Prabowo Dorong Kampus Fokus Riset Industri Perkapalan

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara langsung menginstruksikan agar perguruan tinggi di Indonesia memutar haluan risetnya menuju sektor strategis: industri perkapalan. Arahan ini bukan sekadar imbauan biasa, melainkan panggilan untuk mentransformasi kampus menjadi episentrum inovasi yang menopang cita-cita Indonesia sebagai negara maritim berdaulat. Dalam sebuah pertemuan tertutup yang digelar awal pekan ini, Brian membeberkan sejumlah perincian yang akan menjadi tonggak baru kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan dunia usaha.

Dari Meja Presiden ke Pelataran Akademik

Menurut Brian, arahan tersebut muncul di sela-sela pembahasan mengenai penguatan daya saing nasional. Presiden Prabowo menekankan bahwa potensi maritim Indonesia masih jauh dari kata optimal karena rendahnya penguasaan teknologi galangan kapal. "Presiden melihat riset perkapalan sebagai pintu masuk untuk mengerek kemandirian bangsa," ujar Brian kepada awak media. Ia mengutip ungkapan presiden bahwa negara yang mampu membuat kapal sendiri akan memegang kendali penuh atas rantai logistik dan pertahanan lautnya. Perbincangan itu kemudian mengerucut pada perlunya menggerakkan ribuan laboratorium kampus untuk berfokus pada desain lambung, material baja, propulsi hybrid, hingga sistem navigasi pintar.

Brian menambahkan bahwa kampus tidak akan bergerak sendirian. Kementeriannya telah menyiapkan skema pendanaan riset terapan yang langsung menyasar target produksi. Hibah multidisiplin akan dibuka khusus untuk tim peneliti yang melibatkan teknik perkapalan, teknik mesin, teknik material, dan teknik elektro dalam satu payung riset. Langkah ini dimaksudkan agar hasil penelitian tidak berhenti di jurnal ilmiah, melainkan benar-benar menjadi purwarupa yang siap diadopsi oleh PT PAL, galangan kapal swasta, maupun koperasi nelayan yang mendambakan kapal tangkap modern berbahan bakar rendah emisi.

Mengapa Industri Kapal Menjadi Pilihan Strategis?

Keputusan menempatkan riset kapal di posisi prioritas tidak lahir begitu saja. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang disatukan oleh jalur laut sepanjang hampir 100.000 kilometer. Ironisnya, armada kapal nasional—baik untuk angkutan barang, penumpang, maupun patroli—masih didominasi produk impor. Ketergantungan ini membocorkan devisa sekaligus membuat Indonesia rentan terhadap guncangan geopolitik. Brian mencontohkan, ketika rantai pasok global tersendat akibat krisis, harga kapal impor melonjak hingga 40 persen, sementara waktu tunggu bisa mencapai dua tahun. Dengan menggenjot riset rekayasa galangan dari hulu ke hilir, Indonesia bisa memangkas ketergantungan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang bernilai tambah tinggi.

Presiden Prabowo, masih menurut Brian, menyoroti pula dimensi pertahanan. "Kita tidak bisa menjadi bangsa besar jika angkatan laut kita harus mengantre buatan negara lain," katanya, mengutip pernyataan presiden. Kapal patroli, kapal rumah sakit, hingga kapal riset oseanografi adalah kebutuhan mendesak yang tidak bisa selamanya dipenuhi melalui kontrak luar negeri. Oleh karena itu, kampus negeri dan swasta diberi mandat untuk membentuk konsorsium peneliti yang secara periodik melaporkan capaian teknologinya langsung kepada kementerian koordinator terkait.

