Negara pada Senin sore (27/7/2026) dengan mengundang CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani beserta jajaran menteri ekonomi. Rapat tertutup tersebut menyoroti rencana besar untuk memangkas jumlah badan usaha milik negara (BUMN) di sektor industri perkapalan yang dinilai gemuk namun minim produktivitas.

Rosan Roeslani mengungkapkan hasil awal diskusi yang menekankan urgensi efisiensi dan transformasi struktural. “Kami diminta langsung oleh Bapak Presiden untuk tidak lagi menoleransi inefisiensi. Perusahaan pelat merah yang bergerak di galangan kapal akan dirapikan secara fundamental,” katanya usai pertemuan.

Saat ini, Indonesia memiliki belasan BUMN yang berkecimpung di bisnis pembuatan, perbaikan, dan perawatan kapal, mulai dari PT PAL Indonesia, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, PT Industri Kapal Indonesia, hingga entitas daerah. Fragmentasi ini mengakibatkan kompetisi internal yang tidak sehat, duplikasi fasilitas, dan lemahnya posisi tawar terhadap pemasok serta partner global. Alhasil, beban keuangan negara terus membengkak tanpa diimbangi peningkatan laba yang signifikan.

Fokus Pemangkasan dan Sinergi Pertahanan

Menurut sumber di lingkar istana, Prabowo memberi perhatian khusus pada kaitan antara industri kapal dengan kebutuhan pertahanan negara. Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Prabowo memahami bahwa kemandirian alutsista maritim hanya bisa tercapai jika industri dasarnya sehat. Oleh karena itu, konsep pemangkasan tidak sekadar mengurangi jumlah perusahaan, tetapi juga mengintegrasikan rantai suplai untuk memperkuat armada tempur dan kapal patroli.

Dalam diskusi awal, PT PAL Indonesia akan diperkuat sebagai holding untuk produksi kapal perang dan kapal niaga besar, sementara fasilitas-fasilitas yang saling tumpang tindih akan digabung atau dialihkan ke BUMN lain yang lebih sehat. Aset-aset galangan yang sudah tidak efisien dipertimbangkan untuk ditawarkan ke investor swasta melalui skema kerja sama operasi atau pelepasan saham bertahap.

Peran Danantara dalam Restrukturisasi

Rosan menegaskan bahwa Danantara tidak hanya berfungsi sebagai koordinator, tetapi juga akan menjadi kendaraan utama untuk menarik modal baru. Dengan portofolio investasi yang tengah dikembangkan, Danantara akan menjajaki kemitraan strategis dengan galangan swasta nasional maupun perusahaan maritim global. Pendekatan ini diharapkan mampu menyuntikkan teknologi modern dan akses pasar ekspor yang selama ini sulit ditembus BUMN secara mandiri.

“Kami sedang mendesain model bisnis baru yang akan membuat galangan kita lebih ringan secara biaya dan lebih lincah mengambil proyek. Pelibatan swasta akan dimaksimalkan, baik sebagai mitra operasional maupun sebagai investor,” tambah Rosan.

Lanskap Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial

Isu paling sensitif adalah nasib puluhan ribu pekerja di sektor ini. Menanggapi kekhawatiran tersebut, pemerintah menegaskan bahwa konsolidasi akan dijalankan dengan prinsip tanpa pemutusan hubungan kerja massal. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menyusun peta kebutuhan tenaga kerja di galangan swasta yang justru mengalami kesulitan merekrut pekerja terampil. Program pelatihan dan penempatan ulang akan digelar bersamaan dengan proses restrukturisasi.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja BUMN, Haris Munandar, menyambut baik komunikasi awal meski tetap meminta transparansi penuh. “Kami mendukung efisiensi, tapi jangan sampai pekerja menjadi korban. Pemerintah harus menyiapkan skema pasti sejak sekarang,” ujarnya.

Peta Jalan yang Agresif

Prabowo memberikan tenggat waktu yang ketat. Peta jalan final harus sudah berada di atas mejanya pada akhir Agustus 2026, mencakup detil legalitas, valuasi aset, dan mitigasi risiko. Kecepatan ini menandakan keseriusan presiden untuk menyelesaikan masalah kronis BUMN maritim yang telah bertahun-tahun tidak tertangani.

Para pengamat menilai langkah ini berani dan tepat waktu. Dr. Dian Permata dari Institute for Maritime Policy menyebut bahwa Indonesia memerlukan critical mass di industri perkapalan untuk bersaing dengan Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok. “Dengan konsolidasi, kita bisa menciptakan entitas yang punya skala ekonomi, mampu berinvestasi di teknologi otomatisasi, dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada proyek pemerintah,” jelasnya.

Pertemuan ini hanyalah awal dari serangkaian rapat teknis yang akan melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan. Sinergi lintas kementerian menjadi kunci agar restrukturisasi tidak terjebak ego sektoral. Rosan memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan akan segera duduk bersama untuk merumuskan eksekusi yang terukur.

Dampak Luas bagi Perekonomian

Reformasi BUMN perkapalan ini juga dipandang sebagai sinyal bagi investor bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim bisnisnya. Selama ini, rating investasi sektor maritim tertahan oleh birokrasi dan ketidakpastian tata kelola di BUMN. Dengan struktur yang lebih ramping dan profesional, bukan tidak mungkin aliran modal asing akan membanjiri galangan nasional, khususnya untuk proyek kapal riset, kapal energi terbarukan, dan moda transportasi laut modern.

Rosan Roeslani mengakhiri keterangannya dengan penuh optimisme. “Transformasi ini akan mengubah wajah industri perkapalan kita. Presiden Prabowo sangat visioner dalam mendorong kemandirian maritim yang benar-benar mandiri, bukan sekadar retorika,” tutupnya.