Penyeragaman Kemasan Rokok Disebut Ancam Kepastian Hukum dan Hak Merek

Rencana pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk menerapkan desain kemasan seragam pada seluruh produk tembakau menuai gelombang penolakan sekaligus pujian. Di satu sisi, langkah ini dipandang sebagai strategi progresif untuk mengurangi prevalensi perokok di Tanah Air; di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa inisiatif tersebut justru menabrak sejumlah prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia, terutama terkait kepastian hukum dan perlindungan merek. Perdebatan memanas karena usulan ini dianggap berjalan tanpa kajian komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Misi Kesehatan Versus Realitas Regulasi

Upaya menekan konsumsi tembakau sejatinya bukan hal baru. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah lama mendorong negara-negara anggota untuk mengadopsi kemasan polos atau plain packaging sebagai bagian dari Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC). Australia menjadi pelopor pada tahun 2012, dan disusul oleh Prancis, Inggris, Norwegia, dan beberapa negara lain. Kemenkes berargumen bahwa kemasan seragam—tanpa logo, warna khas, atau elemen dekoratif—akan melunturkan daya tarik produk, sekaligus memperkuat efektivitas peringatan kesehatan bergambar. Namun, implementasi di Indonesia menghadapi realitas yang jauh lebih rumit.

Indonesia memiliki kerangka hukum yang menjunjung tinggi hak kekayaan intelektual. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Sebuah merek tidak hanya mencakup nama, tetapi juga desain grafis, kombinasi warna, dan susunan visual yang membedakan satu produk dari produk lainnya. Apabila pemerintah mewajibkan kemasan polos tanpa elemen pembeda, maka hak eksklusif tersebut menjadi tidak berarti. Di sinilah letak persinggungan serius antara kebijakan kesehatan dan jaminan konstitusional atas hak milik intelektual.

Ancaman Ketidakpastian Hukum yang Multidimensi

Para pakar hukum menyoroti bahwa rancangan penyeragaman kemasan ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam tiga ranah sekaligus. Pertama, bagi investor dan pelaku industri tembakau, kebijakan ini mengoyak ekspektasi yang telah dibangun berdasarkan rezim merek selama puluhan tahun. Kedua, aturan tersebut dapat menimbulkan konflik norma antara regulasi sektoral di bawah Kemenkes dengan undang-undang organik, utamanya UU Merek. Ketiga, ketiadaan preseden di level nasional memperbesar risiko multitafsir dalam implementasi di lapangan.

Ketidakpastian semakin nyata karena belum ada naskah akademik yang dipublikasikan secara terbuka. Kalangan akademisi mendesak agar pemerintah melakukan analisis dampak regulasi (regulatory impact assessment) yang mengukur secara cermat implikasi hukum, ekonomi, dan sosial. Tanpa kajian itu, aturan ini berpotensi digugat ke Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi dengan dasar bertentangan dengan hak asasi pemilik modal yang dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Gelombang Penolakan dari Sektor Usaha

Respons dari asosiasi pengusaha dan pelaku industri hasil tembakau cenderung keras. Mereka menilai langkah ini sebagai bentuk perampasan aset tak berwujud karena jutaan dolar telah diinvestasikan untuk membangun ekuitas merek. Bagi industri padat karya yang melibatkan rantai pasok luas—mulai petani tembakau, pekerja pabrik, hingga distributor—perubahan drastis pada kemasan dapat menggerus pangsa pasar yang pada akhirnya berimbas pada pemutusan hubungan kerja.

Beberapa pemilik modal asing juga dikabarkan mulai meninjau ulang rencana ekspansi di Indonesia sebagai bentuk kehati-hatian menghadapi iklim regulasi yang tidak stabil. Iklim investasi yang sehat memerlukan kepastian aturan main, dan langkah sepihak yang mengabaikan rezim merek justru bisa mengirim sinyal negatif kepada investor global, bukan hanya di sektor tembakau tetapi juga industri lain yang bergantung pada perlindungan kekayaan intelektual.

Belajar dari Pengalaman Global

Pengalaman Australia menunjukkan bahwa kebijakan kemasan polos berhasil dipertahankan setelah melalui seneketa panjang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun, keberhasilan itu tidak otomatis dapat disalin begitu saja. Australia memiliki sistem hukum common law dan mekanisme uji yang berbeda. Di Indonesia, dengan karakteristik civil law yang lebih mengandalkan kepastian undang-undang, setiap kebijakan administratif harus memiliki dasar yuridis yang kuat dan tidak boleh mengesampingkan undang-undang yang setara atau lebih tinggi.

Selain itu, WTO sendiri dalam putusan sengketa Australia – Tobacco Plain Packaging menegaskan pentingnya keseimbangan antara hak atas kesehatan masyarakat dan hak kekayaan intelektual yang diakui dalam Perjanjian TRIPS. Putusan itu memberikan lampu hijau bagi negara anggota untuk membatasi penggunaan merek dalam konteks tertentu, tetapi syaratnya, regulasi tersebut tidak diskriminatif dan dilandasi oleh bukti ilmiah yang kuat. Artinya, Indonesia tetap harus mempersiapkan fondasi riset dan argumentasi hukum yang kokoh sebelum melangkah.

Mencari Jalan Tengah yang Proposional

Alih-alih langsung menyeragamkan secara radikal, sejumlah akademisi mengusulkan pendekatan bertahap dan dialog multi pihak. Misalnya, pemerintah dapat lebih dulu mengevaluasi efektivitas peringatan kesehatan bergambar yang saat ini sudah menutupi 40 persen permukaan kemasan. Perluasan menjadi 90 persen, tetapi tetap mengizinkan identitas merek pada sisi tertentu, bisa menjadi kompromi awal yang mengurangi resistensi.

Langkah lain yang direkomendasikan adalah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Revisi ini dapat menjadi payung hukum yang lebih jelas ketimbang menerbitkan aturan baru yang terburu-buru. DPR sebagai lembaga legislatif juga diharapkan aktif melakukan pengawasan agar kebijakan yang dilahirkan tidak semata-mata mengejar target kesehatan jangka pendek, melainkan melindungi keseimbangan antara hak kesehatan, hak ekonomi, dan kepastian hukum.

Penutup

Rancangan penyeragaman kemasan rokok merupakan persoalan pelik yang tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Diperlukan kearifan untuk mencari titik temu antara kebutuhan mendesak akan kesehatan publik dan jaminan kepastian hukum yang menjadi fondasi negara demokrasi. Tanpa dialog yang inklusif dan kajian yang mendalam, kebijakan ini berpotensi menjadi bumerang: tidak efektif mengurangi perokok, namun menciptakan kekacauan hukum dan ekonomi yang mahal. Saatnya pemerintah membuktikan bahwa Indonesia mampu merumuskan kebijakan yang cerdas, tidak reaktif, dan tetap menghormati seluruh pilar konstitusi.