Prabowo Minta Pengembangan Industri Kapal Nasional: 95% Armada Asing Harus Ditekan

Jakarta, Patokan – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menginstruksikan jajaran terkait untuk memprioritaskan pengembangan sektor industri perkapalan dalam negeri. Langkah strategis ini dipicu oleh realitas mengejutkan bahwa sekitar 95 persen armada yang berlayar di perairan Indonesia masih mengibarkan bendera asing. Kondisi ini, menurut Kepala Negara, sudah tidak lagi sepadan dengan martabat bangsa bahari yang memiliki sejarah maritim gemilang. Dalam rapat terbatas di Istana Negara, Presiden menyoroti fakta tersebut sebagai sebuah ironi yang harus segera diakhiri.

Fenomena Ironi di Lautan Nusantara

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa dari ribuan unit kapal niaga yang rutin menghubungkan pulau-pulau di Tanah Air, hanya segelintir yang berstatus bendera Indonesia. Lebih kurang 95 persen lainnya merupakan kapal asing, mulai dari kapal curah, tanker minyak, hingga kapal peti kemas. Realitas ini menyiratkan kebocoran ekonomi yang sangat besar. Setiap pergerakan logistik yang menggunakan kapal berbendera asing berarti devisa dari biaya angkut, asuransi maritim, hingga perawatan kapal mengalir ke luar negeri. Tidak hanya itu, ketergantungan pada armada asing juga menimbulkan celah bagi ancaman kedaulatan karena kontrol terhadap jalur distribusi vital tidak sepenuhnya di tangan nasional.

Presiden Prabowo: Saatnya Indonesia Menjadi Tuan di Laut Sendiri

Menyikapi potret tersebut, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas memerintahkan jajaran pemerintah untuk segera menyusun cetak biru besar pengembangan industri perkapalan yang terintegrasi. Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa Indonesia wajib memiliki armada niaga yang tangguh, berdaya saing global, dan mengibarkan Sang Merah Putih dengan bangga. Beliau menggarisbawahi pentingnya membangun kapal dengan spesifikasi standar internasional agar produk galangan dalam negeri dipercaya tidak hanya oleh pengusaha lokal, melainkan juga oleh pasar internasional. “Kita tidak boleh lagi hanya menjadi penonton di laut sendiri. Kedaulatan maritim dimulai dari kemampuan memproduksi alat transportasinya,” demikian intisari pesan Presiden yang disampaikan kepada para pembantunya.

Strategi Menyeluruh dari Hulu ke Hilir

Untuk merealisasikan ambisi besar itu, pemerintah merancang sejumlah kebijakan pendorong. Pertama, dari sisi fiskal, akan diberikan insentif pajak berupa tax allowance atau bahkan tax holiday bagi investor yang membangun galangan kapal baru atau memperluas dok yang sudah ada. Kedua, pembiayaan pembangunan kapal akan dimudahkan melalui skema kredit berbunga rendah dengan dukungan penjaminan dari lembaga keuangan negara. Ketiga, aspek sumber daya manusia menjadi prioritas melalui penguatan pendidikan vokasi maritim, kerja sama dengan politeknik perkapalan, serta program magang di perusahaan pembuat kapal terkemuka di luar negeri. Keempat, pemerintah mendorong penggunaan komponen dalam negeri secara bertahap, dimulai dari baja khusus kapal, peralatan navigasi, hingga interior kapal, yang diharapkan dapat membangkitkan industri penunjang di sekitar kawasan galangan.

Kolaborasi BUMN dan Swasta Diperkuat

Sebagai tulang punggung, badan usaha milik negara seperti PT PAL Indonesia akan mendapat dukungan penuh untuk restrukturisasi dan peningkatan kapasitas produksi. Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa ekosistem industri perkapalan yang sehat harus melibatkan swasta secara masif. Oleh karena itu, kemudahan perizinan dan kepastian hukum dijanjikan bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan galangan kapal di wilayah strategis seperti Batam, Bintan, Karimun, Lamongan, hingga Bitung. Dengan keterlibatan BUMN dan swasta dalam proporsi yang kompetitif, diharapkan biaya produksi kapal bisa semakin efisien sehingga harga penawaran mampu menyaingi produk dari Vietnam, Tiongkok, atau Korea Selatan.

Standar Internasional Jadi Syarat Mutlak

Salah satu titik tekan Presiden yang paling penting adalah soal standar mutu. Selama ini kapal buatan dalam negeri seringkali dianggap kalah bersaing karena belum sepenuhnya mengikuti kaidah internasional dari segi keselamatan, lingkungan, dan efisiensi bahan bakar. Maka ke depan, setiap kapal yang diproduksi harus lolos sertifikasi dari biro klasifikasi bereputasi, baik dalam negeri maupun internasional. Langkah ini sekaligus membuka peluang ekspor kapal Indonesia ke pasar global. Sejumlah riset pengembangan kapal berbahan bakar ramah lingkungan, seperti LNG dan hidrogen, juga didorong untuk membuat industri nasional tidak ketinggalan zaman.

Armada Kapal untuk Pertahanan dan Konektivitas Dalam Negeri

Pengembangan galangan kapal juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI Angkatan Laut. Keterbatasan kapal perang dan kapal patroli buatan sendiri selama ini membuat Indonesia seringkali harus mengimpor dari luar negeri. Presiden Prabowo yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan memahami betul urgensi kemandirian industri strategis ini. Selain untuk militer, kapal penumpang dan kapal barang yang melayani rute perintis ke pulau-pulau terluar amat diperlukan untuk memperkuat kehadiran negara dan memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar. Dengan kemampuan produksi domestik yang kuat, ketergantungan pada kapal bekas dari luar negeri yang kerap boros bahan bakar dan tidak ramah lingkungan bisa ditekan secara signifikan.

Menuju Pusat Maritim Dunia

Ambisi Presiden Prabowo bukan semata-mata memperbaiki neraca perdagangan. Lebih jauh, penguasaan teknologi perkapalan adalah bagian dari visi besar menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang sesungguhnya. Dengan wilayah laut seluas 3,25 juta kilometer persegi dan posisi geografis di jalur lalu lintas pelayaran internasional, Indonesia memiliki modal alami sebagai pusat logistik dan reparasi kapal kawasan. Jika sektor ini dikelola optimal, pendapatan negara dari jasa maritim berpotensi melonjak berkali lipat. Ikutannya, penyerapan tenaga kerja akan masif karena rantai nilai industri perkapalan sangat panjang, dari teknisi las, insinyur desain, hingga logistik suku cadang.

Harapan dan Komitmen

Presiden pun mengajak seluruh pemangku kepentingan—asosiasi pengusaha pelayaran, perusahaan galangan, perbankan, dan perguruan tinggi—untuk duduk bersama merumuskan peta jalan yang realistis namun ambisius. Target jangka pendeknya adalah dalam lima tahun ke depan, pangsa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan domestik bisa mencapai minimal 40 persen. Sementara untuk jangka panjang, Indonesia diharapkan mampu menjadi eksportir kapal yang disegani. “Laut adalah masa depan kita. Menguasai laut berarti menguasai hajat hidup orang banyak. Mari kita wujudkan bersama,” ujar Kepala Negara mengakhiri pengarahan. Semua mata kini tertuju pada sejauh mana instruksi tersebut dapat segera dieksekusi di lapangan, sehingga ironi 95 persen kapal asing perlahan menjadi catatan sejarah semata.