Prabowo Panggil Panglima Jilah ke Istana, Bahas Karhutla Kalimantan

Jakarta – Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melibatkan tokoh-tokoh daerah dalam pengambilan kebijakan kembali terlihat nyata. Kali ini, giliran Panglima Jilah, tokoh masyarakat Dayak asal Kalimantan Barat, yang diundang ke Istana Negara untuk duduk bersama membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan, atau yang lebih dikenal dengan istilah karhutla.

Undangan tersebut bukan sekadar seremoni. Panglima Jilah diajak dalam forum yang membahas strategi pencegahan dan penanggulangan karhutla yang selama ini menjadi persoalan tahunan di Kalimantan Barat. Kehadirannya menjadi simbol bahwa pemerintah tidak lagi bekerja sendiri, melainkan mengajak elemen masyarakat yang selama ini paling dekat dengan lokasi kejadian.

Peran tokoh adat dalam penanganan karhutla

Sebagai tokoh adat Dayak, Panglima Jilah memiliki pengaruh yang luas di kalangan masyarakat pedalaman Kalimantan Barat. Ia dinilai mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan komunitas adat yang kerap menjadi garda terdepan dalam menjaga hutan. Keterlibatan tokoh seperti dirinya dinilai penting, sebab penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pendekatan aparat dan teknologi, tetapi juga harus menyentuh kesadaran masyarakat akar rumput.

Dalam berbagai kesempatan, Panglima Jilah kerap menyuarakan pentingnya menjaga hutan sebagai warisan leluhur. Masyarakat Dayak memiliki kearifan lokal dalam mengelola lahan yang dinilai ramah lingkungan. Oleh karena itu, dialog antara pemerintah dan tokoh adat seperti ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran di lapangan.

Karhutla dan tantangan tahunan Kalimantan

Kebakaran hutan dan lahan memang menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kalimantan Barat. Setiap musim kemarau, titik api kerap bermunculan di sejumlah kabupaten, memicu kabut asap yang tidak hanya mengganggu kesehatan warga, tetapi juga mengganggu aktivitas penerbangan dan perekonomian. Kondisi ini bahkan kerap berdampak hingga ke negara tetangga, sehingga penanganannya menjadi perhatian internasional.

Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari patroli terpadu, pembentukan desa bebas api, hingga penegakan hukum bagi pelaku pembakaran. Namun, tanpa keterlibatan aktif masyarakat setempat, upaya tersebut sering kali tidak berjalan maksimal. Di sinilah peran tokoh adat seperti Panglima Jilah menjadi krusial.

Jalan panjang pengendalian kebakaran lahan

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang paling rentan terhadap karhutla. Setiap tahunnya, ratusan hektare lahan dilaporkan terbakar, dengan puncak kejadian biasanya terjadi pada bulan-bulan kering. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari aktivitas pembukaan lahan secara tradisional, praktik pertanian yang kurang ramah lingkungan, hingga cuaca ekstrem yang mempercepat penyebaran api.

Ketika api telah membesar, pemadaman menjadi sangat sulit dilakukan. Kendala medan, minimnya sumber air, serta asap tebal yang membatasi pergerakan petugas kerap menghambat operasi darat maupun udara. Karena itu, langkah pencegahan jauh lebih diutamakan dibandingkan pemadaman.

Masyarakat adat sebagai garda terdepan

Masyarakat adat Dayak memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan hutan. Bagi mereka, hutan bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan bagian dari identitas, budaya, dan kehidupan sehari-hari. Berbagai ritual dan aturan adat telah lama menjadi mekanisme sosial untuk menjaga kelestarian hutan.

Sayangnya, tekanan ekonomi dan perubahan zaman kerap membuat sebagian warga beralih ke cara-cara yang kurang ramah lingkungan dalam mengelola lahan. Di sinilah peran tokoh seperti Panglima Jilah dibutuhkan, untuk kembali mengedukasi dan menggerakkan masyarakat agar memilih praktik yang aman dan berkelanjutan.

Sinergi pemerintah dan tokoh daerah

Pertemuan di Istana kali ini diharapkan menjadi titik awal sinergi yang lebih erat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh adat perlu duduk bersama secara berkala untuk memantau perkembangan situasi di lapangan. Komunikasi yang terjalin baik akan memudahkan koordinasi ketika titik api mulai bermunculan.

Selain itu, dukungan terhadap program pemberdayaan masyarakat adat juga perlu diperkuat. Dengan memberikan alternatif mata pencaharian dan pendampingan teknis, masyarakat tidak perlu lagi membuka lahan dengan cara membakar. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menekan emisi dan menjaga kualitas udara di wilayah Kalimantan.

Harapan ke depan

Undangan Prabowo kepada Panglima Jilah menjadi catatan penting dalam upaya kolektif mengatasi karhutla. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengar suara dari daerah dan menghargai peran tokoh masyarakat dalam menjaga lingkungan. Publik pun menaruh harapan besar agar pertemuan tersebut segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan, sehingga musim kemarau tidak lagi identik dengan kabut asap dan kebakaran.

Keberhasilan pengendalian karhutla pada akhirnya bergantung pada kebersamaan semua pihak. Pemerintah, aparat, tokoh adat, hingga masyarakat umum harus bergerak dalam satu irama. Dengan begitu, hutan Kalimantan dapat terus dijaga sebagai paru-paru dunia dan warisan bagi generasi yang akan datang.