Prabowo Panggil Rosan Cs Demi Perampingan BUMN dan Penguatan Industri Kapal

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis bersama sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, untuk membahas percepatan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengembangan industri perkapalan nasional. Pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta itu menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dalam menata ulang portofolio BUMN dan menjadikan sektor maritim sebagai pilar ekonomi masa depan.

Fokus Perampingan BUMN

Dalam diskusi tersebut, Presiden Prabowo menekankan perlunya konsolidasi dan pengurangan jumlah BUMN yang saat ini dinilai masih terlalu gemuk. Pemerintah menargetkan pengurangan BUMN dari sebelumnya lebih dari 40 perusahaan menjadi sekitar 20 hingga 25 entitas yang lebih efisien dan fokus pada sektor inti. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden untuk memangkas inefisiensi dan tumpang tindih fungsi di antara perusahaan pelat merah.

Rosan Roeslani didapuk sebagai salah satu motor penggerak dalam upaya perampingan ini, mengingat perannya yang strategis dalam mengundang investasi dan menyehatkan iklim usaha. Sumber yang dekat dengan pertemuan menyebutkan bahwa Presiden memberikan perhatian khusus pada penggabungan BUMN-BUMN kecil yang tidak lagi memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Integrasi ini diharapkan menciptakan BUMN yang lebih lincah dan berdaya saing tinggi di tingkat global.

Para menteri dan pejabat yang hadir juga membahas skema pengalihan aset non-inti, percepatan transformasi digital BUMN, serta penguatan tata kelola. Pemerintah percaya bahwa BUMN yang lebih ramping akan memudahkan pengawasan, mempercepat pengambilan keputusan strategis, dan menekan potensi kebocoran anggaran. Di sisi lain, proses ini akan dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu layanan publik dan kepentingan karyawan.

Industri Kapal Jadi Sorotan

Tak hanya BUMN, pertemuan tersebut juga banyak menyoroti urgensi kebangkitan industri kapal dalam negeri. Presiden Prabowo disebut-sebut ingin menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di sektor galangan kapal Asia Tenggara, memanfaatkan letak geografis strategis dan sumber daya alam yang melimpah. Industri kapal dinilai vital untuk mendukung kedaulatan maritim, program tol laut, dan peningkatan ekspor.

Dalam arahannya, Presiden meminta jajaran terkait untuk segera menyelesaikan berbagai kendala yang membelit industri perkapalan nasional, termasuk tingginya biaya produksi, keterbatasan teknologi, dan aturan perpajakan yang kurang mendukung. Rosan Roeslani diberi tugas untuk mencari investor strategis yang bersedia membangun atau merevitalisasi galangan kapal di Indonesia, terutama di wilayah timur yang masih minim fasilitas.

Pemerintah juga berencana memberikan insentif fiskal dan permodalan bagi galangan kapal yang siap berkolaborasi dengan BUMN atau swasta nasional. Salah satu opsi yang mengemuka adalah penggabungan BUMN-BUMN terkait maritim di bawah holding yang fokus pada rantai pasok logistik laut, mulai dari pembuatan kapal, perbaikan, hingga angkutan logistik.

Strategi dan Target Jangka Panjang

Lebih lanjut, pertemuan membahas target ambisius untuk meningkatkan kontribusi sektor perkapalan terhadap produk domestik bruto (PDB) dari sekitar 1,5 persen menjadi 3,5 persen dalam satu dekade mendatang. Untuk mencapai itu, diperlukan sinergi antara Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, serta pemerintah daerah. Pemerintah akan membangun kawasan industri kapal terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas riset dan pengembangan guna mengurangi ketergantungan pada komponen impor.

Rosan Roeslani usai pertemuan singkat menyampaikan bahwa dirinya optimistis dengan arahan Presiden. “Kita akan bergerak cepat. BUMN yang sehat dan industri kapal yang kuat adalah fondasi bagi Indonesia Maju. Ini bukan semata soal efisiensi, tetapi juga kemandirian bangsa,” ujarnya. Namun, Rosan enggan merinci target perusahaan spesifik yang akan digabung atau dilepas sebelum kajian akhir rampung.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Aris Munandar, menilai langkah perampingan ini cukup berani dan berpotensi positif. “Jika dijalankan dengan transparan dan pengawasan ketat, perampingan akan meningkatkan profitabilitas BUMN dan memperkuat peran mereka sebagai agen pembangunan. Untuk industri kapal, kuncinya adalah transfer teknologi dan kepastian pesanan dari dalam negeri,” katanya saat dihubungi terpisah.

Pemerintah juga menyadari adanya tantangan dari sisi sumber daya manusia. Ribuan tenaga kerja di BUMN yang terdampak akan dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif atau mendapatkan pelatihan vokasi untuk industri perkapalan. Kementerian Ketenagakerjaan telah dilibatkan dalam pembahasan untuk memastikan transisi berjalan mulus.

Menanti Langkah Konkret

Rencana perampingan BUMN dan pengembangan industri kapal ini kini menunggu detail lebih lanjut dari tim teknis yang akan dibentuk. Presiden Prabowo memberi tenggat waktu tiga bulan untuk menyusun peta jalan yang komprehensif. Langkah ini menjadi bagian dari visi besar transformasi ekonomi nasional yang berorientasi pada kemandirian dan daya saing global.

Publik menanti kebijakan turunan yang diharapkan mampu membawa dampak nyata bagi perekonomian nasional. Dengan dukungan politik yang solid dan fokus pada eksekusi, pemerintah optimistis mampu merealisasikan reformasi BUMN sekaligus membangkitkan kembali kejayaan maritim Indonesia melalui industri kapal yang modern dan berkelanjutan.