Prabowo: Evaluasi MBG Wajib Hati-hati, Fokus Penerima Manfaat

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbaikan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan dengan kajian yang matang dan tidak tergesa-gesa. Pesan ini disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina dalam sebuah pertemuan dengan anggota parlemen di DPR, beberapa waktu lalu. Penekanan ini muncul di tengah desakan berbagai pihak yang menginginkan perubahan cepat pada program andalan pemerintah tersebut.

Fokus pada Validitas Data Penerima

Menurut Agustina, arahan Presiden Prabowo sangat jelas: pembenahan MBG tidak boleh hanya bersifat simbolis atau reaktif. Prioritas utama adalah penataan data penerima manfaat agar benar-benar tepat sasaran. Selama ini, salah satu kendala yang kerap muncul adalah ketidakakuratan daftar penerima, mulai dari nama ganda hingga alamat yang tidak sesuai. Jika hal ini tidak dibenahi terlebih dahulu, program yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah dan ibu hamil ini justru berpotensi menjadi tidak efektif.

“Bapak Presiden menekankan agar kami tidak terburu-buru. Lebih baik lambat asal rapi dan berdampak, daripada cepat tetapi bocor dan salah sasaran,” kutip Agustina saat berbicara di hadapan Komisi IX DPR. Pernyataan ini sekaligus menjawab kritik yang menilai pemerintah lamban dalam merealisasikan janji kampanye tersebut.

Skema Perbaikan Bertahap

Pemerintah tidak akan melakukan perubahan sistem secara besar-besaran dalam waktu singkat. Sebaliknya, pendekatan bertahap akan diterapkan. Tahap pertama adalah pemadanan data Kementerian Sosial, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil. Langkah ini dianggap krusial untuk menghindari duplikasi dan memastikan bahwa mereka yang benar-benar membutuhkanlah yang mendapatkan akses.

Selain itu, mekanisme distribusi juga akan dievaluasi. Selama ini, banyak laporan mengenai makanan yang tidak layak konsumsi atau porsi yang tidak sesuai karena pengelolaan yang belum profesional. Pemerintah berencana menerapkan standar gizi yang lebih ketat dengan melibatkan ahli nutrisi dan dinas kesehatan setempat. Namun, semua perubahan ini akan diujicobakan di beberapa wilayah percontohan terlebih dahulu sebelum diperluas ke seluruh Indonesia.

Anggaran dan Efisiensi

Dari sisi anggaran, Presiden Prabowo meminta agar setiap rupiah yang dialokasikan untuk MBG digunakan seefisien mungkin. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya mencatat adanya potensi inefisiensi sebesar ratusan miliar akibat kesalahan data dan pengadaan yang tidak transparan. Untuk itu, pemerintah akan memperkuat sistem pengawasan internal dan membuka partisipasi publik dalam pemantauan.

“Kami tidak ingin ada lagi cerita anak-anak tidak mendapat jatah karena namanya tidak tercatat, atau justru bantuan diterima oleh keluarga yang sudah mampu,” tambah Agustina. Sikap hati-hati ini juga dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan program agar tidak menjadi beban fiskal jangka panjang.

Respons Publik dan Parlemen

Langkah pemerintah untuk mengkaji ulang MBG secara hati-hati mendapat tanggapan beragam. Sebagian anggota DPR mengapresiasi sikap itu karena menandakan komitmen untuk melaksanakan program secara accountable. Namun, tidak sedikit juga yang menekankan agar proses perbaikan tidak terlalu lama karena kebutuhan gizi anak-anak tidak bisa ditunda.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Pangan dan Gizi IPB, Ahmad Sulaeman, menilai pendekatan bertahap adalah langkah yang bijak. “Yang paling penting adalah validasi data. Tanpa itu, sehebat apa pun menu yang disiapkan, program akan gagal.” Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam pusaran birokrasi sehingga perbaikan berjalan lamban.

Target ke Depan

Pemerintah menargetkan pada tahun 2027, program MBG dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran secara akurat. Saat ini, baru sekitar 40 persen dari total penerima yang terdata dengan benar. Melalui proses bersih-bersih data dan uji coba distribusi, diharapkan angka tersebut meningkat signifikan.

Agustina menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen BGN untuk bekerja sesuai arahan Presiden. “Kami ingin program ini menjadi legacy yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Karena itu, lebih baik kita berjalan perlahan tetapi pasti, daripada cepat tetapi harus diulang.” Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa pemerintah tidak akan mengorbankan kualitas demi mengejar popularitas.

Dengan pendekatan yang lebih sistematis, diharapkan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi janji politik yang menguap, tetapi benar-benar menjadi solusi nyata untuk mengentaskan masalah gizi buruk di Indonesia. Keputusan Prabowo untuk tidak terburu-buru justru bisa menjadi langkah paling tepat untuk memastikan keberhasilan program ini dalam jangka panjang.