Transformasi Kurikulum dan Fasilitas Penunjang

Merespons instruksi tersebut, Brian menyatakan akan segera merevisi kurikulum program studi berbasis kemaritiman. Setiap kampus yang memiliki program teknik perkapalan diwajibkan membuka stasiun riset lapangan yang terhubung langsung dengan galangan kapal terdekat. Mahasiswa S-1 di tingkat akhir harus mengerjakan skripsi berbasis problema nyata yang dihadapi industri, mulai dari efisiensi desain lunas hingga pengujian ketahanan korosi di perairan tropis. Sementara itu, program magister dan doktor akan difokuskan pada tiga klaster unggulan: kapal niaga beraliran rendah, kapal perang siluman, dan kapal nelayan bertenaga surya.

Tidak kalah pentingnya adalah pembenahan infrastruktur laboratorium. Kementerian berencana mengucurkan dana revitalisasi untuk lima universitas yang ditetapkan sebagai pusat unggulan (center of excellence) dalam bidang teknik perkapalan. Lab hidrodinamika, kolam uji manuver, dan hanggar purwarupa akan diperbarui agar setara dengan fasilitas serupa di Korea Selatan dan Jepang. Brian optimistis, dengan ekosistem riset yang matang, lulusan teknik perkapalan Indonesia bisa langsung diserap oleh industri dalam negeri tanpa perlu menimbang karier di luar negeri.

Sinergi Akademisi, Pemerintah, dan Pelaku Usaha

Dalam penjelasannya, Brian berulang kali menekankan bahwa proyek nasional ini hanya akan berhasil jika ketiga pilar—akademisi, pemerintah, dan industri—berjalan beriringan. Oleh karena itu, ia mengajak Kamar Dagang dan Industri serta Himpunan Ahli dan Pemerhati Kemaritiman untuk duduk bersama merumuskan peta jalan riset. "Dunia usaha harus berani membeberkan masalah teknis yang mereka hadapi agar dosen dan mahasiswa bisa merancang solusinya," tegas Brian. Sebagai insentif, perusahaan yang mendanai riset perguruan tinggi akan memperoleh potongan pajak super deduction hingga 300 persen dari nilai investasi riset—sebuah kebijakan yang telah tertuang dalam peraturan pemerintah.

Salah satu model kerja sama yang kini sedang dimatangkan adalah skema teaching industry. Beberapa galangan kapal milik BUMN sudah menyatakan kesediaannya menyediakan lahan di dalam kawasan galangan sebagai laboratorium bersama. Di sana, mahasiswa dapat magang sembari menjalankan riset yang hasilnya langsung terpakai pada proses produksi. Brian menyebut bahwa program serupa telah sukses diterapkan di Jerman dan Korea Selatan, dan kini saatnya Indonesia menempuh jalan yang sama dengan berani. Target jangka pendeknya adalah mencetak sekurang-kurangnya sepuluh desain kapal komersial baru dalam tiga tahun ke depan yang seluruhnya merupakan karya orisinal universitas Indonesia.

Tantangan dan Komitmen Berkelanjutan

Meskipun gaung arahan ini terasa ambisius, Brian mengakui masih ada sejumlah PR besar yang harus dituntaskan. Pertama, keterbatasan peneliti senior di bidang perkapalan. Untuk mengatasinya, kementerian telah menjalin kontak dengan asosiasi insinyur perkapalan global untuk program pertukaran dan pendampingan. Kedua, persepsi sebagian kalangan kampus yang masih memandang riset terapan sebagai sesuatu yang kurang bergengsi dibanding riset fundamental. "Kita akan ubah paradigma itu. Justru dengan menciptakan kapal yang berlayar di lautan lepas, nama kampus akan dikenang sepanjang masa," kata Brian menutup sesi wawancara.

Rencana besar ini juga telah dianggarkan dalam RAPBN perubahan. Brian memastikan bahwa pendanaannya bersifat multy years dan tidak akan terputus oleh pergantian jabatan. Ia berharap, dalam kurun waktu satu dasawarsa ke depan, bendera Indonesia tidak hanya berkibar di layar kapal, tetapi juga terpatri pada pelat baja kapal-kapal tangguh buatan para sarjana dari Sabang sampai Merauke. Dengan sinergi yang semakin erat antara istana dan kampus, industri perkapalan nasional sedang menatap fajar baru yang menjanjikan.