Polda Sumsel Tetapkan 12 Tersangka Karhutla, Prabowo Kucurkan Rp 1 Triliun

PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan (Sumsel) bersama jajaran Polres terus melakukan penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga Jumat, 21 Agustus 2026, sebanyak 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dari 10 laporan polisi di tujuh wilayah hukum, dengan luas lahan terbakar kurang lebih 18,1 hektare. Pada hari yang sama, pemerintah pusat menegaskan komitmennya terhadap pemulihan layanan air bersih Kota Padang dengan dukungan anggaran yang kini mendekati Rp 1 triliun.

Dua perkembangan ini menjadi perhatian publik di tengah agenda pemerintah memperkuat penegakan hukum lingkungan sekaligus pemerataan layanan dasar bagi masyarakat. Berikut rangkaian lengkap perkembangannya.

Polisi Tetapkan 12 Tersangka Karhutla di Sumsel

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya, mengungkapkan jumlah 12 tersangka tersebut merupakan akumulasi dari sejumlah kasus karhutla yang ditangani hingga 12 Agustus 2026. Penetapan terbaru menyusul ditetapkannya tiga orang sebagai tersangka dalam kasus karhutla di Kabupaten OKU Timur.

"Terbaru ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus karhutla yang terjadi di Kabupaten OKU Timur. Sehingga jumlah keseluruhannya ada 12 tersangka." — Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya, Kabid Humas Polda Sumsel

Menurut Nandang, penetapan tersangka dilakukan setelah polisi menjalani penyelidikan atas 10 laporan polisi (LP) yang tersebar di tujuh wilayah hukum. Berikut rincian sebaran tersangka:

• Kabupaten Musi Rawas: 2 tersangka
• Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI): 2 tersangka
• Kabupaten PALI: 2 tersangka
• Kabupaten Muara Enim: 1 tersangka
• Kabupaten OKU Selatan: 1 tersangka
• Kabupaten Lahat: 1 tersangka
• Kabupaten OKU Timur: 3 tersangka

Total luas area yang terbakar pada sejumlah kasus tersebut diperkirakan 18,1 hektare.

Kronologi Penanganan Kasus Karhutla

1. Polisi menerima dan mencatat 10 laporan polisi dari masyarakat di tujuh wilayah hukum Polda Sumsel.
2. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti, barang bukti, dan keterangan saksi.
3. Penetapan tersangka dilakukan secara bertahap; penambahan terbaru tiga tersangka berasal dari Kabupaten OKU Timur.
4. Proses hukum terus berjalan dan polisi membuka kemungkinan penetapan tersangka baru seiring pengembangan kasus.

Efek Jera dan Ancaman Hukuman Pelaku Karhutla

Nandang menegaskan, penegakan hukum yang tegas bertujuan memberi efek jera sekaligus mencegah masyarakat menjadikan pembakaran sebagai cara praktis membuka lahan. "Penegakan hukum tegas dilakukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah masyarakat menjadikan pembakaran sebagai cara praktis membuka lahan," jelasnya.

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi paling rawan karhutla di Indonesia. Luasnya lahan gambut membuat wilayah ini sangat rentan terbakar, terutama pada puncak musim kemarau. Kebakaran yang meluas kerap memicu kabut asap lintas batas yang mengganggu kesehatan warga, penerbangan, hingga aktivitas ekonomi. Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pelaku yang dengan sengaja membakar hutan terancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp 10 miliar.

Selain penindakan, kepolisian bersama instansi terkait gencar melakukan sosialisasi dan patroli terpadu untuk mencegah munculnya titik api sejak dini. Masyarakat diimbau mengolah lahan tanpa membakar serta segera melapor kepada aparat jika menemukan indikasi kebakaran di lingkungannya.

Prabowo Kucurkan Hampir Rp 1 Triliun untuk Air Bersih Padang

Di hari yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, meninjau lokasi rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Palukahan di Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Jumat (21/8/2026). Andre menyebut total dukungan pemerintah pusat untuk Perumda Air Minum (PDAM) Kota Padang kini telah mendekati Rp 1 triliun, termasuk untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur pascabencana.

Peninjauan tersebut dilakukan bersama Kepala Balai Cipta Karya Sumbar Maria Doeni Isa, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi, Direktur Teknik Perumda Air Minum Kota Padang Andri Satria, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang Wahyu Hidayat, serta Ketua Komisi II DPRD Padang Rachmad Wijaya.

"Pemerintah Presiden Prabowo mendengarkan jeritan masyarakat Kota Padang yang selama ini menghadapi persoalan kualitas dan kontinuitas air bersih, terutama setelah bencana yang merusak sejumlah infrastruktur PDAM." — Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

Kronologi Dukungan Pemerintah untuk SPAM Palukahan

1. Pemerintah pusat menyalurkan dukungan anggaran untuk PDAM Kota Padang secara bertahap hingga total mendekati Rp 1 triliun.
2. Dana digunakan untuk membangun infrastruktur baru sekaligus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana.
3. Lokasi pembangunan SPAM Palukahan di Air Dingin, Koto Tangah, ditinjau langsung oleh DPR RI bersama balai teknis terkait.
4. Pembangunan SPAM Palukahan diharapkan berjalan segera guna memperkuat kapasitas dan kontinuitas layanan air bersih warga Padang.

Pemulihan Layanan Air Bersih Pascabencana

Kota Padang merupakan salah satu daerah yang menghadapi tantangan besar dalam penyediaan air bersih. Bencana yang melanda sebelumnya turut merusak sejumlah infrastruktur PDAM sehingga kualitas dan kontinuitas layanan menurun. Dukungan pemerintah pusat yang nyaris menembus Rp 1 triliun tersebut diharapkan mampu menuntaskan persoalan itu, mulai dari rehabilitasi jaringan eksisting hingga pembangunan SPAM baru seperti Palukahan.

Keberadaan SPAM Palukahan dinilai strategis karena akan menambah pasokan air baku dan memperkuat ketahanan layanan air minum Kota Padang dalam jangka panjang. Program ini sejalan dengan prioritas nasional penyediaan air minum yang menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Andre menegaskan, komitmen pemerintah tidak berhenti pada anggaran, tetapi juga pada percepatan realisasi pembangunan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Kehadiran SPAM baru seperti Palukahan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses air minum layak bagi masyarakat, sejalan dengan target pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar.

Dua perkembangan di atas menunjukkan keseriusan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani isu lingkungan serta layanan dasar masyarakat. Polda Sumsel memastikan penindakan terhadap karhutla akan terus berlanjut, sementara pemerintah pusat berkomitmen mempercepat pembangunan SPAM Palukahan demi layanan air bersih yang lebih baik bagi warga Padang.