Prabowo Dorong Bangkitnya Galangan Kapal Indonesia Hadapi 95% Asing

Jakarta — Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto segera memfokuskan perhatian pada sektor strategis yang selama puluhan tahun kurang tergarap optimal: industri galangan kapal. Arahan dari puncak kekuasaan menegaskan keharusan membangun armada niaga berbendera Merah Putih yang mampu bersaing di level dunia.

Presiden menyoroti realitas pahit bahwa hampir seluruh kapal yang mengalirkan barang dan logistik di jalur pelayaran Nusantara saat ini mengusung bendera negara lain. Angka pastinya mencengangkan: sebanyak 95 persen kapal-kapal tersebut berstatus asing. Dominasi ini menjadi alarm keras bagi bangsa yang dikelilingi lautan.

Ironi di Negeri Bahari

Indonesia dengan belasan ribu pulau seharusnya berdiri tegak sebagai poros maritim dunia. Namun data mengungkap ketimpangan yang mencolok: meski memiliki laut luas, kemampuan membangun kapal niaga sendiri masih jauh dari kata memadai. Banyak perusahaan pelayaran nasional lebih memilih membeli kapal bekas atau menyewa dari luar negeri ketimbang memesan di galangan domestik. Akibatnya, devisa negara terus bocor melalui ongkos angkut yang dibayarkan kepada perusahaan asing. Diperkirakan, kebocoran itu mencapai angka puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Lebih dari sekadar kerugian moneter, fenomena ini juga menggerus harga diri bangsa yang pernah memiliki tradisi maritim kuat.

Arahan Tegas dari Kepala Negara

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menekankan bahwa industri perkapalan harus diperkuat secara fundamental, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga menembus pasar ekspor. Ia meminta kementerian terkait, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian BUMN, untuk menyusun peta jalan (roadmap) jangka panjang yang menyasar pembangunan kapal-kapal baru berbendera Indonesia. Tujuannya jelas: mengurangi ketergantungan pada kapal asing dan sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas. Armada yang dibangun tidak boleh asal jadi; standar internasional harus menjadi patokan, sehingga kapal bikinan dalam negeri bisa berlayar hingga ke mancanegara tanpa cela.

Standar Global Sebagai Kunci Daya Saing

Penerapan standar internasional merupakan salah satu poin krusial dalam arahan presiden. Selama ini, produk galangan kapal nasional seringkali dianggap kalah saing dari segi kualitas, ketepatan waktu serah, dan biaya. Untuk itu, pemerintah mendorong agar industri mengadopsi aturan klasifikasi dari badan internasional seperti International Maritime Organization (IMO) dan biro klasifikasi bereputasi global. Dengan standar tinggi, kapal berbendera Indonesia tidak akan lagi dipandang sebelah mata oleh para pemilik kargo global. Langkah ini juga membuka peluang bagi galangan kapal lokal untuk mengikuti tender pengadaan kapal di berbagai negara. Sertifikasi, inspeksi ketat, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan—seperti kapal hybrid atau berbahan bakar rendah emisi—menjadi bagian dari komitmen baru ini.

Dampak Ekonomi yang Meluas

Kebijakan ini diproyeksikan memberikan efek domino bagi perekonomian nasional. Pertama, industri baja, elektronika, dan komponen akan terdongkrak karena pasokan material untuk pembangunan kapal mencapai ribuan ton per proyek. Kedua, ribuan tenaga kerja terampil, mulai dari juru las, insinyur perkapalan, hingga desainer naval, akan terserap. Ketiga, konektivitas antarpulau yang lebih baik dapat menekan biaya logistik yang selama ini menjadi biang mahalnya harga barang, terutama di kawasan timur Indonesia. Riset Bank Dunia menunjukkan bahwa biaya logistik Indonesia menyedot sekitar 23 persen dari produk domestik bruto—jauh di atas negara tetangga. Dengan armada sendiri yang efisien, disparitas harga bisa dipangkas.

Galangan Nasional: Peluang dan Tantangan

Saat ini, Indonesia memiliki sejumlah galangan kapal besar seperti PT PAL Indonesia di Surabaya, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, dan berbagai galangan swasta di Batam dan Karimun. Kapasitas produksi sebenarnya cukup besar, tetapi utilisasi masih rendah lantaran minimnya pesanan domestik. Para pengusaha galangan kerap mengeluhkan bunga pinjaman yang tinggi dan ketidakpastian kontrak jangka panjang. Di sisi lain, kapal bekas impor dengan harga murah terus membanjiri pasar, membuat kapal baru buatan lokal sulit bersaing. Presiden Prabowo menegaskan bahwa diperlukan keberpihakan kebijakan, termasuk insentif fiskal, keringanan pajak material, dan penugasan langsung kepada BUMN perkapalan untuk proyek-proyek strategis. Pemerintah juga didorong untuk memangkas rantai birokrasi perizinan yang selama ini menjadi keluhan utama investor.

Kedaulatan Maritim yang Tidak Bisa Ditawar

Di balik alasan ekonomi, terdapat pertimbangan geopolitik dan pertahanan yang tak kalah penting. Sebuah negara kepulauan yang hampir semua kapal pengangkut barangnya berbendera asing sangat rentan terhadap tekanan dari luar. Dalam situasi darurat atau konflik, armada asing bisa dengan mudah menghentikan operasi tanpa perlindungan hukum Indonesia. Dengan memiliki armada sendiri, Indonesia bisa menjamin kelancaran pasokan kebutuhan pokok, energi, dan logistik militer di segala kondisi. Penguasaan teknologi pembuatan kapal juga memperkuat posisi tawar dalam diplomasi maritim regional.

Harapan Baru di Cakrawala

Gelombang optimisme kini menyelimuti kalangan pelaku industri perkapalan. Dengan dukungan penuh dari presiden, mereka berharap akan lahir ekosistem yang lebih sehat dan berkelanjutan. Berbagai asosiasi seperti Indonesian Shipbuilding and Offshore Industries Association (IPERINDO) menyambut baik arahan ini dan siap berkolaborasi dengan pemerintah. Proyek mercusuar, seperti pembuatan kapal tanker, kontainer, atau kapal penumpang yang dibangun sepenuhnya di dalam negeri, diyakini akan segera direalisasikan. Bukan hanya menjadi onggokan besi tua, kapal-kapal baru bersertifikasi internasional itu akan menjadi saksi keberhasilan Indonesia merebut kembali lautan yang telah lama dipercayakan kepadanya. Dengan sinergi antara pemerintah, BUMN, swasta, dan lembaga pendidikan, cita-cita memiliki armada niaga berbendera Merah Putih yang disegani di seluruh dunia bukan lagi angan-angan. Komitmen Presiden Prabowo Subianto menjadi pemicu api semangat itu, untuk membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya negara maritim di peta, tetapi juga raksasa maritim yang sesungguhnya.