Prabowo Dorong Industri Galangan Kapal Tanah Air, Kapal Asing Terlalu Dominan

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas agar pemerintah segera mempercepat pembangunan sektor perkapalan nasional. Instruksi tersebut mencuat di tengah realita bahwa sekitar 95 persen kapal pengangkut komoditas ekspor-impor Indonesia justru dikibarkan bendera negara lain. Dalam sejumlah kesempatan, kepala negara menekankan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus, karena melemahkan kedaulatan maritim sekaligus menggerogoti potensi pendapatan devisa.

Langkah ini dipandang sebagai bagian dari visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang sebenarnya, bukan sekadar jalur lintas perdagangan. Selama puluhan tahun, laut Nusantara hanya menjadi arena lalu-lalang ribuan kapal berbendera Panama, Liberia, atau Singapura, tanpa memberikan dampak berkelanjutan terhadap industri nasional. Pemerintahan Prabowo menilai sudah saatnya Indonesia tampil sebagai pemain utama, bukan sekadar penonton di jalur pelayarannya sendiri.

Urgensi Mengurangi Ketergantungan pada Armada Asing

Dominasi kapal asing dalam sistem logistik nasional bukanlah hal baru. Sejak era Orde Baru hingga reformasi, kebijakan pengangkutan barang lebih condong pada mekanisme pasar terbuka yang tanpa disadari mematikan gairah galangan kapal lokal. Akibatnya, perusahaan pelayaran nasional kerap kesulitan bersaing karena minimnya dukungan armada produksi dalam negeri, ditambah tingginya suku bunga pembiayaan dan ketiadaan kepastian order. Data sektor maritim menyebutkan bahwa dari sekitar 20.000 kapal yang beroperasi di perairan Indonesia, sebagian besar dimiliki oleh perusahaan asing. Padahal, nilai pasar jasa angkutan laut nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun, dana yang seharusnya berputar di dalam negeri tetapi justru mengalir keluar.

Ketergantungan pada armada asing juga menimbulkan kerentanan geopolitik. Jika rute pelayaran internasional terganggu, misalnya karena ketegangan di Selat Malaka atau konflik di kawasan, Indonesia akan kesulitan mengamankan pasokan pangan, energi, dan barang industri. Situasi itu tidak akan terjadi jika Indonesia memiliki armada niaga berbendera Merah Putih yang kuat dan memenuhi standar global. Inilah pesan utama yang disampaikan Presiden Prabowo: kemandirian logistik adalah bagian dari pertahanan negara.

Arahan Presiden: Standar Internasional dan Kemandirian Maritim

Dalam arahannya, Presiden Prabowo tidak hanya meminta kuantitas kapal bertambah, tetapi juga menekankan kualitas yang harus mengacu pada standar internasional. Industri galangan kapal dalam negeri diminta mampu memproduksi beragam jenis kapal, mulai dari kapal kontainer, kapal tanker, kapal ikan, hingga kapal riset, dengan sertifikasi pengakuan dari badan klasifikasi global. Hanya dengan memenuhi standar tersebut, armada Indonesia mampu bersaing di jalur pelayaran internasional dan menarik minat perusahaan multinasional untuk menggunakan jasa pelayaran nasional.

Kepala negara juga menginstruksikan adanya koordinasi lintas kementerian, terutama antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, serta TNI Angkatan Laut. Targetnya adalah menciptakan ekosistem perkapalan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, termasuk pengembangan baja khusus perkapalan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penyediaan skema pembiayaan kompetitif melalui bank-bank nasional. Bahkan, pemerintah sedang mengkaji insentif pajak bagi perusahaan pelayaran yang membangun kapal di galangan lokal, serta kewajiban penggunaan bendera Indonesia untuk angkutan dalam negeri secara bertahap.

Dampak terhadap Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Jika pengembangan industri kapal berjalan sesuai arahan Presiden, dampaknya akan langsung terasa di berbagai lini. Pertama, terbukanya ratusan ribu lapangan kerja baru, mulai dari teknisi las, desainer kapal, hingga manajer proyek galangan. Kedua, nilai tambah dari sektor logistik akan bertahan di dalam negeri, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga lebih dari satu persen secara tambahan. Ketiga, perputaran uang di daerah-daerah basis galangan, seperti Batam, Surabaya, Makassar, dan Kalimantan, akan menggerakkan ekonomi lokal secara masif.

Lebih jauh, industri pendukung seperti baja, cat, mesin, dan elektronika maritim akan ikut terangkat. Pengalaman negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di sektor perkapalan mampu menjadi lompatan industrialisasi yang membawa kemakmuran. Korea Selatan, yang pada 1970-an mulai menggarap galangan kapal dengan serius, kini mendominasi pasar kapal dunia bersama China. Indonesia, dengan jumlah penduduk dan wilayah laut yang jauh lebih besar, seharusnya mampu meniru bahkan melampaui capaian tersebut.

Tantangan yang Harus Dijawab

Meskipun arahannya jelas, tantangan yang menghadang tidaklah ringan. Pertama, daya saing harga: biaya produksi kapal dalam negeri seringkali lebih mahal dibandingkan kapal impor dari China atau Korea Selatan. Untuk itu, perlu intervensi pemerintah melalui subsidi silang, jaminan pembelian, atau kebijakan fiskal yang mengurangi beban produksi. Kedua, ketersediaan teknologi: galangan nasional perlu dukungan riset dan transfer teknologi agar mampu membuat kapal dengan efisiensi tinggi dan rendah emisi, sejalan dengan tren pelayaran hijau global. Ketiga, persoalan regulasi dan birokrasi yang kerap memperlambat perizinan pembangunan galangan baru atau peremajaan galangan yang sudah tua.

Selain itu, mentalitas sebagian pelaku usaha yang lebih memilih jalur cepat menyewa kapal asing ketimbang berinvestasi pada armada nasional juga harus diubah. Pemerintah bisa memberlakukan kebijakan yang lebih tegas, misalnya mewajibkan penggunaan kapal berbendera Indonesia untuk semua proyek pemerintah dan BUMN, serta memberikan insentif bagi swasta yang memanfaatkan kapal lokal. Dengan demikian, pesanan tetap bagi galangan dalam negeri tercipta dan keberlanjutan produksi terjamin.

Menuju Era Baru Maritim Indonesia

Presiden Prabowo tampaknya sangat memahami bahwa kemandirian maritim bukan sekadar slogan politik, melainkan kunci kejayaan bangsa kepulauan. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa yang tersebar di ribuan pulau, ketersediaan armada nasional yang tangguh adalah fondasi untuk pemerataan ekonomi, stabilitas harga, dan kedaulatan pangan. Pengembangan industri kapal pun sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat pertahanan, karena galangan kapal sipil dapat sewaktu-waktu dimodernisasi untuk memproduksi kapal patroli atau kapal perang ringan jika dibutuhkan.

Masyarakat dan dunia usaha kini menanti langkah konkret dari instruksi tersebut. Apakah akan lahir Perpres atau Inpres yang mempercepat hilirisasi industri kapal? Akankah BUMN galangan kapal seperti PAL Indonesia digenjot untuk bersaing di pasar global? Presiden Prabowo telah memberi aba-aba, kini tinggal bagaimana jajaran kabinetnya mampu menerjemahkan visi itu menjadi program kerja yang berdampak nyata. Jika berhasil, Indonesia tidak lagi menjadi bangsa yang besar hanya di atas peta, tetapi benar-benar menjadi raksasa maritim yang disegani dunia.