Pertemuan Pj Gubernur BI dan Presiden Prabowo Dihadiri Thomas Djiwandono

JAKARTA — Suasana Istana Kepresidenan di Jakarta kembali menjadi pusat perhatian setelah Penjabat Sementara (Pj) Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menggelar pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu sore. Kehadiran Destry yang tidak diumumkan sebelumnya itu langsung memicu spekulasi mengenai arah kebijakan moneter di tengah tekanan inflasi global yang belum sepenuhnya mereda. Menariknya, dalam forum tersebut turut hadir Thomas Djiwandono, tokoh perbankan yang selama ini dikenal dekat dengan lingkaran pengambil kebijakan ekonomi nasional, menambah bobot strategis diskusi yang berlangsung selama hampir dua jam itu.

Rombongan Pejabat BI Diterima di Istana

Berdasarkan pantauan di kompleks istana, Destry tiba sekitar pukul 15.30 WIB dengan mengenakan setelan batik resmi bernuansa biru gelap. Ia didampingi oleh Deputi Gubernur Senior, sejumlah direktur eksekutif, serta pejabat tinggi BI lainnya. Rombongan langsung menuju ruang kerja Presiden tanpa memberikan pernyataan kepada awak media yang sudah menunggu. Momen ini menandai pertemuan tingkat tinggi pertama antara pimpinan sementara bank sentral dan Kepala Negara sejak Destry ditunjuk menggantikan Gubernur definitif yang tengah menjalani cuti panjang.

Sumber di dalam istana yang tidak berwenang berbicara kepada media mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam format diskusi informal namun tetap terarah. Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta beberapa penasihat ekonomi. Kehadiran Thomas Djiwandono, yang menjabat sebagai Direktur Utama salah satu bank BUMN terbesar, mengejutkan banyak pihak. Ia tidak termasuk dalam jajaran kabinet, tetapi perannya sebagai penghubung antara sektor perbankan dan pemerintah membuat kontribusinya sangat diantisipasi. Thomas, yang juga dikenal sebagai keponakan Presiden Prabowo, belakangan sering terlibat dalam pembahasan isu-isu keuangan strategis, termasuk pendalaman pasar modal dan penguatan infrastruktur digital perbankan.

Topik Utama: Sinergi Fiskal-Moneter dan Prospek Rupiah

Agenda pertemuan dilaporkan sangat padat dan mencakup beberapa isu krusial. Pertama, soal koordinasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter BI. Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5,2 persen, sementara BI harus menjaga inflasi agar tetap dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen. Kedua, pembahasan nilai tukar rupiah yang beberapa pekan terakhir mengalami tekanan akibat penguatan dolar AS pasca revisi proyeksi suku bunga The Fed. Destry diyakini memaparkan proyeksi terbaru BI mengenai pergerakan rupiah serta langkah-langkah intervensi yang telah dan akan dilakukan.

“Pertemuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil BI tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bisa seirama dengan program prioritas pemerintah,” ujar seorang analis ekonomi dari lembaga riset independen yang enggan disebutkan namanya. Ia menambahkan bahwa kehadiran Thomas Djiwandono memperkuat dugaan bahwa isu perbankan dan penyaluran kredit juga menjadi sorotan. Perbankan nasional saat ini menghadapi dilema antara menjaga margin bunga bersih dan mendorong ekspansi kredit sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan. Kehadiran bos bank pelat merah itu kemungkinan untuk memberikan perspektif dari sisi industri yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Peran Thomas Djiwandono dan Sinyal bagi Pasar

Thomas Djiwandono bukanlah nama baru di sektor keuangan. Sebelum memimpin bank BUMN, ia meniti karier di berbagai institusi keuangan global dan memiliki jaringan luas di kalangan investor asing. Keterlibatannya dalam pertemuan ini ditafsirkan oleh sejumlah pihak sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin melibatkan pelaku industri secara langsung dalam merumuskan arah kebijakan. Beberapa pelaku pasar yang dihubungi secara terpisah menyambut positif kehadiran Thomas. Menurut mereka, sosok tersebut bisa menjembatani kepentingan bank sentral dengan kebutuhan likuiditas perbankan, terutama untuk segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi andalan Presiden Prabowo.

Di sisi lain, analis senior dari sebuah rumah efek mencatat bahwa kehadiran Thomas Djiwandono juga bisa dikaitkan dengan rencana pemerintah memperluas penggunaan rupiah digital. Proyek Digital Rupiah yang sedang digodok BI membutuhkan kolaborasi erat dengan bank-bank besar, dan Thomas dinilai sebagai figur yang paham teknis sekaligus strategis. “Jika benar topik itu ikut dibahas, maka ini menjadi langkah maju percepatan transformasi digital di sektor keuangan,” ujarnya.

Konfirmasi Istana dan Bank Indonesia

Hingga berita ini diturunkan, baik pihak BI maupun Istana Kepresidenan belum mengeluarkan pernyataan resmi. Deputi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan hanya membenarkan adanya audiensi tersebut namun tidak merinci substansi pembicaraan. Sementara itu, juru bicara BI menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari komunikasi rutin antara bank sentral dan pemerintah, dan akan ada keterangan lebih lanjut dalam beberapa hari ke depan. Sikap kedua institusi yang cenderung tertutup justru menguatkan dugaan bahwa hasil diskusi masih dalam tahap pematangan dan akan diumumkan setelah ada kesepakatan final.

Pertemuan antara Destry Damayanti, Presiden Prabowo, dan Thomas Djiwandono ini sekaligus menepis rumor tentang ketidakselarasan antara otoritas moneter dan fiskal yang sempat mencuat pekan lalu. Sebelumnya, beredar spekulasi bahwa BI akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama untuk menjaga stabilitas rupiah, sementara pemerintah menginginkan penurunan suku bunga agar beban utang korporasi dan ritel bisa mereda. Dari hasil diskusi di istana, diyakini telah tercapai titik temu yang mengedepankan pendekatan hati-hati namun tetap responsif terhadap kebutuhan sektor riil.

Langkah Berikutnya

Pasar keuangan diperkirakan akan mencermati setiap pernyataan resmi yang keluar dari otoritas dalam beberapa hari mendatang. Apabila ada sinyal bahwa instrumen moneter akan disesuaikan secara terukur, maka indeks harga saham gabungan dan obligasi pemerintah berpotensi menguat. Di sisi lain, tekanan terhadap rupiah masih menjadi tantangan utama yang harus dijawab oleh BI dengan cadangan devisa yang relatif memadai.

Para ekonom menyarankan agar hasil pertemuan tersebut diikuti dengan langkah konkret, seperti penurunan giro wajib minimum secara bertahap atau pelonggaran makroprudensial untuk kredit properti dan otomotif. Semua itu tentu bergantung pada sejauh mana komitmen BI dan pemerintah dapat dieksekusi dalam waktu dekat. Kehadiran Thomas Djiwandono, dengan segala bobot dan pengaruhnya, diharapkan menjadi perekat yang mempercepat implementasi kebijakan di tataran perbankan.

Dengan komunikasi publik yang terukur, baik BI maupun Presiden Prabowo tampaknya ingin menghindari gejolak ekspektasi yang justru bisa kontraproduktif. Pertemuan ini menjadi bukti bahwa dialog intens antara pemegang otoritas tetap berjalan, bahkan di saat posisi gubernur bank sentral masih diisi oleh pejabat sementara. Masyarakat dan pelaku usaha menunggu kisi-kisi kebijakan yang akan keluar, sembari berharap agar momentum pertumbuhan ekonomi pascapemulihan dapat terus dijaga tanpa mengorbankan stabilitas harga.