Prabowo Lantik Sudaryono Kepala BGN dan Tahan Febrie Adriansyah

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melakukan dua langkah strategis yang mengundang perhatian publik dalam satu hari, mencakup pergantian pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) serta penegakan hukum terhadap mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung. Di satu sisi, kader Partai Gerindra Sudaryono resmi dilantik sebagai Kepala BGN menggantikan Nanik S Deyang, sementara di sisi lain mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah akhirnya ditahan oleh pihak berwenang. Kedua peristiwa ini menandai dinamika baru di tubuh pemerintahan Prabowo yang mengedepankan penyegaran birokrasi serta komitmen pada pemberantasan korupsi.

Pelantikan Sudaryono menempati sesi pagi di Istana Negara, dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan partai koalisi. Sudaryono yang selama ini dikenal sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan orang dekat Prabowo, diambil sumpahnya untuk memimpin lembaga yang fokus pada percepatan perbaikan gizi nasional, terutama dalam program makan bergizi gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil. Pergantian dari Nanik S. Deyang yang sebelumnya hanya menjabat selama delapan bulan menimbulkan spekulasi tentang arah kebijakan BGN ke depan, namun istana menegaskan bahwa rotasi ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja rutin.

Profil dan Tantangan Sudaryono

Sudaryono bukan nama asing dalam kancah politik Indonesia. Pria kelahiran 1974 ini memiliki latar belakang militer dan pengusaha sebelum sepenuhnya terjun ke politik. Di Gerindra, ia menjabat sebagai sekretaris jenderal pada periode lalu dan kini wakil ketua umum, serta dipercaya menjadi salah satu arsitek strategi pemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024. Kedekatannya dengan presiden terlihat dari seringnya ia mendampingi Prabowo dalam berbagai kunjungan resmi dan forum internasional. Dengan pengangkatan ini, Sudaryono diharapkan mampu menyelaraskan program BGN dengan visi besar pembangunan sumber daya manusia yang menjadi salah satu prioritas Asta Cita.

Tugas yang menanti tidak ringan. BGN baru terbentuk setahun lalu melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, dengan mandat untuk menurunkan angka stunting yang masih menyentuh 21,6 persen, meningkatkan asupan gizi anak usia sekolah, serta mengawal ketahanan pangan. Sudaryono dalam keterangan pers usai pelantikan menyatakan akan mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menyasar 83 juta penerima secara bertahap. “BGN akan menjadi motor penggerak agar setiap anak Indonesia mendapatkan hak dasarnya: makanan sehat dan bergizi. Saya akan bekerja keras bersama seluruh jajaran untuk mewujudkan itu,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan kementerian teknis seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Prakoso, menilai penunjukan politikus murni untuk memimpin lembaga teknis seperti BGN bisa berdampak ganda. “Di satu sisi, ia memiliki akses langsung ke presiden dan partai sehingga kebijakan bisa cepat mendapat dukungan politik. Namun di sisi lain, kompetensi teknis di bidang gizi dan kesehatan publik harus segera ditopang oleh tim profesional yang kuat,” katanya. Sudaryono sendiri dalam beberapa kesempatan sebelumnya telah menunjukkan minat pada isu pangan, termasuk saat ia memimpin Gerakan Petani Muda di Jawa Tengah.

Sementara itu, Nanik S Deyang yang digantikan belum memberikan pernyataan resmi. Sumber di BGN menyebutkan bahwa selama kepemimpinannya, Nanik telah meletakkan fondasi koordinasi lintas kementerian dan menyusun cetak biru program, meskipun ada catatan lambannya penyerapan anggaran pada kuartal pertama 2025. Istana menyampaikan apresiasi atas pengabdian Nanik dan menyatakan bahwa ia kemungkinan akan diberi tugas baru di sektor lain yang sesuai dengan keahliannya di bidang pemberdayaan perempuan.

Febrie Adriansyah Resmi Ditahan

Berita besar lain di hari yang sama adalah penahanan Febrie Adriansyah, mantan Jampidsus yang pernah menjadi salah satu jaksa paling disegani pada era pemerintahan sebelumnya. Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa Febrie ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba cabang Kejagung setelah menjalani serangkaian pemeriksaan intensif selama tiga hari terakhir. Ia disangkakan dalam kasus dugaan korupsi penanganan perkara besar yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.

