Peter Obi Siap Pertahankan Kebijakan Kurs Mengambang Era Tinubu di Nigeria

ABUJA — Tokoh oposisi terkemuka sekaligus calon presiden Nigeria, Peter Obi, mengumumkan komitmen ekonominya menjelang Pemilihan Presiden 2027 mendatang. Mantan Gubernur Negara Bagian Anambra tersebut secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk mempertahankan kebijakan nilai tukar mengambang (floating naira) yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Bola Ahmed Tinubu, meski dengan pendekatan eksekusi yang berbeda.

Pernyataan tersebut disampaikan Peter Obi saat merespons pertanyaan publik mengenai arah kebijakan moneter dan reformasi struktural Nigeria jika ia diberi mandat memimpin negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Afrika Barat tersebut. Keputusan untuk tidak menganulir deregulasi mata uang ini menandai konsensus langka antara figur oposisi utama dan petahana di tengah gejolak ekonomi domestik.

"Ada satu kebijakan: sistem nilai tukar mengambang untuk naira. Saya tidak akan membela nilai tukar tersebut secara artifisial. Namun, saya akan menggerakkan produktivitas nasional agar mata uang ini menjadi jauh lebih bernilai bagi seluruh rakyat," ujar Peter Obi dalam keterangannya.

Kronologi Reformasi Moneter dan Krisis Valuta Nigeria

Langkah mempertahankan skema kurs mengambang ini tidak lepas dari dinamika moneter yang berlangsung di Nigeria dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah linimasa perjalanan reformasi mata uang di Nigeria:

1. Mei 2023: Presiden Bola Ahmed Tinubu resmi dilantik dan langsung mengumumkan serangkaian kebijakan ekonomi agresif, termasuk penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan penyatuan sistem multikurs.
2. Juni 2023: Bank Sentral Nigeria (Central Bank of Nigeria/CBN) secara resmi mencabut pembatasan devisa dan membiarkan nilai tukar naira ditentukan oleh mekanisme pasar valuta asing.
3. Periode 2024–2025: Nilai tukar naira mengalami depresiasi signifikan terhadap dolar AS, yang sempat memicu kenaikan inflasi dua digit dan menekan daya beli masyarakat secara luas.
4. Persiapan Menuju Pemilu 2027: Peter Obi merilis cetak biru ekonomi alternatif, menegaskan bahwa solusi atas pelemahan mata uang bukanlah intervensi devisa cadangan, melainkan lompatan produktivitas di sektor riil.

Menolak Intervensi Cadangan Devisa, Mendorong Sektor Riil

Peter Obi menekankan bahwa kegagalan stabilisasi mata uang pada masa lalu disebabkan oleh kebiasaan otoritas moneter yang terus-menerus "membakar" cadangan devisa demi menjaga naira di level tertentu. Menurutnya, pendekatan tersebut hanya menciptakan ilusi stabilitas yang rapuh dan menghambat daya saing ekspor.

Sebagai gantinya, Obi memaparkan rencana revitalisasi ekonomi yang bertumpu pada transformasi Nigeria dari negara konsumtif menjadi basis manufaktur dan lumbung pangan. Beberapa pilar utama yang disiapkan meliputi:

• Peningkatan Produktivitas Pertanian: Memanfaatkan lahan subur di wilayah utara Nigeria guna mengurangi ketergantungan impor pangan sekaligus menekan defisit neraca perdagangan.
• Penguatan Industri Manufaktur Berorientasi Ekspor: Memberikan insentif fiskal dan penyediaan infrastruktur dasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
• Efisiensi Anggaran Negara: Memangkas biaya birokrasi dan menutup celah kebocoran fiskal demi memperkuat ketahanan neraca pembayaran nasional.

Tantangan Politik dan Ekonomi Menuju 2027

Kebijakan unifikasi pasar valuta asing yang diterapkan Presiden Tinubu memang menuai banyak kritik akibat dampaknya terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok. Namun, banyak ekonom internasional dan lembaga multilateral seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia memandang langkah tersebut sebagai fondasi penting untuk menarik kembali arus investasi asing langsung (FDI).

Dengan menegaskan sikapnya yang konsisten terhadap mekanisme pasar bebas untuk naira, Peter Obi berupaya memberikan kepastian kepada investor global sekaligus menawarkan narasi perbaikan tata kelola internal. Perdebatan mengenai efektivitas deregulasi ekonomi ini diprediksi akan terus menjadi poros utama perdebatan politik Nigeria hingga pemungutan suara nasional pada 2027 mendatang.