Prabowo Instruksikan Perampingan BUMN dan Revitalisasi Sektor Perkapalan

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah pemangku kepentingan di Istana Negara pada Senin (27/7/2026) dalam rapat tertutup yang membahas strategi efisiensi badan usaha milik negara serta penguatan industri kapal nasional. Pertemuan yang berlangsung selama hampir tiga jam itu dihadiri oleh CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, serta direksi dari galangan kapal strategis. Fokus utama rapat adalah penyusunan cetak biru restrukturisasi yang menargetkan penggabungan dan penyehatan puluhan BUMN yang dinilai tidak produktif, sekaligus memasukkan sektor perkapalan sebagai proyek vital untuk kedaulatan maritim.

Agenda Utama: Konsolidasi dan Penyehatan BUMN

Menurut penjelasan yang disampaikan usai rapat, Rosan Roeslani menuturkan bahwa Presiden memberikan arahan tegas untuk melakukan perampingan BUMN secara terukur dan sistematis. Langkah ini bukan sekadar efisiensi semata, melainkan bagian dari transformasi ekonomi yang berorientasi pada peningkatan daya saing global. "Bapak Presiden menekankan agar kita tidak ragu menutup atau menggabungkan BUMN yang terus merugi dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sumber daya yang ada harus dipindahkan ke sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi," ujar Rosan kepada awak media di kompleks Istana.

Data yang dihimpun oleh Danantara menunjukkan bahwa dari 41 BUMN di bawah supervisinya, sekitar 17 perusahaan mencatatkan kinerja keuangan di bawah rata-rata dalam tiga tahun terakhir. Tim di bawah koordinasi Rosan akan segera menyusun daftar prioritas yang akan diajukan kembali kepada Presiden dalam 30 hari ke depan. Rencana tersebut mencakup opsi merger, pengalihan aset, hingga likuidasi bagi entitas yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.

Sorotan pada Industri Perkapalan

Selain soal BUMN, pembahasan khusus diarahkan pada industri perkapalan yang selama ini dipandang belum optimal dalam memenuhi kebutuhan domestik. Presiden Prabowo diyakini ingin menjadikan sektor ini sebagai lokomotif baru pertumbuhan ekonomi maritim, sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam rapat, dipaparkan kondisi sejumlah galangan kapal milik negara yang masih beroperasi di bawah kapasitas terpasang, sementara kebutuhan armada kapal nasional justru meningkat tajam.

Rosan mengungkapkan bahwa Danantara akan mengambil peran sebagai katalisator untuk mempercepat konsolidasi galangan kapal BUMN dan menarik investasi strategis. "Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi antara PT PAL, PT Dok dan Perkapalan, serta galangan swasta agar tercipta skala ekonomi yang memadai. Danantara siap menjadi fasilitator pendanaan dan kemitraan teknologi," tegasnya. Pemerintah juga berencana menerbitkan insentif fiskal bagi industri komponen kapal lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor yang saat ini mencapai 70 persen.

Respons Pasar dan Kalangan Usaha

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Rizal Ramli (bukan nama asli, hanya contoh), menilai langkah ini sebagai sinyal positif bahwa pemerintahan Prabowo serius dalam merampingkan inefisiensi birokrasi korporasi negara. "Pemangkasan BUMN yang tidak sehat itu perlu, tapi harus diiringi dengan pengelolaan dampak sosial yang matang. Paling tidak, transparansi proses akan menentukan tingkat kepercayaan publik dan investor," katanya. Sementara itu, pelaku industri perkapalan menyambut baik fokus pemerintah pada sektor ini. Ketua Asosiasi Pengembang Teknologi Maritim Indonesia (APTEKMI) menyatakan bahwa dengan adanya dukungan dari Danantara dan prioritas dari Presiden, industri galangan kapal dalam negeri berpeluang besar meningkatkan utilisasi dari yang semula hanya 40 persen menjadi di atas 80 persen dalam lima tahun ke depan.

Tahapan Implementasi dan Rencana Ke Depan

Rencana aksi yang disepakati dalam rapat tersebut meliputi pembentukan satuan tugas (task force) lintas kementerian yang akan bekerja selama enam bulan ke depan untuk menjalankan program perampingan BUMN. Satuan tugas ini akan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri BUMN dan diawasi oleh Danantara. Adapun untuk sektor perkapalan, pemerintah menargetkan penandatanganan nota kesepahaman dengan mitra teknologi dari Eropa dan Asia Timur pada kuartal keempat 2026. Presiden Prabowo meminta agar semua proses berjalan cepat namun tetap akuntabel, menghindari praktik korupsi dan kolusi yang bisa merusak tujuan awal.

Kementerian Keuangan juga telah menyiapkan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp12 triliun untuk mendukung revitalisasi industri kapal, dengan fokus pada modernisasi fasilitas produksi dan pengembangan sumber daya manusia. Dana tersebut akan dikucurkan bertahap berdasarkan capaian kinerja yang ketat. Dalam penutupannya, Rosan menyampaikan optimisme bahwa langkah ini akan menjadi fondasi bagi kemandirian industri strategis nasional. "Ini bukan hanya tentang memangkas yang tidak perlu, tapi juga membangun yang kita butuhkan untuk masa depan," pungkasnya.

Aparatur sipil negara di lingkungan kementerian terkait diminta untuk segera menyelaraskan program kerja dengan arahan Presiden. Sejumlah rapat teknis direncanakan dalam minggu-minggu mendatang untuk mematangkan detail implementasi. Dengan terobosan ini, publik berharap efisiensi BUMN dan kebangkitan industri kapal bukan sekadar retorika, melainkan terwujud dalam bentuk kapal-kapal buatan dalam negeri yang berlayar di jalur perdagangan global.