Febrie yang pernah menjabat Jampidsus dari 2020 hingga awal 2024, diduga menerima sejumlah uang dari pihak-pihak yang terkait dengan penghentian kasus besar. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Dr. Ketut Sumedana, dalam konferensi pers menjelaskan bahwa penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup. “Kami menahan tersangka FA untuk 20 hari pertama, dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain dalam perkara ini,” ujarnya. Penyidik juga telah menggeledah tiga lokasi, termasuk rumah pribadi Febrie di kawasan Jakarta Selatan, dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik.

Publik masih ingat peran Febrie dalam penanganan kasus-kasus mega korupsi semasa ia menjabat, seperti kasus Asabri, Jiwasraya, dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Reputasinya yang sempat dipuji karena agresif mendakwa koruptor kini tercoreng oleh dugaan praktik transaksional di internal korps adhyaksa. Ironi ini menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyebut penahanan Febrie sebagai “puncak gunung es mafia peradilan” yang harus terus dibongkar. “Ini momentum bagi Presiden Prabowo untuk membersihkan institusi penegak hukum agar bersih dan dapat dipercaya publik,” tegasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut dilibatkan dalam pengawasan menyatakan siap membantu Kejaksaan Agung jika diperlukan supervisi. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyatakan apresiasi atas kerja cepat Kejagung di bawah kepemimpinan Jaksa Agung yang baru. “Kolaborasi antarpenegak hukum sangat krusial. Kami optimistis kasus ini bisa terang benderang dan menjadi efek jera bagi oknum lain yang mencoba bermain api di jalur hukum,” katanya di Gedung KPK.

Penahanan Febrie sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintahan Prabowo ingin menunjukkan komitmen serius terhadap penegakan hukum, tidak pandang bulu meskipun berasal dari institusi kejaksaan sendiri. Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam berbagai pidatonya menekankan bahwa reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi adalah agenda non-nego yang harus dituntaskan tanpa intervensi politik.

Di sisi lain, analis politik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Ratna Sari, menghubungkan kedua peristiwa ini sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan Prabowo. “Pengangkatan Sudaryono memperkuat cengkeraman politik Gerindra pada pos-pos strategis, sementara penindakan terhadap Febrie, yang dianggap bagian dari warisan rezim sebelumnya, memperlihatkan tegasnya sikap presiden terhadap musuh-musuh potensial di sektor hukum,” ujarnya. Namun ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak menjadi alat politik, melainkan murni untuk keadilan.

Pantauan di lapangan, suasana di sekitar Gedung Kejagung dan Istana Negara sepanjang hari dipenuhi awak media. Keluarga Febrie terlihat mendampingi saat pemeriksaan, namun menolak memberikan keterangan. Sementara itu, kader-kader Gerindra tampak menggelar syukuran kecil di kediaman Sudaryono di kawasan Menteng untuk merayakan pelantikan. Dua wajah Indonesia dalam satu waktu: rotasi kekuasaan yang berlangsung tertib dan penindakan hukum yang mengguncang publik.

Ke depan, publik akan mencermati kinerja Sudaryono dalam menjalankan program gizi ambisius yang menelan anggaran puluhan triliun rupiah, sekaligus mengawal transparansi proses hukum Febrie. Kedua peristiwa ini diyakini akan menjadi uji pertama bagi pemerintahan Prabowo dalam membuktikan diri sebagai pemimpin yang mampu mengurus perut rakyat dan menegakkan martabat hukum secara bersamaan.

Dengan demikian, satu hari penuh peristiwa ini menandai babak baru bagi Indonesia—sebuah langkah di mana presiden tak hanya mengisi jabatan strategis dengan orang kepercayaannya, namun juga menunjukkan bahwa di negara ini, hukum harus berdiri di atas segalanya, tanpa terkecuali bagi mereka yang pernah berada di puncak rantai penegakan hukum.